Sertifikat Prona Terindikasi Pungli

Pengurusan sertifikat tanah Program Nasional Agraria (Prona) di Kabupaten Aceh Jaya diduga terindikasi ada pengutan liar (pungli)

Sertifikat Prona Terindikasi Pungli
T IRFAN TB, Bupati Aceh Jaya

CALANG - Pengurusan sertifikat tanah Program Nasional Agraria (Prona) di Kabupaten Aceh Jaya diduga terindikasi ada pengutan liar (pungli) yang dilakukan oknum aparat Desa Meudhang Ghon, Kecamatan Indra Jaya. Padahal, menurut warga setempat Prona merupakan sertifikat tanah bersubsisidi yang diberikan pemerintah secara gratis kepada masyarakat.

“Katanya untuk uang kopi aparatur desa, tapi biayanya dipatok sebesar 200 ribu per sertifikat yang dikeluarkan,” kata seorang warga setempat kepada Serambi, Kamis (4/10). Ia menambahkan ada sekitar tiga orang yang dipungut biaya dengan besaran tersebut. “Kalau mereka sudah mampu bayar ya sudah dibayar, tapi masih banyak juga yang belum bayar dan masih mempertanyakan hal tersebut,” ujarnya.

Pungutan tersebut juga menjadi pertanyaan masyarakat karena pemerintah secara luas memberi informasi bahwa sertifikat tersebut diberikan secara gratis. Sementara itu, salah seorang masyarakat lainnya asal Desa Kareung Ateuh juga mengutarakan hal yang sama. Ia harus membayar uang ratusan ribu untuk pengurusan sertifikat Prona.

“Iya dipungut, katanya juga untuk uang kopi,” sebutnya. Pihak Polres Aceh Jaya mengatakan sedang menyelidiki informasi tersebut. “Anggota sedang di lapangan melakukan croscek,” jelas Kapolres Aceh Jaya AKBP Eko Purwanto melalui Kasat Reskrim Iptu Mahfud kepada Serambi, Kamis (4/10).

Sementara itu Keuchik Meudhang Ghon Sofyan yang dihubungi Serambi belum memberikan konfirmasi terkait dugaan adanya pungutan liar dalam pembuatan sertifikat Prona yang dilakukan oknum aparat Desa Meudhang Ghon, Kecamatan Indra Jaya.

“Masalah sertifikat yang ka dipeuek nyan nyoe, nyoe loen tengeh pajoh bu, siat teuk loen telepon balek beh (masalah sertifikat yang sudah dinaikkan ya, ini saya lagi makan, nanti saya telepon kembali ya),” ujarnya kepada Serambi, Jumat (5/10).

Namun, hingga dua jam kemudian Serambi juga belum mendapat telepon dari keuchik. Sehingga kemudian Serambi mencoba menghubunginya kembali, namun tetap tidak mendapatkan jawaban.

Bupati Menyesalkan
Bupati Aceh Jaya T Irfan TB menyesalkan apabila memang ada pungli dalam pengurusan sertifikat Prona di desa tersebut. “Kalau memang ada pungutan sangat disesalkan karena setahu kami program itu tidak dipungut biaya,” terangnya kepada Serambi, Jumat (5/10).

Ia juga mengatakan dalam pengurusan sertifikat tersebut tidak dibenarkan ada pungutan dalam bentuk apa pun. Pihaknya juga akan melakukan koordinasi dengan BPN terkait informasi pungutan liar yang dilakukan oknum aparatur desa dalam pengurusan sertifikat Prona.

“Kalau memang benar ada permainan begitu perlu dipertanyakan, karena tidak dibenarkan dilakukan pemungutan dengan alasan apa pun karena setahu kami itu benar-benar dibebaskan dari biaya. Karena itu perlu kita koordinasi lebih lanjut dengan pihak BPN atas info tersebut,” tegasnya.

Untuk lebih lanjut Irfan TB menerangkan akan memerintahkan pihak terkait untuk memanggil dan memintai keterangan dari keuchik di desa setempat. “Akan kami perintahkan Asisten I, Kabag Tapem dan Inspektorat untuk memanggil keuchik tersebut untuk dimintai keterangan, kalau memang Keuchik itu masih aktif,” ujarnya.(c52)

Editor: hasyim
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved