Dikaitkan Ikut Dukung Gugatan Pilkada Subulussalam, JKMA Aceh Layangkan Klarifikasi

Jaringan Komunitas Masyarakat Adat (JKMA) Aceh mengklarifikasi dicatutnya lembaga ini dalam perkara gugatan sengketa Pilkada Subulussalam.

Dikaitkan Ikut Dukung Gugatan Pilkada Subulussalam, JKMA Aceh Layangkan Klarifikasi
Jaringan Komunitas Masyarakat Adat Aceh 

Laporan Khalidin | Subulussalam

SERAMBINEWS.COM,  SUBULUSSALAM  – Jaringan Komunitas Masyarakat Adat (JKMA) Aceh mengklarifikasi dicatutnya lembaga ini dalam perkara gugatan sengketa Pilkada Kota Subulussalam yang beberapa waktu lalu bergulir di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Banda Aceh.

Dalam klarifikasi yang dikirim ke Serambigroups, JKMA Aceh secara tegas membantah lembaganya terkait dalam gugatan sengketa pilkada Kota Subulussalam yang bergulir di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Banda Aceh beberapa waktu lalu.

Klarifikasi berisi bantahan itu disampaikan melalui Surat bernomor 50/KOR/JKMA ACEH/XI/2018,  tertanggal 8 November 2018 menanggapi pemberitaan media ini sebelumnya.

Baca: JKMA Bantah Dukung YARA Gugat Pasal 205 UUPA

Dalam surat yang ditandatangani M Hasyim Yusman Koordinator JKMA itu menyampaikan empat poin yang intinya memberikan bantahan terkait pemberitaan hasil putusan PTUN tentang sengketa Pilkada Subulussalam beberapa waktu lalu.

Lalu di poin bantahan ini juga dijelaskan jika JKMA Aceh tidak pernah memberikan pernyatan kepada  Suparman maupun pihak lain menyangkut sengketa pilkada di sana seperti dimuat dalam pemberitaan di Serambi Indonesia, edisi Kamis 1 November 2018.=

Seperti diberitakan, gugatan sengketa Pilkada Subulussalam yang diajukan pasangan calon wali kota dan wakil wali kota nomor urut 2, Sartina-Dedi Anwar Bancin (Mesada) kembali kandas.

Baca: JKMA Dukung Gugatan Aturan Pengangkatan Kapolda Aceh

Pengadilan Tata Usana Negara (PTUN) Banda Aceh, memutuskan menolak gugatan pasangan tersebut.

Mahkamah Konstitusi (MK) sebelumnya juga menolak gugatan yang diajukan pasangan nomor urut 2 ini.

Alasannya, pengajuan gugatan sudah melewati tenggang waktu, yakni tiga hari setelah penetapan rekapitulasi perolehan suara yang dilakukan oleh Komisi Independen Pemilihan (KIP).

Baca: JKMA Abdya Nilai Pengusutan Kasus Mesin Genset Janggal

“Ya benar, gugatan kami tidak diterima (PTUN). Tapi kami akan menempuh upaya hukum lagi, yaitu banding,” kata juru bicara penggugat, Suparman, kepada Serambinews.com, Rabu (31/10/2018).

Didampingi kuasa hukumnya, Julfikar Sawang SH dan Najamuddin SH, Suparman mengklaim bahwa upaya yang dilakukan pihaknya itu merupakan aspirasi sejumlah LSM, seperti Aceh Community Care, Sinar Negeriku, JKMA Aceh, dan Majelis Tinggi Wali Nanggroe.

Nah, adanya nama JKMA Aceh selaku lembaga yang mendukung upaya hukum inilah disoal dalam klarifikai resmi JKMA Aceh.

Klaim tersebut dinilai hanya sepihak tanpa pernah berkoordinasi dengan mereka. (*)

Penulis: Khalidin
Editor: Yusmadi
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved