Breaking News:

Dewan Pengawas Sorot BPKS

Pengelolaan Badan Pengusahaan Kawasan Sabang (BPKS) di bawah kepemimpinan Dr Sayid Fadhil MH

Editor: bakri
Dewan Pengawas Sorot BPKS
ALFIAN,Koordinator MaTA

* MaTA Nyatakan Parah Sekali

BANDA ACEH - Pengelolaan Badan Pengusahaan Kawasan Sabang ( BPKS) di bawah kepemimpinan Dr Sayid Fadhil MH dinilai kurang transparan. Sejumlah kebijakan lembaga dilakukan secara inprosedural. Ada aturan yang dilabrak. Dewan Pengawas BPKS pun berang lalu mengeluarkan sejumlah catatan pelanggaran yang dilakukan kepala lembaga itu.

Koordinator Masyarakat Transparansi Aceh (MaTA), Alfian kepada Serambi, Kamis (25/10) mengungkapkan sejumlah permasalahan yang mendera manajemen BPKS periode 2018-2023.

Dia menceritakan kondisi manajemen BPKS saat ini, yang menurutnya, sangat memprihatinkan. “Parah sekali,” katanya di Kantor MaTA di Banda Aceh.

Alfian menyampaikan hal itu setelah memperoleh dan mempelajari dua dokumen yang dikeluarkan oleh Dewan Pengawas BPKS baru-baru ini. Untuk diketahui, Dewan Pengawas BPKS terdiri atas Adnan Ganto selaku ketua, Bahtaruddin, Mawardi Ismail, T Zanuarsyah, dan Munawar Liza Zainal masing-masing sebagai anggota.

Dua dokumen yang disampaikan ke Serambi itu adalah bahan evaluasi anggota Dewan Pengawas BPKS terhadap manajemen BPKS periode 2018-2023 yang keluar pada 13 September 2018 dan laporan anggota Dewan Pengawas BPKS tentang pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan Kepala BPKS, Sayid Fadhil yang keluar pada 1 Oktober 2018.

Dari laporan itu diketahui bahwa selama enam bulan kepemimpinan Sayid Fadhil sebagai Kepala BPKS, banyak kebijakan yang diambil melanggar aturan perundang-undangan. Sebut saja, misalnya, seperti perekrutan pegawai tetap BPKS yang sudah dilakukan sebanyak tiga kali tanpa melalui mekanisme dan peraturan yang berlaku.

“Berdasarkan kajian terhadap evaluasi manajemen dan laporan pelanggaran yang telah terjadi patut ada tindakan yang terukur oleh Dewan Kawasan Sabang, sehingga tata kelola BPKS menjadi lebih transparan dan akuntabel dalam mengelola anggaran dan kebijakan,” kata Alfian.

Aktivis antirasuah itu menyampaikan, ada lima laporan pelanggaran Sayid Fadhil dalam enam bulan terakhir yang dicatat Dewan Pengawas BPKS. Di antaranya, Kepala BPKS itu diduga melakukan pembiaran terhadap adanya laporan tentang proses lelang yang bertentangan dengan aturan di Satker BPKS.

Sayid Fadhil juga diduga bertindak otoriter dan one man show dalam melakukan pergantian pejabat fungsional Satker dan pengawai struktural. “Padahal dalam melakukan pergantian harus mendapat persetujuan Ketua Dewan Kawasan Sabang, dalam hal ini Gubernur Aceh,” ujar Alfian.

30 Kali perjalanan
Tak hanya itu, lajut Alfian, Dewan Pengawas BPKS juga menyorot perjalanan dinas Sayid Fadhil yang lebih 30 kali selama enam bulan, baik di dalam negeri maupun ke luar negari. Tindakan ini sangat memboroskan keuangan negara, mengingat tidak ada output yang jelas dari hasil perjalanan itu bagi pengembangan kawasan Sabang.

Dari 30 kali perjalanan itu di antaranya ke Malaysia pada 2-9 April 2018 sebanyak tiga orang (Sayid Fadhil, Agussalim, dan Syafruddin Chan) menghabiskan anggaran Rp 73 juta lebih. Ke Qatar sebanyak tiga orang (Sayid Fadhil, Sayed Fahmi, dan Elvarice Indriani) menghabiskan anggaran Rp 125 juta lebih.

Kemudian, perjalanan dinas ke Thailand sebanyak dua orang (Sayid Fadhil dan Agussalim) menghabiskan anggaran Rp 74 juta lebih, dan perjalanan dinas ke Malaysia sebanyak dua orang (Sayid Fadhil dan Agussalim) menghabiskan Rp 47 juta lebih. “Dari perjalanan itu, tidak ada satu pun hasil yang berhasil dibawa pulang,” tukas Alfian.

Selain itu, Kepala BPKS juga diduga telah melakukan mutasi dengan alasan restrukturisasi (penataan kembali) direktur BPKS berdasarkan saran dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Terkait hal itu, Alfian meragukan KPK telah meminta BPKS untuk melakukan restrukturisasi.

Halaman
12
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved