Perdirjampelkes BPJS ‘Kandas’

Mahkamah Agung (MA) RI dilaporkan telah mengabulkan permohonan pembatalan Peraturan Direktur Jaminan Pelayanan

Perdirjampelkes BPJS ‘Kandas’
PURNAMA SETIA BUDI, Ketua PDIB Wilayah Aceh

JAKARTA - Mahkamah Agung (MA) RI dilaporkan telah mengabulkan permohonan pembatalan Peraturan Direktur Jaminan Pelayanan Kesehatan (Perdirjampelkes) BPJS Kesehatan Nomor 2, 3, dan 5 yang didaftarkan oleh Perkumpulan Dokter Indonesia Bersatu (PDIB).

“Kuasa hukum kami telah memberitahukan tentang dikabulkannya gugatan kami namun salinan putusan resmi MA belum kami terima. Kami tinggal menunggu salinan resminya,” kata Ketua PDIB Wilayah Aceh, dr Purnama Setia Budi SpOG dalam keterangannya kepada Serambi, Selasa (23/10).

Seperti diberitakan, PDIB mendaftarkan perkara uji materi terhadap Perdirjampelkes BPJS Kesehatan Nomor 2, 3, dan 5 Tahun 2018 yang dinilai sangat merugikan peserta, profesi dokter, dan bahkan rumah sakit.

Berkas perkara uji materi diserahkan oleh Kuasa Hukum PDIB, Muhammad Reza Maulana SH didampingi Sekjen PDIB dr Patrianef SpBK (V) dan Ketua PDIB Wilayah Aceh, dr Purnama Setia Budi, Rabu 15 Agustus 2018 diterima oleh Kepaniteraan MA RI dengan Nomor 52/HUM/2018, 53/HUM/2018 dan 54/HUM/2018.

Menurut dr Purnama, pada intinya persoalan pembatasan pelayanan akibat diterbitkannya Perdirjampelkes membuat banyak pihak dirugikan. Namun sejak gugagatn PDIB dikabulkan oleh MA, hal tersebut tidak akan terjadi lagi karena kekuatan mengikat aturan tersebut telah dicabut dan dinyatakan batal oleh MA.

“Hari ini MA telah mengabulkan keinginan rakyat yang akan merasakan manfaat BPJS. Putusan ini pantas diapresiasi,” kata dr Purnama mengutippernyataan Penasihat Hukum PDIB, Muhammad Reza Maulana yang juga Kepala Divisi Konstitusi Koalisi NGO HAM Aceh.

Kuasa Hukum PDIB menandaskan, tidak boleh ada pembatasan-pembatasan melalui peraturan yang bertentangan dengan peraturan di atasnya. BPJS tidak boleh mereduksi dan mengintervensi tindakan medis dokter dan tenaga kesehatan lainnya karena BPJS Kesehatan tidak memiliki kewenangan tentang itu.

“Kami terus pantau perkembangan gugatan yang kami daftarkan dan hasilnya pada 18 Oktober 2018 MA telah bermusyawarah dan memutuskan mengabulkan permohonan HUM. Artinya gugatan dikabulkan oleh mahkamah dan untuk dapat dilaksanakan secara utuh. Kami hanya perlu menunggu salinan putusan resminya,” demikian Ketua PDIB Wilayah Aceh, dr Purnama Setia Budi.

Kuasa Hukum Perkumpulan Dokter Indonesia Bersatu (PDIB), Muhammad Reza Maulana SH, dalam siaran pers yang pernah dilansir Serambi sebelumnya menyebutkan, ada aturan yang dibentur akibat diterbitkannya Perdirjampelkes BPJS Kesehatan Nomor 2, 3, dan 5 Tahun 2018. “Dari aspek hukumnya tidak dibenarkan untuk diberlakukan peraturan yang bertentangan dengan aturan perundang-undangan di atasnya dan undang-undang itu sendiri,” tulis Reza.

Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia (PB IDI) juga menilai Perdirjampelkes BPJS Kesehatan tentang pelayanan katarak, persalinan bayi, dan rehabilitasi medik merugikan pasien. Tidak hanya pasien, aturan layanan BPJS Kesehatan ini pun dinilai merugikan dokter.

“Perdirjampelkes Nomor 2, 3, dan 5 Tahun 2018 merugikan masyarakat dalam mendapatkan mutu pelayanan kesehatan yang berkualitas,” kata Ketua Umum PB IDI, Ilham Oetama Marsis dalam konferensi pers di Jakarta, Kamis 2 Agustus 2018, sebagaimana dilansir republika.co.id.

Ketua PDIB Wilayah Aceh, dr Purnama Setia Budi SpOG kepada Serambi pernah menjelaskan tentang Perdirjampelkes BPJS Kesehatan Nomor 2, 3, dan 5 Tahun 2018. Ia mencontohkan tentang persalinan bayi baru lahir sehat dinilai berisiko mengalami sakit, cacat, atau kematian karena tidak mendapatkan penanganan yang optimal.

Sementara pembatasan operasi katarak yang dijamin program JKN dengan syarat visus atau ketajaman penglihatan 6/18 (buta sedang) dinilai oleh PDIB maupun IDI akan mengakibatkan angka kebutaan di Indonesia meningkat, menurunkan produktivitas, dan meningkatkan risiko cedera dalam melakukan aktivitas sehari-hari.

Adapun, terkait aturan yang yang mengatur pelayanan rehabilitasi medik, sebagaimana pernah dikatakan Ketua Umum PB IDI, dibatasi hanya dua kali per pekan dinilai tidak sesuai dengan standar pelayanan rehabilitasi medik. Akibatnya, hasil terapi tidak tercapai secara optimal dan kondisi disabilitas sulit teratasi. (*/nas)

Editor: bakri
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved