Terkena Mutasi, Mantan Pejabat Mengadu ke DPRK

Sejumlah mantan pejabat Kota Subulussalam, Jumat (2/11), mengadu ke DPRK setempat terkait mutasi dan pelantikan

Terkena Mutasi, Mantan Pejabat Mengadu ke DPRK
Serambinews.com
Para mantan pejabat Setdako Subulussalam yang dimutasi beberapa waktu lalu, membeberkan sejumlah kejanggalan dalam proses mutasi, kepada pimpinan dan anggota dewan, dalam rapat dengar pendapat (RDP) Jumat (2/11/2018) di Ruang Banleg DPRK Subulussalam. 

SUBULUSSALAM - Sejumlah mantan pejabat Kota Subulussalam, Jumat (2/11), mengadu ke DPRK setempat terkait mutasi dan pelantikan pejabat baru eselon III hingga IV di lingkungan Pemko Subulussalam, beberapa hari lalu. Mereka menilai, mutasi tersebut ilegal, dan sarat dengan kepentingan, serta dituding melanggar UU Nomor 10 Tahun 2016.

Pengaduan perwakilan mantan pejabat yang terkena mutasi ini diterima kalangan dewan dalam rapat dengar pendapat (RDP) yang berlangsung di ruang Badan Legislasi (Banleg) DPRK Subulussalam. RDP dipimpin Wakil Ketua DPRK Hj Mariani Harahap, didampingi koleganya Fajri Munthe, Rasumin, dan Ansari Idrus Sambo.

Mantan Kabag Organisasi Setdako Subulussalam, M Jhoni Arizal menyatakan, mutasi yang digelar pada Senin (29/10) lalu itu, ilegal. Dasarnya, mutasi itu mengangkangi norma hukum, yakni Pasal 71 ayat 2 UU No 10 Tahun 2016 yang mengatur soal mutasi pejabat. “Dalam pasal itu dinyatakan, ‘Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati atau Wakil Bupati, dan Walikota atau Wakil Walikota dilarang melakukan penggantian pejabat 6 (enam) bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon sampai dengan akhir masa jabatan kecuali mendapat persetujuan tertulis dari Menteri’,” ucapnya sengit.

Kemudian, dalam hal terjadi kekosongan jabatan, maka gubernur, bupati, dan walikota menunjuk penjabat pelaksana tugas. “Nah, di sini disebut kepala daerah secara umum, bukan kepala daerah yang Pj atau yang mencalonkan diri. Dan jikapun ada izin mutasi, seharusnya tidak boleh menonjobkan atau merugikan ASN itu,” tegas Jhoni.

Sejumlah pejabat lainnya juga ikut menyampaikan uneg-unegnya, seperti Aidi Putra, Rajana Kombih, Adita Karya, Baginda Nasution, dan Salbunis. Baginda yang dimutasi dari sekretaris Bappeda menjadi pelaksana di Satpol PP mengakui, jika mutasi adalah hak prerogatif wali kota selaku kepala daerah. “Namun, karena memang saat ini ada aturan `melindungi’, mungkin harus menjadi pertimbangan,” ujarnya.

Sementara Salbunis membeberkan, arah melencengnya kebijakan mutasi di Subulussalam sudah mulai terjadi sejak mereka ikut diganti. Salbunis pun menyarankan, agar masalah ini dibawa ke ranah hukum yakni menggugat ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).(lid)

Editor: hasyim
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved