Polemik Penghapusan Lembaga Wali Nanggroe, Azhari Cagee: Jangan Menggoreng Isu yang tak Perlu

Komentar yang menyebutkan Lembaga Wali Nanggroe tidak dibutuhkan lagi adalah komentar tak berbobot, itu sama juga komentar yang mengangkangi hukum.

Polemik Penghapusan Lembaga Wali Nanggroe, Azhari Cagee: Jangan Menggoreng Isu yang tak Perlu
SERAMBINEWS.COM/SUBUR DANI
Ketua Komisi I DPRA Azhari Cagee 

Laporan Subur Dani | Banda Aceh

SERAMBINEWS.COM, BANDA ACEH - Ketua Komisi I DPRA Azhari Cagee mengaku berang dengan komentar senator asal Aceh Ghazali Abbas Adan yang menyebutkan Lembaga Wali Nanggroe sudah tak lagi dibutuhkan saat ini. Politikus Partai Aceh ini merasa komentar Ghazali Abbas tersebut mengangkangi aturan.

Pasalnya, keberadaan Lembaga Wali Nanggroe diamanahkan oleh UUPA dan disebutkan dalam Qanun Nomor 9 Tahun 2013.

Baca: Bocah Lamno, Aceh Jaya Ini Punya Suara Emas, Bikin Merinding dan Salut, Lihat Videonya yang Viral

“Komentar Ghazali Abbas ini tak berbobot, seharusnya Ghazali Abbas selaku politisi senior tak mengungkapkan komentar yang demikian. Silakan pelajari lagi qanun,” kata Azhari Cagee kepada Serambinews.com di Banda Aceh, Rabu (14/11/2018).

Dia mengakatakan, adanya Lembaga Wali Nanggroe di Aceh merupakan kompensasi untuk masyarakat Aceh dari perjuangan dan konflik yang berkepanjangan di Aceh.

Baca: CPNS 2018 - BKN Umumkan Sistem SKB yang Digunakan, Perhatikan Hal Berikut Ini

“Lembaga Wali Nanggroe itu adalah kekhususan untuk Aceh, implementasi perjuangan. Ada tiga hal besar hasil dari konflik, partai lokal, Lembaga Wali Nanggroe, dan dana Otsus,” katanya.

Ketiga hal itu kata Azhari, disebutkan dalam perjanjian damai antara RI dengan GAM yang dituangkan dalam Undang-undang Pemerintah Aceh (UUPA) dan kemudian ditegaskan lagi dalam qanun.

Baca: Banyak Peserta CPNS 2018 Tak Lolos Ujian SKD, Menpan RB Tegaskan Tak Ada Ujian Ulang CPNS

“Jadi komentar yang menyebutkan Lembaga Wali Nanggroe tidak dibutuhkan lagi adalah komentar tak berbobot, itu sama juga komentar yang mengangkangi hukum, mengangkangi aturan,” tegasnya.

Selaku Ketua Komisi I DPRA yang notabene mengurusi regulasi di Aceh, dirinya akan tetap berpegang pada aturan yang telah disepekati bersama sebelumnya terkait Lembaga Wali Nanggroe.

Baca: BREAKING NEWS - Gadis Nagan Raya Kritis Ditusuk di Leher dan Punggung

“Sejauh ini lembaga DPRA tetap berpegang pada aturan yang ada, yaitu UUPA dan Qanun Lembaga Wali Nanggroe. Kita ikuti saja, jangan membicarakan sesuatu di luar rasional yang mengangkangi aturan yang ada,” kata Azhari Cagee.

Baca: Jet Siluman J-20 Milik China Unjuk Kemampuan, Teknologi Ini Setara Jet AS dan Kalahkan Punya Rusia 

Terkait mencuatnya polemik Lembaga Wali Nanggroe, Azhari meminta semua pihak agar memberikan komentar yang sejuk.

“Kita mengharapkan semua pihak memberi pendapat yang menyejukkan bagi kekhususan Aceh untuk perdamaian Aceh yang abadi. Jangan tendensius dan jangan menggoreng yang tidak perlu digoreng,” sebutnya. (*)

Penulis: Subur Dani
Editor: Ansari Hasyim
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved