Breaking News:

Ini 18 Perselisihan atau Sengketa Dapat Diselesaikan di Desa Tanpa Dibawa ke Polisi

Dalam kegiatan itu, turut disosialisasikan tentang Qanun Aceh nomor 9 tahun 2008 dan peraturan Gubernur Aceh nomor 60 tahun 2013

Penulis: Sari Muliyasno | Editor: Muhammad Hadi
SERAMBINEWS.COM/SUBUR DANI
Pasukan antihuru hara Polda Aceh mengikuti apel pasukan Mantap Brata Rencong 2018 di Mapolda Aceh, Rabu (19/9/2018) 

Laporan Sari Muliyasno I Simeulue

SERAMBINEWS.COM, SINABANG - Majelis Adat Aceh (MAA) menggelar rapat koordinasi bekerjasama dengan jajaran Polres Simeulue, yang dihadiri unsur MAA Simeulue, kepala desa, kepala mukim dan Panglima Laot di Kecamatan Simeulue Timur.

Dalam kegiatan itu, turut disosialisasikan tentang Qanun Aceh nomor 9 tahun 2008 dan peraturan Gubernur Aceh nomor 60 tahun 2013.

Kegiatan itu dibuka oleh Wakapolres Simeulue, Kompol Rusman Sinaga, Selasa (9/10/2018).

Baca: Seorang Pedagang di Simeulue Ditemukan Tewas Tergantug di dalam Sumur Rumahnya

Dalam rakor tersebut, turut disosialisasikan 18 penyelesaian sengketa atau perselisihan yang bisa diselesaikan di tingkat desa tanpa dibawa ke kantor polisi.

Seperti perselisihan dalam rumah tangga, sengketa antara keluarga yang berkaitan dengan faraidh, perselisihan antarwarga, khalwat mesum, perselisihan tentang hak milik, pencurian dalam rumah tangga.

Selanjutnya, perselisihan harta seharkat, pencurian ringan, pencurian ternak peliharaan, dan pelanggaran adat tentang ternak.

Baca: Harimau Pemangsa 13 Manusia Gagal Ditangkap Dengan Berbagai Cara, Akhirnya Polisi Gunakan Ini

Seterusnya persengketaan di laut, persengketaan di pasar, penganiayaan ringan, pembakaran hutan (dalam skala kecil yang merugikan komunitas adat), dan pelecehan.

Kemudian fitnah, hasut dan pencemaran nama baik, pencemaran lingkungan (skala kecil), ancam mengancam, dan perselisihan lain yang melanggar adat istiadat.(*)

Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved