Breaking News:

Dewan Bahas Sanksi untuk Gepeng

Dewan Perwakilan Rakyat Kota (DPRK) Banda Aceh bersama Satpol PP dan instansi terkait lainnya sedang membahas Rancangan Qanun

Dewan Bahas Sanksi untuk Gepeng
ist
Petugas Satpol PP menurunkan para gepeng di Rumah Singgah Lamjabat Banda Aceh untuk dibina, Rabu (7/3/2018).

BANDA ACEH - Dewan Perwakilan Rakyat Kota (DPRK) Banda Aceh bersama Satpol PP dan instansi terkait lainnya sedang membahas Rancangan Qanun (Raqan) Ketentraman dan Ketertiban Umum (Trantibum) Banda Aceh. Salah satu fokus dalam pembahasan raqan tersebut yakni penerapan Tindak Pidana Ringan (Tipiring) bagi gelandangan dan pengemis (gepeng) berikut sanksinya.

Dengan adanya tipiring tersebut, maka gepeng bisa disidang di tempat dan diberikan sanksi atas pelanggaran yang dilakukannya. Hal itu disampaikan Anggota DPRK Banda Aceh, Irwansyah ST kepada Serambi, Jumat (26/10), yang menyebut masalah gepeng belum terselesaikan hingga saat ini di ibu kota provinsi ini.

“Selain dikenakan denda, penghasilan gepeng tersebut bisa disita oleh negara untuk memberikan efek jera kepada mereka,” ujar Irwansyah. Namun katanya, pembinaan secara total terhadap gepeng tetap wajib dilakukan pemerintah lewat pelatihan dan pemberian modal usaha.

Irwansyah menegaskan, pihaknya sedang merumuskan ancaman sanksi dalam qanun untuk gepeng. Bagi penduduk Kota Banda Aceh yang memberikan uang kepada gepeng, juga harus membayar denda dan uangnya masuk ke kas daerah. “Gepeng akan terus berlanjut sepanjang masih ada orang yang memberikan uang kepada mereka. Gepeng dan pemberi sumbangan harus sama-sama didenda,” ujar dia.

Pihaknya dalam waktu dekat akan menggelar dengar pendapat publik (public hearing) terkait Raqan Trantibum tersebut, termasuk sanksi yang akan diterapkan terhadap pelanggarnya. “Kita harus serius mengentaskan masalah trantibum ini. Bukan cuma gepeng, tapi juga mereka yang berpenampilan preman, yang sifatnya mengganggu kenyamanan publik,” jelas Irwansyah.

Selain itu, lanjutnya, penggalangan dana di jalan raya maupun ke rumah-rumah warga juga harus diatur untuk menghindari hal yang tidak diharapkan. “Orang yang meminta sumbangan ke rumah warga juga harus ada izin. Jangan sampai itu menjadi motif perbuatan kriminal oleh oknum-oknum,” imbuhnya, seraya berharap petugas Satpol PP agar dapat meningkatkan razia baik yang bersifat rutin maupun insidentil.(fit)

Editor: hasyim
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved