Opini

Pembangunan untuk Siapa?

ISTILAH pembangunan sudah sangat jamak didengar oleh masyarakat dalam berbagai kalangan

Pembangunan untuk Siapa?
IST
Lokasi proyek pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH) di Lawe Sikap, Kecamatan Darul Hasanah, Aceh Tenggara. 

Hal ini kemudian akan mencoba memberikan jawaban dari pertanyaan-pertanyaan di atas, yakni pertama akan mengarahkan kepada kita terhadap usaha untuk melihat bagaimana suatu proyek pembangunan mencapai target yang diharapkan, dalam makna menyelesaikan permasalahan kemiskinan, ketimpangan serta ketidakadilan berlaku.

Kemudian, secara ekstrem hanya sekelompok elite saja yang menikmati kue besar pembangunan. Sehingga permasalahan selanjutnya membawa kepada arah, yaitu membongkar paradigma dominan ketidakbenaran pembangunan selama ini yang menjadi panduan serta pedoman yang dilakukan. Hal ini menjadikan paradigma pembangunan akan menghadirkan diskursus yang lebih luas dengan menyusuri perihal yang lebih spesial menyangkut program, cara, serta kaidah pembangunan.

Apabila paradigma sebagai satu pedoman, cara, kaidah berpikir terhadap pembangunan dalam pandangan dunia (worldview), dengan demikian cara dan kaidah tersebut akan memiliki implikasi terhadap tujuan, langkah dan sarana pembangunan dirumuskan serta dijalankan. Dapat saja secara sederhana serta pemikiran awam dipahami sebagai pertumbuhan dan berkembangnya proyek-proyek di tengah kehidupan masyarakat secara progresif. Hal ini menunjukkan bahwa tujuan-tujuan fisik pembangunan akan dirumuskan, satu di antaranya yaitu terpenuhinya pemenuhan konsumtif masyarakat.

Masyarakat modern
Oleh karena itu, pembangunan dapat dikatakan berhasil serta berjaya apabila masyarakatnya bergerak, berubah menuju masyarakat moderen dalam konsepsi Barat. Namun demikian, secara ekstrem dapat saja dinyatakan bahwa pembangunan dipahami sebagai perluasan ruang kebebasan manusia, menghargai hak asasi manusia (HAM), dan atau semakin memahami konteks demokrasi dalam kehidupan demokrasi politik, maka tahapan perkembangan masyarakat bisa jadi ditinggalkan.

Hal ini disebabkan indikator yang digunakan mengejar pembangunan dalam bentuk fisik dan pertumbuhan ekonomi dan proyek yang hanya dikembangkan oleh para elite pemimpin dan penguasa. Sesungguhnya tidak boleh mengorbankan hak masyarakat, HAM dan warga negara untuk mendapatkan pemahaman dalam konteks penyadaran serta pemahaman peradaban kehidupan yang sesungguhnya.

Secara keseluruhan usaha diskursus yang ditujukan untuk menjawab pertanyan-pertanyaan tersebut di atas, bermuara pada pencarian alternatif atas berbagai kegagalan proyek pembangunan, yang seolah-olah hanya perubahan dalam bentuk fisik, ternyata sesungguhnya pembangunan yang dianggap berhasil tidak lebih sebagai usaha pemimpin dan elite yang sedang berkuasa membagi-bagi “kue pembangunan” serta proyek di antara sesamanya untuk memperkaya dirinya, kelompok, serta partainya pada saat berkuasa.

Jika demikian, dapat dan sering dinyatakan bahwa pembangunan adalah persoalan siapa mendapatkan apa, dan dengan cara bagaimana? Sementara itu, masyarakat sebagai objek pembangunan yang dimanfaatkan serta diarahkan oleh elite, pemimpin dan penguasa untuk memenuhi kepentingannya. Dari sudut pandang realisme, gagasan seperti ini benar dan masuk akal, karena senayatanya pembangunan selalu berkaitan dengan diskursus mengenai siapa yang diuntungkan (the gainer) dan siapa yang dirugikan.

Dalam pembangunan pemikiran kapitalis dan neo-kapitalisme, di mana pertumbuhan ekonomi menjadi standar tertinggi muara pembangunan, dalam hal ini sangat menguntungkan kelas elite tradisional dan kapitalis. Sementara itu, sebagian besar masyarakat masih akan tetap hidup susah bahkan mengalami kelaparan dan kekurangan.

Lebih ironis lagi, kondisi kehidupan masyarakat miskin secara kuantitatif masih sangat banyak dan semakin memburuk dalam tahun-tahun belakangan ini (baik di Aceh maupun secara nasional), karena kebijakan neo-liberalisme. Selama ini, dikatakan adanya trickling down effect (efek menetes ke bawah) tak pernah terjadi, bahkan sumber daya alam (resources) dikuasai milik sekelompok orang dan elite kekuasaan.

* Dr. Taufiq Abdul Rahim, SE, M.Si., Dosen Fakultas Ekonomi/Ketua LP4M Universitas Muhammadiyah Aceh (Unmuha), dan Dosen Prodi Ilmu Politik FISIP Universitas Syiah Kualau (Unsyiah) Banda Aceh. Email: fiqarf@yahoo.com

Editor: bakri
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved