Pejabat Kena Mutasi Mengadu ke Dewan, Karena Anggap Wali Kota Subulussalam Tabrak Aturan

“Mutasi yang dilakukan Wali Kota Subulussalam ini melanggar aturan," kata Jhoni yang dimutasi dari jabatan Kabag Organisasi Setdako Subulussalam

Pejabat Kena Mutasi Mengadu ke Dewan, Karena Anggap Wali Kota Subulussalam Tabrak Aturan
Serambinews.com
Para mantan pejabat Setdako Subulussalam yang dimutasi beberapa waktu lalu, membeberkan sejumlah kejanggalan dalam proses mutasi, kepada pimpinan dan anggota dewan, dalam rapat dengar pendapat (RDP) Jumat (2/11/2018) di Ruang Banleg DPRK Subulussalam. 

 Laporan Khalidin I Subulussalam

SERAMBINEWS.COM, SUBULUSSALAM - DPR Kota Subulussalam menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan sejumlah pejabat yang terkena mutasi, Jumat (2/11/2018).

Rapat yang digelar di ruang Banleg itu terkait dugaan mutasi yang dinilai cacat hukum karena menabrak sejumlah aturan terkait pembinaan kepegawaian.

Baca: Tiba-tiba, Wali Kota Subulussalam Mutasi Sepuluh Pejabat

Rapat itu dipimpin Wakil Ketua I DPRK Subulussalam, Hj Mariani Harahap, dihadiri Wakil Ketua II Fajri Munthe, juga Ketua Komisi A  Rasumin dan para anggota komisi tersebut.

M Jhoni Ariza, mantan Kabag Organisasi Setdako Subulussalam, menegaskan bahwa mutasi yang menimpa diri dan sejumlah rekannya, illegal.

Jhoni pun memaparkan sederet aturan yang ditabrak dalam mutasi kali ini.

“Mutasi yang dilakukan Wali Kota Subulussalam ini melanggar aturan," ujar Jhoni yang juga mantan Camat Simpang Kiri itu.

Baca: PTUN Tolak Gugatan Pilkada Subulussalam

Protes para mantan pejabat atas mutasi itu hangat dibicarakan di jajaran PNS setempat, dan turut mempengaruhi kinerja pemerintahan secara keseluruhan.

Karena itu pihak DPRK Subulussalam menyikapinya  dengan menggelar RDP, untuk menampung sejumlah keluhan dan mengkaji aturan apa saja yang dilanggar dalam mutasi tersebut.(*)

Penulis: Khalidin
Editor: Taufik Hidayat
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved