MaTA Minta Kepala BPKS Dipecat

Koordinator Masyarakat Transparansi Aceh (MaTA), Alfian, meminta Plt Gubernur Aceh yang juga Dewan Kawasan Sabang

MaTA Minta Kepala BPKS Dipecat
ALFIAN, Koordinator MaTA

BANDA ACEH - Koordinator Masyarakat Transparansi Aceh (MaTA), Alfian, meminta Plt Gubernur Aceh yang juga Dewan Kawasan Sabang (DKS) untuk memecat Dr Sayid Fadhil MH dari Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Sabang (BPKS). Sayid dinilai tak mampu memimpin BPKS setelah mencuatnya berbagai masalah di internal lembaga itu.

“DKS harus ganti Kepala BPKS. DKS perlu melakukan langkah tegas dalam menilai kondisi dan situasi dari sisi tata kelola berdasarkan hasil temuan Dewan Pengawas. Sehingga BPKS tidak dijadikan sebagai tempat `mencari keuntungan’ oleh para pihak yang tak memiliki visi dan misi mengembangkan lembaga itu ke depan,” kata Alfian kepada Serambi, Sabtu (27/10).

Sekedar informasi, pengelolaan BPKS di bawah kepemimpinan Sayid Fadhil dinilai kurang transparan. Sejumlah kebijakan dilakukan secara inprosedural. Ada aturan yang dilabrak. Dewan Pengawas BPKS pun berang lalu mengeluarkan sejumlah catatan pelanggaran yang dilakukan kepala lembaga itu.

Bahkan, Plt Gubernur Aceh, Ir Nova Iriansyah MT, selaku DKS sudah menegur Kepala BPKS melalui surat Nomor 515/25881 tanggal 12 Oktober 2018. DKS menilai kepemimpinan Sayid Fadhil selaku Kepala BPKS sangat lemah dan cenderung otoriter, sehingga sudah terjadi perpecahan dalam manajemen BPKS akibat dari sikapnya yang sering bertindak sendiri. Masalah lain pun muncul yaitu mundurnya Irwan Faisal dari jabatan sebagai wakil kepala BPKS.

Terkait hal itu, Alfian menyampaikan, BPKS perlu segera diselamatkan dengan kebijakan tegas dari DKS. Sebab, BPKS lahir dengan semangat untuk peningkatan industri dan perdagangan dalam konteks Aceh dan tiap tahun mendapat dana rata-rata Rp 500 miliar dari APBN.

“Kita berharap dewan kawasan dan dewan pengawas harus serius. Artinya, jangan sampai tiap tahun hanya fokus pembangunan tapi hasilnya tidak menjadi daya ungkit untuk kepentingan Aceh yang lebih luas. Sementara APBN setiap tahun mensubsidi dananya. Kalau ada salah urus harus ada langkah tegas,” ungkapnya.

Aktivis antikorupsi ini menambahkan, perubahan harus menjadi agenda bersama dalam membangun Aceh ke depan. “Jadi, kita berharap Dewan Kawasan Sabang dan Badan Pengawas harus bertanggung jawab secara konsisten untuk keberlangsungan dan kemajuan BPKS,” harapnya.

Kehadiran BPKS sebenarnya harus membawa dampak positif bagi Aceh. Tapi, jika dilihat dari waktu ke waktu, pengembangan BPKS hanya fokus pada pengembangan paket infrastuktur. Parahnya, hampir semua pengerjaan bermasalah secara hukum. Bahkan, ada kepala lembaga itu dipenjara yaitu Ruslan Abdul Gani akibat tersandung kasus korupsi.

“Selama ini andalan BPKS hanya mengerjakan paket-paket insfrastruktur dan itu bermasalah secara hukum. Bahkan, saat ini ada pengerjaan yang masih dalam penindakan KPK. Catatan ini harus menjadi perhatian bagi Dewan Kawasan. Mereka yang di BPKS juga harus orang-orang yang memiliki semangat memajukan BPKS ke depan,” demikian Alfian.(mas)

Editor: bakri
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved