Irwan Mundur dari Wakil Kepala BPKS

Di tengah gencarnya sorotan terhadap kinerja pengelola Badan Pengusahaan Kawasan Sabang (BPKS) yang dikepalai Dr Sayid Fadhil MH

Irwan Mundur dari Wakil Kepala BPKS
WAKIL Gubernur Aceh, Nova Iriansyah, foto bersama dengan para yachter usai menyerahkan cenderamata kepada mereka pada penutupan Sail Sabang 2017, di Kompleks Pelabuhan BPKS Sabang, Selasa (5/12) malam. 

BANDA ACEH - Di tengah gencarnya sorotan terhadap kinerja pengelola Badan Pengusahaan Kawasan Sabang (BPKS) yang dikepalai Dr Sayid Fadhil MH, kabar mengejutkan muncul dari lembaga tersebut. Kabar dimaksud adalah Irwan Faisal mundur dari jabatan wakil kepala badan yang dibentuk untuk memajukan perekonomian Sabang sebagai pelabuhan bebas dan kawasan perdagangan bebas (freeport and free trade zone).

Kepastian mundurnya Irwan dari jabatan itu menyusul keluarnya surat persetujuan Pelaksana tugas (Plt) Gubernur Aceh selaku Ketua Dewan Kawasan Sabang (DKS). Irwan mengajukan surat pengunduran diri kepada Gubernur pada 23 September 2018. Sementara surat persetujuan bernomor 515/224/2018 tanggal 25 Oktober 2018. Surat persetujuan yang ditandatangani Plt Gubernur Aceh, Ir Nova Iriansyah MT, tersebut turut ditembuskan kepada Ketua DPRA, Bupati Aceh Besar, Wali Kota Sabang, Kepala BPKS, dan Ketua Dewan Pengawas BPKS.

“Memberhentikan dengan hormat atas permintaan sendiri Saudara Irwan Faisal sebagai Wakil Kepala BPKS dengan mengucapkan terima kasih atas jasa dan pengabdiannya selama memangku jabatan tersebut,” demikian bunyi salah satu keputusan dalam SK yang diperoleh Serambi, Jumat (26/10).

“Keputusan ini berlaku pada tanggal 1 November 2018, dengan ketentuan bahwa apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya,” keputusan lain dalam SK dimaksud.

Mundurnya Irwan dari posisi Wakil Kepala BPKS yang baru menjabat tujuh bulan memang mengejutkan, mengingat lembaga tersebut kini sedang disorot tajam. Namun, Irwan yang dikonfirmasi Serambi melalui WhatsApp (MA), kemarin, menyatakan ia mundur karena alasan pribadi. “Alasan pribadi bang. Ingin fokus dengan keluarga di Banda Aceh,” jawab Irwan Faisal.

Ditanya lebih lanjut apa keputusannya itu ada kaitan dengan kisruh di internal manajemen BPKS--apalagi sebelumnya pernah ada permintaan dari Kepala BPKS kepada Gubernur Irwandi Yusuf agar dirinya diberhentikan--, Irwan tidak menjawab lagi. Serambi berupaya memastikan sekali lagi jawaban Irwan, tapi ia tetap tidak mau menjawab.

Informasi yang diperoleh Serambi, hubungan Irwan Faisal dengan Kepala BPKS, Said Fadhil, memang tidak harmonis. Salah satu indikasinya terlihat saat Kepala BPKS melakukan perjalanan ke luar daerah pada 17 Oktober 2018.

Saat itu, nota dinas Kepala BPKS diberikan kepada Kepala Biro Umum, Fauzi Daud. Padahal, pada saat yang sama Wakil Kepala BPKS dan Deputi Satuan Pengawas Internal ada di Sabang. Anehnya, nota dinas Nomor 875.1/BPKS/ND/30, tanggal 17 Oktober 2018, itu ditandatangani Kepala BPKS di Jakarta pada 22 Oktober 2018.

Selain itu, pemberian nota dinas tersebut juga melanggar aturan. Sebab, Pasal 74 ayat (2) Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 17 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja BPKS disebutkan, dalam hal Kepala BPKS tidak dapat melaksanakan tugasnya karena berhalangan, maka kepala BPKS menunjuk wakil kepala BPKS untuk melaksanakan tugas kepala BPKS.

Belum ada rapat
Informasi lain yang diperoleh Serambi dari salah seorang deputi BPKS menyatakan, hingga kini Kepala BPKS, Sayid Fadhil belum melakukan rapat dengan manajemen lembaga tersebut untuk membahas surat teguran Gubernur Aceh Nomor 515/25881 tanggal 12 Oktober 2018. Padahal surat tersebut diserahkan pada 16 Oktober 2018.

Untuk diketahui, surat teguran Gubernur terhadap Kepala BPKS, Sayid Fadhil, keluar setelah adanya sejumlah laporan pelanggaran dan evaluasi dari Dewan Pengawas BPKS terkait temuan pelanggaran yang dilakukan Kepala BPKS selama enam bulan terakhir. Menindaklanjuti itu, Plt Gubernur Aceh selaku Dewan Kawasan Sabang (DKS) menegur Kepala BPKS.

“Kepemimpinan saudara (Sayid Fadhil) selaku Kepala BPKS sangat lemah dan cenderung otoriter, sehingga telah terjadi perpecahan (ketidakkompakan) dalam manajemen BPKS akibat dari sikap saudara yang sering bertindak sendiri. Banyak keputusan strategis diambil tanpa musyawarah dengan unsur manajemen lainnya, sehingga tercermin saudara menjalanakn kepemimpinan dengan cara one man show,” demikian bunyi salah satu teguran Plt Gubernur Aceh.

Salah seorang deputi menyatakan, hingga kini tidak ada rapat untuk membahas surat itu. Parahnya lagi, ternyata deputi yang tak mau namanya ditulis mengungkapkan bahwa pada awalnya ia tidak pernah tahu ada surat teguran dari DKS. Dia mengetahui surat itu dari salah seorang Dewan Pengawas yang disampaikan secara lisan.

“Terkait surat DKS, sampai saat ini belum ada panggilan rapat dari kepala. Sebenarnya biasa lah ada dinamika, tapi ketika ada masalah seperti itu kemudian disampaikan teguran oleh DKS, seharusnya dipanggil semua deputi, dijadwalkan untuk membicarakan surat itu. Jadi ada diskusi lah,” kata deputi itu.

Sedangkan anggota Dewan Pengawas, Mawardi Ismail SH, meminta BPKS segera menanggapi teguran DKS. Ia berharap BPKS tidak melawan atasan jika ingin ada perubahan di tubuh lembaga tersebut. “Kita bawahan ketika ditegur memperbaiki lah,” kata Mawardi.(mas)

Editor: hasyim
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved