Plt Gubernur Diminta Lantik KIP Simeuelu

Direktur Jenderal Otonomi Daerah (Dirjen Otda) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Sumarsono

Plt Gubernur Diminta Lantik KIP Simeuelu
SONI SUMARSONO, Dirjen Otda Kemendagri

* Jika Bupati Tetap tak Mau Melantik

BANDA ACEH - Direktur Jenderal Otonomi Daerah (Dirjen Otda) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Sumarsono, meminta Plt Gubernur Aceh Nova Iriansyah, untuk memfasilitasi penyelesaian polemik Komisi Independen Pemilihan (KIP) Simeulue periode 2018-2023.

Apabila Bupati Simeuelu, Erly Hasyim, tetap tidak mau melantik komisioner KIP tersebut, maka diminta kepada Plt Gubernur agar melakukan pelantikan. Demikian antara lain isi surat Dirjen Otda Kemendagri kepada Plt Gubernur Aceh, tertanggal 8 Oktober 2015.

“Diminta kepada sudara (Plt Gubernur) untuk melakukan fasilitasi peresmian anggota KIP Simeulue masa jabatan 2018-2023. Dalam hal Bupati Simeulue tidak melakukan peresmian, diminta kepada saudara untuk segera meresmikan anggota KIP Kabupaten Simeulue dalam kesempatan pertama dan melaporkan pelaksanaannya kepada Menteri Dalam Negeri,” bunyi surat itu yang salinannya diperoleh Serambi, Kamis (11/10).

Seperti diketahui, Bupati Simeuelu, Erly Hasyim, sampai sekarang tidak mau melantik komisioner KIP yang sudah di-SK-kan oleh KPU RI pada 3 Juli lalu. Mereka adalah Chairuzzaman Umar, Mahmud Riad SKep, Isyadin MPH, Nirwanuidin, dan Nuraddin SH.

Alasan bupati, karena ada seorang calon yang menjadi tersangka dan sudah ditahan oleh pihak berwajib. Selain itu ada juga dua anggota KIP itu berstatus Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang belum mendapat persetujuan darinya selaku pejabat pembina bagi aparatur sipil negara (ASN) di Simeulue.

Surat Kemendagri yang ditembuskan ke Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Ketua KPU RI, Ketua Bawaslu RI, Bupati Simeulue, dan Ketua DPRK Simeulue, dikeluarkannya atas pertimbangan pada ketentuan Pasal 56 ayat (5) Undang-Undang nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh.

Pasal tersebut menegaskan bahwa anggota KIP kabupaten/kota diusulkan oleh DPRK dan ditetapkan oleh KPU serta diresmikan oleh bupati/wali kota.

Selanjutnya, berdasarkan ketentuan Pasal 17 ayat (4) Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan Aceh ditegaskan bahwa bupati/wali kota meresmikan/melantik anggota KIP kabupaten/kota paling lambat lima hari setelah menerima keputusan KPU.

Dirjen Otda Kemendagri juga memperhatikan ketentuan Pasal 434 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang menyatakan bahwa pemerintah dan pemerintah daerah mempunyai kewajiban mendukung kelancaran pelaksanaan tugas, wewenang, dan kewajiban penyelenggara Pemilu yang bersifat mandiri dan independen.

Halaman
12
Editor: bakri
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved