Singkil, Galus, dan Pijay Termiskin

Persentase penduduk miskin tertinggi di Aceh pada 2017, yakni Aceh Singkil sebesar 22,11 persen, Gayo Lues

Singkil, Galus, dan Pijay Termiskin
Kepala Badan Pusat Statistik Aceh, Wahyudin menyerahkan penghargaan Mitra Terbaik Kategori Media Massa kepada Harian Serambi Indonesia yang diterima Sekretaris Redaksi, Bukhari M Ali usai Seminar Statistik dalam rangka Peringatan Hari Statistik Nasional di Hotel Gran Nanggroe, Banda Aceh, Kamis (27/9/2018). SERAMBI/M ANSHAR 

* Aceh Keenam di Indonesia

BANDA ACEH - Persentase penduduk miskin tertinggi di Aceh pada 2017, yakni Aceh Singkil sebesar 22,11 persen, Gayo Lues (Galus) 21,97 persen, dan Pidie Jaya (Pijay) 21,82 persen. Persentase itu dari total jumlah penduduk di masing-masing kabupaten itu. Sedangkan persentase penduduk miskin terendah adalah Banda Aceh dengan angka 7,44 persen dari total jumlah penduduk.

Data tersebut dipaparkan Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Aceh, Drs Wahyudin MM dalam ‘Seminar Hari Statistik Nasional Tahun 2018’, di Hotel Grand Nanggroe, Banda Aceh, Kamis (27/9). “Dari sisi persentase penduduk miskin tertinggi di Aceh, terdapat di tiga kabupaten tersebut. Persentase kemiskinannya masih di atas 21 persen dari jumlah penduduk,” sebutnya.

Sementara di tingkat nasional periode Maret 2018, Aceh menempati peringkat keenam termiskin dari seluruh Indonesia dengan angka 15,97 persen. Persentase penduduk miskin tertinggi tercatat di Papua sebesar 27,74 persen, dan persentase penduduk miskin terendah di DKI Jakarta sebesar 3,57 persen.

Wahyudin juga menyebutkan penduduk miskin di Aceh lebih banyak terdapat di wilayah pedesaan sebesar 18,49 persen. Sedangkan perkotaan 10,44 persen. Menurutnya, tingginya angka kemiskinan di pedesaan karena di perkotaan segala kebutuhan sudah tersedia. Sementara di pedesaan belum semuanya tersedia, sehingga untuk mendapatkan sesuatu harus ke kota.

“Selain itu, sebagian besar masyarakat di pedesaan bergerak di bidang pertanian. Sebagian masyarakat miskin itu ada di usaha pertanian, karena mereka menjadi petani penggarap yang tidak memiliki lahan sendiri,” katanya.

Menurut Wahyudin, anggaran untuk pengentasan kemiskinan lebih baik diarahkan ke pedesaan. “Sasaran program di desa itu ada istilahnya dalam tanda petik preman-preman desa. Artinya hanya orang-orang terdekat yang diberikan bantuan, tidak berdasarkan data yang sebenarnya,” ujar Wahyudin. Menurutnya, hal itu masih terjadi di pedesaan sehingga dana yang dikucurkan tidak tepat sasaran.

Sementara itu, Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Unsyiah, Banda Aceh, Prof Dr Raja Masbar MSc yang juga menjadi narasumber dalam seminar tersebut menyampaikan dana desa yang diberikan lebih kurang mencapai Rp 1 miliar per desa ternyata belum mampu mengurangi angka kemiskinan.

Menurutnya hal tersebut terjadi karena persoalan elite desa, yakni struktur kekuasaan di desa yang berkaitan dengan keluarga, bisnis, politik dan akumulasi aset. “Dana desa Rp 1 miliar kok kemiskinannya enggak bisa berkurang. Itu adalah masalah elite desa, maka selesaikan dulu masalahnya,” ujarnya.

Kepala Bappeda Aceh, Azhari SE Msi, yang menjadi narasumber dalam seminar statistik bertema ‘Aceh, Kemiskinan dan Anggara Melimpah’ tersebut menyampaikan permasalahan yang terjadi karena penetapan APBA tidak pernah tepat waktu. Sedangkan Aceh sangat bergantung pada anggaran pemerintah, semakin terlambat anggaran disahkan semakin tidak efektif, dan kualitas anggaran belum optimal.

“Penetapan anggaran terlambat dan belum optimal karena perencanaan belum fokus. Maka birokrat harus berani memfokuskan anggaran,” ujarnya. Azhari menambahkan solusi terhadap permasalahan kemiskinan ini yaitu penetapan APBA/APBK harus tepat waktu dan dibutuhkan komitmen yang kuat dari eksekutif dan legislatif. “APBA tepat waktu disahkan pada 30 November. Harus berani menerapkan prinsip perencanaan yang didukung oleh data, dan setiap program yang mendukung ekonomi masyarakat itu uangnya harus cukup,” sebutnya.

Dalam kesempatan itu, BPS Aceh juga memberikan penganugerahan kepada instansi dan perusahaan sebagai mitra terbaik. Penganugerahan diberikan kepada Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Kanwil Aceh, Harian Serambi Indonesia, PT Lafarge Cement Indonesia, dan CV Baru Tabina. (una)

Editor: bakri
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved