Plt Gub jangan Asal Lantik

Forum LSM Aceh mengingatkan Plt Gubernur Aceh, Ir Nova Iriansyah, agar jangan asal melantik

Plt Gub jangan Asal Lantik
SERAMBINEWS.COM/SARI MULIYASNO
Sekretaris KIP Simeulue, Mukhsin, menandatangani berita acara serah terima jabatan (sertijab) dari pejabat lama Johardiman, disaksikan Bupati Simeulue Erli Hasim (kanan), Senin (30/7/2018). 

“Diminta kepada sudara (Plt Gubernur) untuk melakukan fasilitasi peresmian anggota KIP Simeulue masa jabatan 2018-2023. Dalam hal Bupati Simeulue tidak melakukan peresmian, diminta kepada saudara untuk segera meresmikan anggota KIP Kabupaten Simeulue dalam kesempatan pertama dan melaporkan pelaksanaannya kepada Menteri Dalam Negeri,” bunyi surat itu yang salinannya diperoleh Serambi, Kamis (11/10).

Terpisah, Koodinator Jaringan Untuk Rakyat (Janur) Aceh, Nurhanita Zahara, menilai, Komisi Pemilihan Umum (KPU) seharusnya melakukan klarifikasi langsung kepada Ketua DPRK Simeulu dengan menghadirkan komisioner terpilih yang diduga ASN dan tersangka.

“KPU seharusnya melakukan klarifikasi dahulu. Jangan justru lepas tangan dan melimpahkan persoalan tersebut kepada bupati atau gubernur,” kata Nurhanita.

Klarifikasi tersebut perlu dilakukan karena Bupati Simeulue, Erly Hasyim, sampai sekarang tidak mau melantik komisioner KIP yang sudah di-SK-kan oleh KPU RI pada 3 Juli 2018 lalu. Alasannya, ada dua komisioner masih berstatus ASN dan satu komisioner berstatus tersangka.

“Persoalan ini yang seharusnya diklarifikasi oleh KPU. Benar tidak bahwa ada yang masih berstatus ASN dan ada yang tersangka. Karena hanya KPU yang bisa menyelesaikannya,” ujarnya.

Kondisi saat ini, KPU terkesan membiarkan polemik tersebut berlarut sehingga Kementerian Dalam Negeri harus turun tangan dengan dengan meminta Plt Gubernur Aceh melantik komisioner KIP Simeueleu.

Pihaknya khawatir, jika Plt Gubernur jadi melakukan pelantikan, akan muncul masalah baru karena pelantikan itu tidak ada dasar hukumnya. Selain itu, keberadaan dua ASN juga akan berakibat pada persoalan hukum terkait hasil pemilu, karena penyelenggara dianggap tidak sah.

“Saran kami, untuk kepentingan lancarnya tahapan pemilu, maka bupati yang seharusnya melantik, tetapi dengan komitmen setelah KPU melakukan klarifikasi dan kepastian akan dilakukan PAW,” saran Nurhanita Zahara.(dan)

Editor: bakri
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved