Kritisi Perwal P-APBK Subulussalam karena Berpotensi Bancakan, MaTA: DPRK Juga Patut Dicurigai

Yang membuat heboh adalah, perubahan anggaran itu ternyata sudah tidak kali dilakukan hanya dalam waktu satu tahun.

Kritisi Perwal P-APBK Subulussalam karena Berpotensi Bancakan, MaTA: DPRK Juga Patut Dicurigai
SERAMBINEWS.COM/BUDI FATRIA
Koordinator MaTA, Alfian. 

Laporan Khalidin I Subulussalam

SERAMINEWS.COM, SUBULUSSALAM - Isu kebijakan perubahan anggaran Kota Subulussalam yang dilakukan hingga tiga kali melalui Peraturan Wali Kota (Perwal) turut dikritisi lembaga swadaya masyarakat (LSM) antikorupsi, Masyarakat Transparansi Aceh (MaTA).

Alfian, Koordinator Badan Pekerja MaTA melalui siaran pers yang dikirim kepada Serambinews.com, Minggu (18/11/2018) mengatakan, kebijakan perubahan aggaran berdasarkan Perwal melanggar aturan karena tanpa pembahasan sebagaimana mestinya.

Hal ini, menurut Alfian, dapat berpotensi bancakan (penumpang gelap atau kongkalikong) anggaran, dan sangat berpotensi terjadinya penyimpangan.

Menurut Alfian, perubahan APBK tanpa persetujuan DPRK tidak dibenarkan secara aturan dan mekanisme proses penganggaran sebagaimana Pemendagri Nomor 33 Tahun 2017 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018.

Sebab, penyusunan dan pembahasan rencana maupun perubahan anggaran harus dengan dewan sesuai dengan aturan yang telah ada.

Karena itulah, Alfian menengarai perwal perubahan hingga tiga kali di Subulussalam ini melanggar aturan.

Pemko Subussalam, kata Alfian, penting menjelaskan alasan perubahan dan nomenklatur anggaran apa saja yang telah terjadi perubahan yang mencampai Rp 57,7 miliar.

"Sehingga publik dapat mengetahui terhadap lebijakan tersebut," saran Alfian.

Selain itu, Alfian juga menyoroti para wakil rakyat di Kota Sada Kata itu.

Halaman
123
Penulis: Khalidin
Editor: Safriadi Syahbuddin
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved