Aksi Kamisan di Depan Istana, Jokowi Disebut tak Selesaikan Satu pun Kasus Pelanggaran HAM Masa Lalu

Komitmen tersebut juga tercantum dalam visi, misi dan program aksi yang dikenal dengan sebutan Nawa Cita

Aksi Kamisan di Depan Istana, Jokowi Disebut tak Selesaikan Satu pun Kasus Pelanggaran HAM Masa Lalu
ANTARA FOTO/ Muhammad Adimaja
Aktivis Jaringan Solidaritas Korban untuk Keadilan Sumarsih melakukan aksi Kamisan ke-558 di depan Istana Merdeka, Jakarta, Kamis (18/10/2018). Pada aksi tersebut mereka mengkritisi empat tahun kepemimpinan Presiden Joko Widodo yang dianggap gagal dalam menjunjung perlindungan hak asasi manusia, dan hal komitmen mewujudkan pemerintahan yang transparan dan akuntabel. 

SERAMBINEWS.COM - Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia, Usman Hamid mengatakan, selama empat tahun menjabat, Presiden Joko Widodo belum melakukan langkah yang signifikan terkait janji penuntasan kasus pelanggaran berat HAM masa lalu.

Berkas penyelidikan sejumlah kasus yang dilakukan Komnas HAM selalu dikembalikan oleh Kejaksaan Agung sebagai pihak penyidik.

Alat bukti yang tidak lengkap kerap menjadi menjadi alasan, sehingga kasus tak kunjung tuntas.

Baca: Jokowi: Pemerintah Sudah Suntik Dana untuk BPJS Rp 4,9 Triliun, Tapi Masih Belum Cukup

"Khusus untuk kasus pelanggaran berat HAM masa lalu, tidak ada satu kasus pun yang diselesaikan. jadi dengan begitu banyak dinamika antara Komnas HAM dan Jaksa Agung, bolak-balik dengan berkas yang tidak ada kemajuan sama sekali," ujar Usman saat berbicara dalam Aksi Kamisan, di depan Istana Negara, Jakarta Pusat, Kamis (18/10/2018).

Pada masa kampanye Pilpres 2014, Jokowi berkomitmen menyelesaikan kasus-kasus pelanggaran berat HAM masa lalu dan menghapus impunitas.

Komitmen tersebut juga tercantum dalam visi, misi dan program aksi yang dikenal dengan sebutan Nawa Cita.

Baca: Bu Guru Bersama Mantan Siswanya Digerebek Warga, Ngaku Suara Pria dari TV, Ternyata di Loteng Rumah

Salah satu poin dalam sembilan agenda prioritas Nawa Cita, Jokowi berjanji akan memprioritaskan penyelesaian secara berkeadilan terhadap kasus-kasus pelanggaran HAM pada masa lalu.

Kemudian Jokowi juga menegaskan komitmennya untuk menyelesaikan delapan kasus pelanggaran HAM masa lalu disebutkan pula delapan kasus pelanggaran HAM masa lalu yang menjadi beban sosial politik.

Kedelapan kasus tersebut adalah kasus kerusuhan Mei 1998, Kasus Trisaksi, Semanggi I, Semanggi II, kasus penghilangan paksa, kasus Talangsari, Tanjung Priuk dan Tragedi 1965.

Baca: Jokowi Pastikan Tak Ada Kenaikan Harga Premium Dalam Waktu Dekat

"Para pelanggar HAM itu telah menyatakan mendukung jokowi. Itulah kenapa kasus-kasus pelanggaran HAM berat hingga kini berakhir dengan nol besar," kata Usman.

Pada kesempatan yang sama, Komisioner Komnas HAM Sandrayati Moniaga menuturkan bahwa pihaknya telah menyelesaikan berkas penyelidikan dari delapan kasus pelanggaran HAM masa lalu tersebut.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM, berkas penyelidikan kasus pelanggaran HAM diteruskan ke tahap penyidikan di bawah kewenangan Kejaksaan Agung.(*)

Baca: Pelajar SMAN 87 Jakarta Gelar Demo Bela Guru Agama yang Dituduh Sebar Pesan Anti-Presiden Jokowi 

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul: "Tak Ada Satu Pun Kasus Pelanggaran HAM Masa Lalu yang Diselesaikan Presiden Jokowi""

Editor: Hadi Al Sumaterani
Sumber: Kompas.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved