OTT KPK di Aceh

Hadapi Praperadilan Kasus Irwandi Yusuf, KPK Ajukan 42 Bukti

KPK mengajukan 42 bukti untuk menyangkal argumentasi pemohon praperadilan Gubernur nonaktif Aceh, Irwandi Yusuf

Hadapi Praperadilan Kasus Irwandi Yusuf, KPK Ajukan 42 Bukti
TRIBUNNEWS/IRWAN RISMAWAN
Gubernur nonaktif Aceh Irwandi Yusuf usai menjalani pemeriksaan di gedung KPK, Jakarta, Kamis (26/7/2018). Irwandi Yusuf menjalani pemeriksaan lanjutan terkait dugaan suap pengalokasian dan penyaluran Dana Otonomi Khusus Aceh (DOKA) tahun anggaran 2018. TRIBUNNEWS/IRWAN RISMAWAN 

SERAMBINEWS.COM, JAKARTA - Tim hukum Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengajukan 42 bukti untuk menyangkal argumentasi pemohon praperadilan Gubernur nonaktif Aceh, Irwandi Yusuf, di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Jumat (19/10/2018).

Irwandi terjerat kasus dugaan penerimaan gratifikasi terkait pengalokasian penyaluran Dana Otonomi Khusus Aceh (DOKA) Tahun Anggaran 2018 pada Pemerintah Provinsi Aceh.

‎"Sebagai bagian dari rangkaian proses praperadilan yang diajukan oleh Irwandi Yusuf di PN Jaksel, hari ini KPK mengajukan 42 bukti untuk menyangkal argumentasi pemohon praperadilan," ucap Juru Bicara KPK Febri Diansyah di KPK, Kuningan, Jakarta Selatan.

Bukti-bukti tersebut diantaranya, surat dan dokumen terkait penanganan perkara, sejumlah BAP saksi, slip dan aplikasi setoran Bank Mandiri, slip setor tunai BNI, putusan praperadilan sebelumnya, hingga laporan kegiatan forensik digital dari perangkat elektronik.

"KPK (juga) mengajukan 1 orang ahli hukum pidana, Arief Setiawan dari Universitas Islam Indonesia. Proses persidangan dengan agenda pembuktian akan dilanjutkan Senin di PN Jaksel dengan agenda kesimpulan," kata Febri.

Putusan Pengadilan PN Jaksel No. 124/Pid.Pra/2017/PN.Jkt.Sel dan laporan Kegiatan Digital Forensik Proses Capture dari Perangkat Elektronik (komunikasi WA).

Selain itu, lanjut Febri, KPK juga mengajukan satu orang ahli hukum pidana, Dr. Arief Setiawan, SH, MH dari Universitas Islam Indonesia.

"Proses persidangan dengan agenda pembuktian akan dilanjutkan Senin di PN Jaksel dengan agenda kesimpulan," tambah Febri.

Baca: Gerindra Duga Ada Unsur Kriminalisasi, Ini 5 Fakta Ahmad Dhani Terjerat Kasus Pencemaran Nama Baik

Baca: Kepala BKPSDM Gayo Lues Sartika Mayasari Masuk Nominasi Anugerah ASN 2018 Tingkat Nasional

Diketahui kubu Gubernur Irwandi Yusuf melalui kuasa hukumnya mengajukan praperadilan melawan KPK atas penyidikan kasus suap DOK Aceh di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

Sidang perdana kasus ini seharusnya digelar pada Selasa (9/10/2018) lalu, namun diundur hingga Selasa (16/10/2018) karena tim hukum KPK ada penugasan dan kegiatan lain.

Selain itu, diiketahui pada sidang praperadilan yang diajukan Irwandi Yusuf di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Rabu (17/10), KPK dalam jawaban praperadilan mengungkapkan bahwa Steffy dan Irwandi telah menikah siri pada 8 Desember 2017.

Namun, Irwandi membantah telah menikah siri dengan Steffy.

"Hampir, tetapi tidak jadi," ucap Irwandi usai diperiksa di gedung KPK, Jakarta, Rabu (17/10).

Sebelumnya, KPK juga pernah menghadapi praperadilan terkait kasus tersebut yang diajukan oleh seseorang bernama Yuni Eko Hariatna. Yuni mempersoalkan operasi tangkap tangan (OTT) KPK terhadap Irwandi.

Namun, hakim telah menolak gugatan praperadilan tersebut. (Tribunnews/Kompas.com)

Baca: Khashoggi Diduga Dibunuh, Ternyata Ada Koneksi Rahasia dengan Putri Diana

Baca: Hati-hati! Jangan Biarkan Kasir Menggesekan Dua Kali Kartu Kredit Kamu, Ini Bahayanya

Baca: Warga Meunasah Lhok Was-was Abrasi Krueng Meureudu Terus Bertambah, Sungai Makin Dekat ke Rumah

Editor: faisal
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved