Muharuddin Pimpin Paripurna Ganti Dirinya dari Ketua DPRA

Lembaga DPRA secara resmi mengganti Ketua DPRA dari Tgk Muharuddin SSos.I, M.M kepada Sulaiman

Muharuddin Pimpin Paripurna Ganti Dirinya dari Ketua DPRA
KETUA DPRA yang baru, Tgk Sulaiman bersalaman dengan ketua lama Tgk Muharuddin usai Rapat Paripurna Khusus di gedung dewan setempat, Selasa (11/6) 

BANDA ACEH - Lembaga DPRA secara resmi mengganti Ketua DPRA dari Tgk Muharuddin SSos.I, M.M kepada Sulaiman SE MSM dalam rapat paripurna khusus usulan permberhentian dan pergantian Ketua DPRA di ruang sidang utama DPRA, di Banda Aceh, Selasa (6/11) siang.

Rapat itu dipimpin oleh Tgk Muharuddin yang sekaligus memimpin rapat pergantian dirinya sebagai ketua di hadapan anggota DPRA termasuk perwakilan eksekutif yang hadir. Paripurna khusus itu berjalan dengan aman dan lancar.

Didampingi tiga wakil Ketua DPRA, Sulaiman Abda, T Irwan Djohan, dan Dalimi, Muharuddin memimpin rapat seperti biasa dan membacakan satu per satu agenda dan tertib rapat paripurna.

Sidang itu dinyatakan terbuka untuk umum dengan dihadiri 54 anggota DPRA dan empat unsur pimpinan. “Sidang dewan terhormat, rapat pimpinan hari ini adalah membahas usulan pemberhentian dan pergantian Ketua DPR Aceh dari Partai Aceh,” kata Muharuddin.

Muhar melanjutkan, usulan pemberhentian dan pergantian Ketua DPRA diajukan oleh Dewan Pimpinan Aceh Partai Aceh (DPA-PA) melalui Surat Keputusan (SK) Nomor 0063/DPA PA/X/2018 Tanggal 2 Oktober 2018. “Surat itu ditandatangani oleh Ketua Umum H Muzakir Manaf dan Sekretaris H Kamaruddin Abubakar dan diterima secara resmi oleh Sekretariat DPRA pada 29 Oktober 2018,” kata Muharuddin.

Dia mengatakan, usulan pergantian ketua DPRA itu mengacu pada Pasal 36 ayat (2) huruf (d) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota, yang menyatakan bahwa Pimpinan DPRD berhenti dari jabatannya sebelum berakhir masa jabatannya karena diberhentikan.

Mekanisme pemberhentian juga diatur selanjutnya dalam Pasal 36 ayat (3) huruf (b) PP Nomor 12 Tahun 2018 yaitu pimpinan DPRD diberhentikan karena partai politik yang bersangkutan mengusulkan pemberhentiannya sebagai pimpinan DPRD. “Dalam hal ini kita sudah menerima surat dari DPA-PA serta Fraksi Partai Aceh di DPRA untuk dilakukan penetapan dalam rapat paripurna,” kata pria yang akrab disapa Teungku Muhar tersebut.

Sikap Muharuddin memimpin paripurna khusus pergantian dirinya sebagai Ketua DPRA kemarin mendapat apresiasi dari anggota DPRA yang hadir. Salah seorang anggota DPRA dari Fraksi Partai Golkar, Aminuddin dalam interupsinya mengatakan, Muharuddin sejatinya telah menunjukkan sikap berjiwa besar dalam berpolitik.

“Saudara ketua adalah pribadi anak muda yang hebat, bertanggung jawab, tegar dan bijaksana,” kata Aminuddin disambut tepuk tangan anggota DPRA yang lain. Dia menuturkan, proses pergantian ketua DPRA sangat damai, terlepas dari dinamika politik di internal Partai Aceh (PA).

Seusai rapat tersebut, Muharuddin juga disambut oleh sejumlah anggota DRPA yang ingin menyalaminya. Suasana haru dan penuh keakraban terlihat saat para anggota DPRA menyalami Muharuddin. Para wartawan dan sejumlah pihak ikut mengabadikan momen tersebut.

Pengganti Muharuddin sebagai Ketua DPRA, Sulaiman juga ikut bersalaman dan berpelukan dengan Muharuddin. Muharuddin dalam wawancaranya dengan awak media mengatakan, DPRA telah melaksanakan mekanisme pergantian Ketua DPRA sesuai dengan aturan.

Aturan pergantian Ketua DPRA, katanya, yakni diusulakan partai politik, lalu dibawa dalam rapat Badan Musyawarah (Banmus), dan terakhir ke paripurna. “Paripurna harus dihadiri 2/3, ini sudah sesuai. Sesudah paripurna hari ini baru dibawa ke Kemendagri melalui Plt Gubernur Aceh,” kata Muharuddin.

Selanjutnya, DPRA menunggu SK Kemendagri baru kemudian Sulaiman dilantik sebagai Ketua DPRA definitif. Sejak diberhentikan kemarin, Muharuddin sudah tidak lagi berwenang secara administrasi dan memimpin rapat di DPRA sebagai ketua. “Secara hak keuangan dan hak protokoler masih melekat, tapi masalah administrasi untuk memimpin rapat dan surat menyurat tidak lagi,” katanya.

Terakhir, dia mengaku menerima dengan lapang dada pergantian dirinya sebagai Ketua DPRA menjadi anggota DPRA biasa. Menurutnya, itu adalah hak prerogatif partai dan dirinya tidak berhak menanyakan alasan diganti. “Ini hak partai. Saya sudah diberi mandat menjadi ketua dan sekarang mandat itu dicabut, itu sah-sah saja. Saya terima dengan lapang dada dan tidak mempersoalkan hal ini,” pungkasnya. (dan)

Editor: bakri
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved