Pemilik Galian C Tolak Jadi Tersangka

Salahuddin, pemilik lahan galian C di Dusun Lhok Dalam, Gampong Aue Bu Tuha, Kecamatan Peureulak Barat, Aceh Timur

Pemilik Galian C  Tolak Jadi Tersangka
serambinews.com
Ratusan sopir truk pengangkut Galian C di Aceh Timur, memberikan dukungan kepada Penasehat Hukum Salahuddin yang mengajukan praperadilan Polres Aceh Timur ke Pengadilan Negeri Idi, Jumat (16/11/2018). Sebelumnya, Polres Aceh Timur, menetapkan Salahuddin sebagai tersangka penambangan Galian C ilegal. Karena tak terima atas penangkapan tersebut ia pun mengajukan praperadilan ke PN Idi melalui penasehat hukumnya. 

* Praperadilankan Polres Aceh Timur

IDI – Salahuddin, pemilik lahan galian C di Dusun Lhok Dalam, Gampong Aue Bu Tuha, Kecamatan Peureulak Barat, Aceh Timur menolak ditetapkan sebagai tersangka. Dia melalui kuasa hukumnya, Husni Thamrin Tanjung SH dan Shelvi Noviani SH mempraperadilan Polres Aceh Timur, karena dinilai keliru dan tidak cukup bukti.

Pada 17 Oktober 2018, Salahuddin ditetapkan sebagai tersangka sesuai Laporan Polisi Nomor : LP.A/163/X/RES.5.5./2018/SPKT, tanggal 9 Oktober 2018. Dia diduga melanggar Pasal 158 UU RI No 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara dan Pasal 55 KUHPidana.

Thamrin mengatakan, salah satu alasan memperaperadilankan Polres Aceh Timur, karena termohon (Polres Aceh TImur) tidak cukup bukti menetapkan pemohon sebagai tersangka penambangan galian C illegal, sebagaimana dijerat dengan Pasal 158 UU RI No 4 Tahun 2009.

Dalam Pasal 158 itu, jelas Thamrin, setiap orang yang melakukan usaha penambangan tanpa IUP (Izin Usaha Pertamanangan), IPR (Izin Pertambangan Rakyat), atau IUPK (Izin Usaha Pertambangan Khusus), sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37, Pasal 40 ayat 3, Pasal 48, Pasal 67 ayat 1, Pasal 74 ayat 1, atau ayat 5, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 tahun dan denda paling banyak Rp 10 miliar.

“Salahuddin tidak melakukan kegiatan penambangan itu, hanya sebagai pemilik lahan di Gampong Alue Bu Tuha, sesuai Surat Hak Milik: Nomor 88 Alue Bu Tuha. Ditambahkan, lahan tersebut oleh pemohon memberikan kuasa kepada Muchtar Idris untuk mengusur izin pekerjaan galian C yang tertuang dalam Akta Surat Kuasa Nomor : 1, Notaris Faisal SH, MKn, tanggal 12 Februari 2018.

Setelah pemohon memberikan kuasa kepada Muchtar untuk mengurus izin tersebut, maka keluarlah surat izin berupa Surat Izin Tempat Usaha (SITU) Nomor : 503.01/332/SITU/DPMPPT/2018, tanggal 3 Juli 2018 yangditanda tangani oleh a/n Bupati Aceh Timur, Kepala DPMP2T, T Reza Rizki SH MSI, yang berlaku 3 tahun.

Kemudian, Surat Izin Perdagangan (SIUP) Kecil Nomor : 204/01-04/PK/VII/2018, tanggal 3 Juli 2018. Thamrin menjelaskan dalam SIUP ada kegiatan usaha pertambangan dan penggalian lainya dan barang atau jasanya adalah Pertambangan Bahan Galian C, yang berlaku selama 5 tahun. Selain itu, katanya, juga sudah keluar surat setoran retribusi daerah (SSRD) tanggal 3 Juli 2018.

Karena itu, dalam kasus ini Salahuddin adalah sebagai pemberi kuasa kepada Muchtar Idris untuk mengurus perizinan terhadap lahanya. Thamrin menyatakan tidak ada bukti bahwa pemohon (Salahuddin) telah melakukan dugaan tindak pidana melanggar Pasal 158 UU RI No 4 Tahun 2009, dan Pasal 55 KUHP seperti yang dipersangkakan.

“Tindakan termohon (Polres Aceh Timur) yang menetapkan pemohon sebagai tersangka tanpa bukti adalah tindakan penetapan yang tidak sah,” ujarnya, Kuasa hukum pemohon yang mengajukan praperadilan memohon Ketua Pengadilan Negeri Idi, agar segera mensidangkan dan mengabulkan permohonan pemohon, dengan menyatakan penetapan pemohon sebagai tersangka tidak sah.

ajukan praperadilan
* Bukan sebagai penambang galian C
* Hanya sebagai pemilik lahan
* Izin dilakukan penambang galian CV
* SITU dan SIUP sudah dimiliki

Kapolres Beri Apresiasi
Kapolres Aceh Timur, AKBP Wahyu Kuncoro, memberi apresiasi kepada Salahuddin, tersangka penambangan galian C illegal yang mempraperadilankan Polres Aceh Timur, ke Pengadilan Negeri Idi, melalui penasehat hukumnya, Husni Thamrin SH, dan Shelvi Noviani SHpada Jumat (16/11).

“Tidak masalah, itu hak tersangka yang merasa tidak terpuaskan dengan penanganan yang dilakukan oleh Polres Aceh Timur. Pada prinsipnya, saya sebagai Kapolres Aceh Timur, sangat mengapresiasi terhadap upaya masyarakat yang mengajukan praperadilan, karena sudah ada keterbukaan hukum,” ungkap Kapolres AKBP Wahyu Kuncoro.

Karena itu, sambung Kapolres, pihaknya siap mengikuti proses sidang praperadilan di Pengadilan Negeri Idi, dan pihaknya siap untuk memberikan tanggapan. “Intinya, kita sudah sesuai aturan dalam melaksanakan tugas. Praperadilan ini merupakan hak tersangka, seperti saat mereka mengajukan penangguhan penahanan, juga kita berikan karena itu hak mereka,” ungkap Kapolres.(c49)

Editor: hasyim
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved