Kepala BPKS: Teguran Kami Jadikan Evaluasi

Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Sabang (BPKS), Dr Sayid Fadhil MH mengatakan, surat teguran

Kepala BPKS: Teguran Kami Jadikan Evaluasi
KEPALA BPKS, Sayid Fadhil dan jajarannya mengunjungi Kantor Harian Serambi Indonesia, disambut oleh Redaktur Pelaksana (Redpel) Serambi Indonesia, Yarmen Dinamika dan Wakil Redpel, Nasir Nurdin 

BANDA ACEH - Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Sabang (BPKS), Dr Sayid Fadhil MH mengatakan, surat teguran yang diberikan oleh Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur Aceh, Nova Iriansyah MT selaku Ketua Dewan Kawasan Sabang (DKS) kepada dirinya, dia anggap sebagai bahan evaluasi untuk memperbaiki kinerja ke depan.

Pernyataan itu disampaikan Sayid Fadhil dalam pertemuan dengan wartawan di Banda Aceh, Minggu (28/10). Menurutnya, ia baru dilantik dan memimpin BPKS selama tujuh bulan, sehingga ia mengakui selama tujuh bulan itu kinerjanya belum semua sempurna.

“Saya sangat senang ditegur, saya baru bekerja tujuh bulan, tentu belum sempurna atas semua yang saya lakukan.”

Ia juga menyebut teguran itu sebagai vitamin untuk kinerja ke depan. “Saya sangat appreciate kepada Pak Gubernur, karena gubernur itu atasan saya, maka saya akan tunduk atas apa yang diperintahkan,” ujar mantan dosen Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala ini.

Terkait surat teguran dari Plt Gubernur, Sayid Fadhil mengatakan akan segera menjawab surat teguran itu. Ia juga akan merespons dengan membenahi sejumlah permasalahan internal.

Sayid Fadhil juga mengaku bingung dituding lemah dan otoriter dalam menjalankan BPKS. Menurutnya, pernyataan otoriter dan lemah itu sangat tergantung dari masing-masing orang yang melihatnya.

Saat mulai memimpin BPKS, Sayid Fadhil mengaku memang ada melakukan beberapa pertukaran terkait dengan anggaran. Hal itu dia lakukan supaya ke depan tidak menjadi permasalahan hukum.

Terkait permintaan pemecatan terhadap dirinya yang dilontarkan Alfian, Koordinator Masyarakat Transparansi Aceh (MaTA), Sayid mengaku siap jika itu harus. Namun, katanya, untuk pemecatan harus ada mekanismenya, berupa teguran, peringatan I, peringatan II, dan seterusnya.

Selain itu, terkait penerimaan tenaga kerja di BPKS yang dinilai tidak transparan, Sayid Fadhil menjelaskan, penerimaan tenaga kerja beberapa waktu lalu karena kondisi yang sangat mendesak, untuk mendukung kinerja BPKS. Namun, dalam waktu dekat ini BPKS akan kembali membuka rekrutmen tenaga kerja secara terbuka.

Ia tambahkan, saat ini petinggi BPKS sering melakukan kunjungan ke luar dan berada di Jakarta. Semua itu dalam rangka membuka jaringan dan mencari investor untuk Sabang.

Halaman
12
Editor: bakri
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved