Pengadilan Tolak Permohonan Praperadilan Penangkapan Irwandi

Permohonan praperadilan terhadap penangkapan dan penahanan Gubernur Aceh nonaktif, Irwandi Yusuf

Pengadilan Tolak Permohonan Praperadilan Penangkapan Irwandi
Sidang praperadilan kasus Irwandi Yusufdi Pengadilan Negeri Jakarta Selatan (PN Jaksel) 

JAKARTA - Permohonan praperadilan terhadap penangkapan dan penahanan Gubernur Aceh nonaktif, Irwandi Yusuf oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tidak dapat diterima hakim, karena tidak memenuhi unsur sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) tentang kedudukan hukum (legal standing) sebagai pemohon legal standing.

Demikian putusan hakim tunggal praperadilan pada Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan , Dedy Hermawan, dalam sidang pamungkas di PN setempat, Selasa (26/9).

Permohonan praperadilan diajukan oleh Eko Hariatna, Wakil Ketua DPD Partai Nanggroe Aceh (PNA), partai lokal yang didirikan Irwandi Yusuf.

Selain itu, dalam pertimbangannya, hakim juga menyatakan bahwa hal ini diperkuat dengan adanya surat dari kuasa hukum Irwandi Yusuf kepada KPK yang menyatakan bahwa permohonan praperadikan tersebut tidak terkait dengan dirinya dan ia juga keberatan terhadap adanya praperadilan tersebut.

Dalam persidangan yang dimulai pada pukul 10.00 WIB tersebut, Hakim Dedy Hermawan mambacakan putusan setebal 35 halaman. Hadir dalam sidang tersebut kuasa pemohon diwakili Safaruddin SH dari Yayasan Advokasi Rakyat Aceh (YARA) dan kuasa hukum KPK, Setiadi, Ade Juang Nirboyo, dan Imam Akbar Wahyu.

Dalam putusannya, hakim juga menyatakan menolak seluruhnya eksepsi KPK. Kuasa hukum pemohon, Safaruddin, seusai sidang menyatakan menerima dan menghormati putusan Hakim Dedy Hermawan. “Kami menghormati putusan pengadilan dan sudah sepatutnya seluruh masyarakat juga menghormati putusan tersebut karena memang itulah saluran hukum yang telah disediakan oleh negara apabila keberatan dengan langkah hukum dari institusi penegak hukum. Putusan ini juga kami harapkan menjadi jawaban bagi masyarakat Aceh yang selama ini bingung terhadap informasi yang berkembang terhadap sah tidaknya penangkapan dan penahanan yang dilakukan oleh KPK terhadap Gubernur Aceh nonaktif, Irwandi Yusuf,” ujar Safaruddin.

Safar juga menyampaikan bahwa setidaknya sudah ada warga Aceh yang menunjukkan kecintaaan terhadap pemimpinnya ketika ada masalah, walaupun upaya mendapat penolakan dari orang yang ingin diperjuangkan.

“Dengan tidak dapat diterimanya permohonan praperadilan ini maka penangkapan dan penahanan yang dilakukan KPK terhadap Irwandi Yusuf adalah sah dan tidak ada dasar hukum yang menyatakan itu tidak sah,” terang Safar. (fik)

Editor: bakri
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved