Senator Fachrul Razi Janji Kawal Kasus Meninggalnya Tahanan di Polsek Bendahara Aceh Tamiang

Peristiwa ini ditengarai berawal dari meninggalnya salah satu warga yang ditangkap pihak Polsek Bendahara dengan kondisi tubuh tak wajar

Senator Fachrul Razi Janji Kawal Kasus Meninggalnya Tahanan di Polsek Bendahara Aceh Tamiang
ist
Wakil Ketua Komite I DPD RI, Fachrul Razi MIP. 

SERAMBINEWS.COM - Insiden pembakaran Mapolsek Bendahara Aceh Tamiang, mendapat perhatian khusus dari Anggota DPD RI Fachrul Razi.

Peristiwa ini ditengarai berawal dari meninggalnya salah satu warga yang ditangkap pihak Polsek Bendahara dengan kondisi tubuh tak wajar.

Kematian tersebut menyulut emosi keluarga dan masyarakat hingga membakar Mapolsek Bendahara dan hanya menyisakan tiang bendera.

Menanggapi kejadian tersebut, Pimpinan Komite I DPD RI yang juga Senator Asal Aceh, H. Fachrul Razi, MIP kepada media, Rabu (24/10/2018) menyatakan sangat prihatin dan kecewa dengan tindakan pihak aparat dengan indikasi penyiksaan di tahanan Mapolsek Bendahara.

"Kita akan kawal kasus ini karena merusak citra positif Polri di Aceh. Dengan kondisi korban sangat memprihatinkan, ini merupakan kejahatan besar dan berindikasi pelanggaran HAM," ungkap Fachrul Razi.

(Mobil Patroli di Belakang Mapolsek Bendahara juga Dibakar, Amunisi Berserakan Sebagian Dijarah Massa)

“Kita berkomitmen untuk mendukung terbentuknya Polri di Aceh sebagai Polri yang kuat, handal, dan profesional. Supaya tugas Polri untuk menjaga stabilitas kamtibmas, menegakkan hukum, serta sebagai pelindung, pengayom, dan pelayan masyarakat dapat dilaksanakan secara optimal, tapi tindakan ini mencoreng institusi Polri,” imbuhnya.

(Tahanan yang Meninggal di Polsek Bendahara Aceh Tamiang Dimakamkan, Forkopimda Ikut Shalat Jenazah)

Fachrul Razi mengatakan bahwa perlindungan hukum terhadap tahanan adalah mutlak dan dilindungi Undang-undang.

Hak orang yang ditahan dan bagaimana seharusnya polisi memperlakukan tersangka dapat kita temui dalam Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2009.

Menurut Fachrul Razi, saat kepolisian melakukan wewenangnya dalam melakukan penahanan, kepolisian harus melindungi hak-hak tahanan.

Salah satu perlindungan hukum terhadap tahanan terdapat dalam Pasal 10 huruf f Perkapolri 8/2009 yang berbunyi:

Dalam melaksanakan tugas penegakan hukum, setiap petugas/anggota Polri wajib mematuhi ketentuan berperilaku (Code of Conduct) menjamin perlindungan sepenuhnya terhadap kesehatan orang-orang yang berada dalam tahanannya, lebih khusus lagi, harus segera mengambil langkah untuk memberikan pelayanan medis bilamana diperlukan.

Halaman
12
Editor: Zaenal
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved