Opini

PT EMM dalam Pusaran UUPA

IZIN Usaha Pertambangan (IUP) yang diberikan oleh Pemkab Nagan Raya (SK Bupati Nagan Raya No.545/143/SK/Rev.IUP-eksplorasi/2013 tanggal 15 April 2013)

PT EMM dalam Pusaran UUPA
IST
Anggota DPD RI asal Aceh, H Sudirman atau Haji Uma saat mendengar penjelasan warga soal pertambangan komoditas emas PT. Emas Mineral Murni (PT. EMM) di Dayah Tgk Bantaqiah, Kecamatan Beutong Ateuh Banggalang, Kabupaten Nagan Raya, Sabtu (27/10/2018). 

Sejak lahirnya UU No.23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dalam kaitannya dengan urusan pemerintahan konkuren berdasarkan Pasal 14 ayat (1) dinyatakan bahwa “penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang energi dan sumber daya mineral dibagi antara pemerintah pusat dan daerah provinsi”. Maka di sinilah proses pemberian IUP tidak lagi menjadi urusan bupati/wali kota, melainkan menjadi wewenang pemerintah provinsi dan pemerintah pusat.

Dalam konteks perizinan tambang PT EMM di Nagan Raya yang dikaitkan dengan dampak lingkungan, maka gambaran dampak terhadap lingkungan itu seharusnya dituangkan dalam suatu kajian ilmiah dari kalangan akademisi atau lembaga pemerhati lingkungan seperti Walhi sebelum lahirnya izin mengenai analisis mengenai dampak lingkungan (Amdal) dari instansi atau kementerian terkait. Jika kemudian timbul permasalahan terkait izin Amdal PT EMM, maka dapat diambil tindakan hukum oleh pihak berkepentingan melalui gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN), karena ini menyangkut dengan objek keputusan dari pejabat negara/pemerintah.

Meskipun di satu sisi tidak akan keluar izin usaha pertambangan atau izin operasi produksinya jika Amdalnya bermasalah, karena acuan hukumnya sudah ada pada UU No.32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan PP No.27 Tahun 2012 tentang izin lingkungan. Atas dasar ketentuan inilah maka diwajibkan kepada semua pelaku usaha pertambangan untuk melakukan penelitian Amdal tanpa terkecuali, apalagi ini menyangkut dengan aspek sosiologis dan ekologis.

Sangat mengherankan
Oleh karena itu, sangat mengherankan jika ada beberapa politisi di DPR Aceh yang menarik persoalan PT EMM ini ke dalam pusaran UUPA. Ada semacam antipati yang berlebihan tanpa didasari oleh landasan persepsi hukum yang tekstual dan kontekstual, serta cenderung mengabaikan sisi manfaat bagi kepentingan Aceh ke depan sebagaimana diamanahkan UUPA itu sendiri. Ironisnya, DPRA pun sama sekali tidak berkutik pada saat Kemendagri membatalkan Qanun Aceh No.13 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pertambangan Mineral dan Batubara. Pertanyaan besarnya adalah siapa yang sebenarnya mengkhianati UUPA?

Merujuk kepada ketentuan Pasal 156 ayat (5) UUPA, maka BUMN, BUMD, Koperasi, Badan usaha swasta lokal, nasional dan asing dapat melakukan usaha pertambangan mineral di Aceh baik dalam bentuk eksplorasi dan eksploitasi sumber daya alam. Maka dapat dipastikan bahwa berdasarkan UUPA sebenarnya PT EMM adalah bagian dari Badan Usaha Swasta nasional dan asing, yang dibolehkan oleh aturan perundang-undangan untuk melakukan eksplorasi dan eksploitasi pertambangan di Nagan Raya.

Contohnya, pada 2017 lalu Pemerintah Aceh melalui Perusahaan Daerah Pembangunan Aceh (PDPA) menjalin kerja sama dengan PT Pertamina Geothermal Energy, untuk melanjutkan proyek panas bumi geotermal Seulawah Agam di Aceh Besar. Kemudian, PDPA dan PT Pertamina Geothermal membentuk perusahaaan bersama yang diberi nama PT Geothermal Energi Seulawah (PT GES). Pemerintah Aceh sebetulnya bisa juga menggalang kerja sama kemitraan (joint venturer) dengan PT EMM di Nagan Raya. Kita tidak tahu, kenapa itu tidak lakukan oleh Pemerintah Aceh, bisa saja ini terkait dengan kemampuan finansial atau teknis. Nah!

Auzir Fahlevi, S.H., anggota Ikatan Advokat Indonesia (Ikadin). Email: auzir.fh.sh@gmail.com

Editor: hasyim
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved