Gubernur Ajukan Tambahan Solar

Menyahuti keluhan para awak angkutan dan nelayan terhadap sering putusnya pasokan solar bersubsidi

Gubernur Ajukan Tambahan Solar
serambinews.com
Ratusan jeriken milik nelayan yang antre untuk mendapatkan solar bersubsidi di SPDN (Solar Packed Dealer Nelayan) Koperasi Perikanan Rehabilitation and Empowerment of South West Coast of Aceh (Koperkan REFCA) di Ujong Serangga, Kecamatan Susoh, Abdya 

* Sebesar 20 Persen

BANDA ACEH - Menyahuti keluhan para awak angkutan dan nelayan terhadap sering putusnya pasokan solar bersubsidi dari Pertamina ke Stasiun Pompa Bahan Bakar Umum (SPBU) dan Stasiun Pompa Bahan Bakar Nelayan (SPBN), Plt Gubernur Aceh, Nova Iriansyah, sudah mengusulkan tambahan kuota solar bersubsidi untuk kebutuhan Aceh sebesar 20 persen dari kebutuhan tahun 2018 sebesar 343.186 kilo liter.

Meski usulan tambahan kuota solar tersebut sudah diajukan pada 9 Oktober 2018 lalu, namun belum direspon pihak Pertamina. Malah Manager Pertamina (Persero) Marketing Branch Aceh, Awan Raharjo, menyarankan agar usulan penambahan kuota itu ditujukan kepada Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) yang beralamat di Jalan Kapten P Tandean Nomor 28 Jakarta Selatan.

Hal itu diungkapkan Kepala Dinas Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) Aceh, Mahdinur, kepada Serambi, Senin (12/11), menanggapi kosongnya stok solar bersubsidi di dua SPBN di Lampulo, Banda Aceh. Dia mengungkapkan, sebagai salah dinas teknis yang mengawasi kelancaran distribusi bahan bakar minyak (BBM)--terutama yang masih disubsidi seperti solar--pihaknya sudah pernah melakukan rapat koordinasi dengan Branch Manager PT Pertamina Aceh, Awan Raharjo.

Dia mengatakan, penyaluran solar bersubsidi untuk Aceh tidak mengalami pengurangan. Bahkan penyalurannya sudah melampui kouta yang ditetapkan. Sampai 30 September, solar bersubsidi yang sudah tersalur mencapai 257.692 kilo liter (KL). Sementara kuota sampai September 2018, hanya sekitar 256.684 KL. Persentase penyalurannya sudah lebih 100 persen.

Meski penyalurannya sudah melebihi kuota, namun kata Mahdinur, pihak Pertamina tidak bisa membiarkan kekosongan solar bersubsidi di SPBU dan SPBN. Pasalnya solar itu sangat dibutuhkan boat-boat nelayan berukuran 1-30 GT dan angkutan umum untuk menjalankan roda usaha dan kegiatan ekonomi rakyat.

Karena jatah kuota minyak solar subsidi Aceh tahun ini akan habis, maka kata Mahdinur, Plt Gubernur minta tambahan sebesar 20 persen dari kuota tahun 2018 ini sebanyak 343.186 KL atau sekitar 68.637 KL lagi. Tujuannya agar pada bulan depan tidak terjadi kelangkaan solar di Aceh. Pasalnya, pada bulan itu aktivitas kegiatan proyek APBA dan APBN 2018 masih tinggi dan butuh penyediaan solar bersubsidi untuk truk angkutan barang dan mini bus 4 empat roda, serta boat tangkap ikan ukuran 1-30 GT.

Pemerintah Aceh, kata Mahdinur, akan kembali mengusulkan tambahan kuota solar bersubsidi kepada BPH Migas. Ini sangat penting, agar bulan depan tidak terjadi kelanggan minyak solar subsidi di sejumlah SPBU dan SPBN. “Sedangkan terhadap kebijakan Pertamina yang telah memberikan sanksi hukuman kepada 10 SPBN yang nakal melanggar Perpres 191 tahun 2014, Dinas ESDM sangat mendukungnya. Itu bagian dari pembelajaran kepada SPBU yang nakal, tidak taat dan patuh terhadap larangan,” ujar Mahdinur.

Terkait kosongnya solar bersubsidi di dua SPBN Lampulo, Banda Aceh, Himpunan Wiraswasta Nasional Minyak dan Gas Bumi (Hiswana Migas) Aceh, mensinyalir solar yang diperuntukkan khusus boat tangkap di bawah 30 GT (Gross Tonnage), juga ikut dinikmati oleh boat di atas 30 GT. Pasalnya penyaluran solar bersubsidi di dua SPBN Lampulo itu merujuk pada data yang ada pada Pertamina yang ikut ditembuskan ke DPC Hiswana Migas Aceh.

Data dimaksud berupa jumlah boat tangkap nelayan dengan mesin di bawah, sehingga Pertamina mengetahui persis berapa jumlah pasokan atau penyaluran untuk kedua SPBN Lampulo tersebut.

Hal itu disampaikan Ketua DPC Hiswana Migas, Faisal Budiman SE, dalam siaran persnya kepada Serambi, Senin (12/11). “Kami mensinyalir indikasi tersebut, dimana ada boat di atas 30 GT ikut menikmati solar subsidi yang seharusnya diperuntukkan khusus untuk boat tangkap nelayan di bawah 30 GT,” ujarnya.

Menurut Faisal, sesuai ketentuan, boat di atas 30 GT tidak diperbolehkan menggunakan solar bersubsidi dan mereka harus menggunakan solar non subsidi. “Boat-boat yang menggunakan di atas 30 GT ini, bisa kita katakan sudah bukan disebut nelayan. Tapi, mereka ini sudah masuk kategori pengusaha, dimana menangkap ikan sudah menjadi sampingan bukan prioritas,” ungkap Faisal.

Bila indikasi itu terjadi, terang Faisal, sampai kapan pun solar subsidi memang tidak akan pernah cukup. Karena itu ungkap Faisal, mari berbicara fakta dan data. “Dari 200-an boat nelayan yang katanya parkir di kolam Lampulo itu, berapa yang berhak mendapat solar subsidi dan berapa yang tidak. Lalu setelah itu baru bicara cukup atau tidak kuotanya,” sebutnya.(mir)

Editor: bakri
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved