Jangan Sebatas Amankan Aspirasi

MASYARAKAT Transparansi Aceh (MaTA) punya catatan kritis terhadap dokumen Kebijakan Umum Anggaran dan Plafon Prioritas Anggaran

Jangan Sebatas Amankan Aspirasi
ALFIAN, Koordinator MaTA

MASYARAKAT Transparansi Aceh (MaTA) punya catatan kritis terhadap dokumen Kebijakan Umum Anggaran dan Plafon Prioritas Anggaran Sementara (KUA/PPAS). Salah satunya, MaTA meminta pihak legislatif (anggota DPRA) agar tidak fokus pada dana aspirasi saja.

“Pembahasan KUA/PPAS oleh DPRA dapat kiranya melihat dan mengoreksi seluruh nomenklatur anggaran secara menyeluruh, berupa catatan dan itu menjadi informasi terhadap publik. Pihak DPRA tidak hanya melihat atau mengamankan dana aspirasi saja,” kata Koordinator MaTA, Alfian kepada Serambi, kemarin.

Kebijakan anggaran Aceh di 2019 harus terukur secara utuh dan bukan hanya sekadar retorika. Jangan sampai uang habis tapi tidak terukur terhadap kesejahteraan rakyat yang sering didengungkan. “Publik penting mengetahui apa saja koreksi atau hasil pembahasan oleh DPRA dan ini menjadi bahan informasi kepada publik untuk dapat mengawasi secara efektif,” kata Alfian.

Alfian juga mengatakan, Bapedda Aceh selaku badan perencanaan harus fokus sesuai tupoksinya saja dan tidak masuk pada pengalokasian anggaran sebagaimana terjadi selama ini. Fokus Bepedda menjadi mudah dan terarah dalam mengevaluasi perencanan sehingga Bapedda tidak berfungsi ganda.

Selanjutnya, badan keuangan Aceh dipandang perlu mengacu pada pengalokasian anggaran yang efektif, ekonomis, efisien, dan terhindar dari kebijakan anggaran yang boros. Sehingga pembangunan Aceh tidak lagi berpedoman pada keinginan elite tapi memang benar-benar pada kebutuhan rakyat dan ini menjadi landasan.

“Artinya jangan ada lagi kita temukan setelah dibangun tidak dapat difungsikan sebagaimana kita temukan hampir di seluruh kabupaten/kota di Aceh hari ini,” jelas Alfian.

DPRA juga tidak perlu hanya mengejar waktu dalam pengesahan anggaran tapi arah anggaran tidak tahu ke mana. MaTA menduga pengesahan anggaran akan dipercepat karena tahun politik menanti. “Ini berdasarkan pengalaman tahun 2014 di mana APBA pengesahan menjadi tercepat dalam 5 tahun terakhir tapi tidak dapat menjadi landasan kesejahteraan rakyat,” katanya.

Terakhir, MaTA mengingatkan, tahun 2018 ini Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) sangat besar karena penyerapan rendah di mana perencanaan pembangunan tidak berbasis kebutuhan. “Ini menjadi peringatan bagi kita semua untuk pengunaan anggaran Aceh lebih hati-hati dan menjadi modal pembangunan Aceh yang berkeadilan,” harap Alfian.(dan)

suara kritis untuk apba

* Eksekutif dan legislatif benar-benar fokus terhadap belanja publik Aceh agar pengesahannya tidak di menit-menit terakhir atau
* Eksekutif dan legislatif tidak mengulang kebiasaan pengesahan APBA yang saban tahun selalu terlambat yang berdampak pada minimnya serapan anggaran
* Jika pengesahan RAPBA pada menit-menit terakhir, biasanya akan ada persekongkolan anggaran
* Pekerjaan bersama eksekutif dan legislatif harus dibantu oleh SKPA yang bertanggung jawab menyelesaikan teknis rancangan dan pelaksanaan pembangunan
* Pihak legislatif jangan hanya fokus pada dana aspirasi saja.
* Pembangunan Aceh tidak lagi berpedoman pada keinginan elite tapi harus benar-benar pada kebutuhan rakyat dan ini menjadi landasan
* DPRA tidak perlu hanya mengejar waktu dalam pengesahan anggaran tapi arah anggaran tidak tahu ke mana.

Editor: hasyim
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved