Opini

Menyongsong ‘Hari Oeang’

FILOSOFI nasihat endatu Aceh di atas sangat mendalam; tentang kesungguhan, keuletan, keyakinan

Menyongsong ‘Hari Oeang’
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati(KOMPAS.com / ANDRI DONNAL PUTERA) 

Ya, lebih dari satu dekade silam, suara perubahan itu dianggap kemustahilan. Kini, satuan kerja dapat menikmati hasilnya. Aplikasi yang friendly, waktu layanan yang pasti, hingga pegawai front office yang bersahabat, merupakan bukti bahwa reformasi birokrasi yang dijalankan oleh jajaran Kemenkeu telah membawa berdampak positif bagi semua.

Memang disadari bahwa tidak ada yang sempurna. Beberapa oknum pegawai yang “cacat integritas” melukai jalan panjang reformasi birokrasi yang telah lama dititi. Namun, apakah proses tersebut berhenti? Bak sibeu-o uteun pi luah, bak si malah raya that dawa. Watak sipemalas adalah mengelak kerja dengan bertengkar; mencari-cari alasan (artikel; Tukok Jok Tukok U, Na Buet Na Bu, TA Sakti).

Jajaran Kemenkeu sepakat untuk melaju bersama. Menyingsingkan kerikil-kerikil penghambat laju perubahan dan fokus pada tujuan akhir. Terus jeumot bekerja, menegakkan integritas dan konsisten melaksanakan langkah-langkah perubahan yang telah disusun organisasi. Terus membersamai sudah menjadi pilihan, walaupun ada oknum-oknum yang mencemooh, menghina, bahkan menghambat perubahan itu. Karena janji perubahan tersebut telah terpatri, enggan tercabut kembali.

Perubahan itu kepastian. Mereka yang enggan melaju bersama kereta perubahan, akan tertinggal bersama kefanaan. Ada yang melaju hingga akhir, namun ada juga yang singgah di stasiun pemberhentian tanpa pernah mencapai akhir perjalanan. Itulah realitas perjalanan panjang perubahan itu.

Reformasi birokrasi sejatinya tentang memperbaiki kualitas layanan pemerintah. Birokrasi yang rumit, sulit dan menghabiskan duit, terus didorong untuk berubah menjadi profesional, penuh integritas dan bebas biaya. Mungkinkah? Allah Swt berfirman, “Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum, kalau bukan kaum itu sendiri yang mengubahnya.” (QS. ar-Ra’d: 11).

Seluruh jajaran pemerintah telah memulai proses menuju layanan prima. Tentunya, setiap proses itu, perlu direncanakan dengan baik, dijalankan bersama dengan penuh komitmen dan dikontrol secara periodik target capaiannya. Agar kereta perubahan itu tetap berada dijalurnya.

Berbasis internet
Ke depan, layanan pemerintah bukan hanya berbasis IT. Lebih lanjut lagi, sistem layanan pemerintah akan terkoneksi secara langsung (online) berbasis jaringan internet. Jangan heran, jika nanti pencairan anggaran pada KPPN, cukup dilakukan di meja-meja kantor bendahara keuangan setiap unit. Buka portal, masuk dalam aplikasi, pastikan data benar, kirim data ke sistem data KPPN, dan tunggu dana masuk rekening. Semua dibangun dalam sistem yang kokoh dengan tingkat validitas data yang akurat. Termasuk aktivitas revisi anggaran, hingga penyusunan laporan keuangan.

Oleh karena itu, seluruh satuan kerja, perlu mempersiapkan SDM yang mumpuni untuk menghadapi masa depan layanan yang demikian. Tidak sedikit yang heran, misalnya, ketika layanan KPPN Palu, Sulawesi Tengah, dapat operasional hanya 2-3 hari pascabencana gempa dan tsunami di sana. Bahkan, pembayaran gaji PNS maupun honorer telah diselesaikan dalam waktu yang cepat, sesuai janji layanan. Mengapa Ditjen Perbendaharaan sebagai satu unit Eselon I Kementerian Keuangan yang menangani penyaluran dana APBN, dapat melakukan hal tersebut?

Sejak 2013, Ditjen Perbendaharaan telah meluncurkan Sistem Perbendaharaan Anggaran Negara (SPAN). Dengan database yang terintegrasi dan otomatisasi proses bisnis, guna meminimalisir kesalahan input, SPAN menjadi ikon unggulan Ditjen Perbendaharaan. Peluncuran SPAN diharapkan akan menghasilkan sistem pengendalian alokasi dan pelaksanaan anggaran yang efektif; sistem pengelolaan kas yang terpercaya; sistem pelaporan manajerial tentang operasi keuangan pemerintah yang komprehensif, dapat diandalkan, dan real time; terwujudnya penerapan sistem akuntansi berbasis akrual; dan terlaksananya pelayanan kepada publik yang lebih efisien.

Pada akhirnya, pembangunan SPAN bertujuan membuat layanan birokrasi Indonesia semakin baik. Hal tersebut telah terbukti dengan cepat pulihnya layanan KPPN Palu pascabencana gempa dan tsunami. Lalu, sampai kapan perubahan ini akan selesai? Tentunya, sampai tidak ada lagi keluhan pengguna layanan yang tersampaikan.

Halaman
123
Editor: bakri
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved