Malik Mahmud Didesak Mundur

Desakan agar Tgk Malik Mahmud Alhaytar mundur dari jabatannya sebagai wali nanggroe kembali muncul

Malik Mahmud Didesak Mundur
SERAMBI/SENI HENDRI
MANTAN kombatan GAM Pereulak, Aceh Timur, Nasrul alias Tekong Nahon saat menyampaikan desakan agar Tgk Malik Mahmud Alhaytar mundur dari jabatannya sebagai wali nanggroe, Jumat (16/11). 

* Dari Jabatan Wali Nanggroe

IDI - Desakan agar Tgk Malik Mahmud Alhaytar mundur dari jabatannya sebagai wali nanggroe kembali muncul. Kali ini dari sejumlah mantan kombatan GAM Pereulak, Aceh Timur.

“Kami meminta Tgk Malik Mahmud mengundurkan diri dan menyerahkan jabatannya kepada ulama Aceh,” kata Nasrul alias Tekong Nahon dan sejumlah eks kombatan lainnya, kepada Serambi, Sabtu (17/11).

Salah satu alasannya, Malik Mahmud dinilai tidak mengerti fungsi dan kedudukan Lembaga Wali Nanggroe (LWN), sehingga manfaat dari lembaga ini dirasakan sangat kurang, terutama terhadap para mantan kombatan GAM yang sebagian besar dalam kondisi kesulitan ekonomi.

Tekong Nahon meminta Malik Mahmud meletakkan jabatan dan menyerahkannya kepada ulama untuk dilakukan proses pemilihan kembali melalui Muzakarah Ulama Aceh.

Harapannya, Lembaga Wali Nangroe nanti akan dipimpin oleh kalangan ulama yang benar-benar memahami bidang agama, pemerintah, adat istiadat, dan kebudayaan yang ada di Aceh.

“Berdasarkan Qanun Nomor 9 Tahun 2013, yang berhak memilih pimpinan Lembaga Wali Nanggroe adalah ulama Aceh, tuha peut, dan tuha lapan, tidak boleh dipilih oleh pihak lain. Karena itu kami percaya, melalui muzakarah ulama akan lahir wali nangroe yang layak ke depan,” tambah Tekong Nahon.

Meski demikian, pihaknya tak setuju terhadap wacana pembubaran LWN. Mantan kombatan yang pernah lama dipenjara Thailand ini menyebutkan, ada tiga hal yang harus dipertahankan di Aceh, yaitu Lembaga Wali Nanggroe, partai lokal, dan dana otonomi khusus.

“Menurut kami, tiga hal ini yang harus dipertahankan, termasuk Lembaga Wali Nanggroe, hanya pemimpinnya saja harus dipimpin dari kalangan ulama Aceh,” demikian Tekong Nahon.

Terpisah, politikus Partai Demokrat, Ali Yacob, meminta agar polemik terkait Lembaga Wali Nanggroe (LWN) dihentikan. Apalagi LWN secara hukum telah diakui oleh negara.

Ali Yacob mengatakan, LWN merupakan salah satu poin inti dari MoU Helsinki yang kemudian diamanatkan kembali dalam UU No 11 Tahun 2006 dan kuatkan lagi melalui Qanun Nomor 9 Tahun 2013 tentang Lembaga Wali Nanggroe.

“Secara hukum, lembaga tersebut diakui oleh negara dan tidak dapat dibubarkan dengan hanya sekedar asumsi publik. Pemerintah Indonesia saja mendukung, kenapa kita mau membubarkannya?” kata Ali Yacob dalam siaran pesnya.

Pembentukan LWN dia jelaskan, tidak dapat dilepaskan dari nilai histori, bagaimana kompromi politik secara maraton dilakukan untuk mengakhiri konflik selama 30 tahun. “Pada saat itu, pemerintahan SBY dan Partai Demokrat mendukung penuh proses tersebut, sehingga tercapainya kesepakatan. Jika SBY saat itu tidak menyetujuinya, pasti lembaga tersebut tidak akan diizinkan,” imbuhnya.

“Secara politik saya akan terus mendorong penguatan kelembagaan dan sumber daya manusia di Lembaga Wali Nangroe. Mari kita bangun Aceh secara bermartabat dengan saling memberikan masukan serta evaluasi, bukan dengan saling menyalahkan,” tambah Ali Yacob.(yos)

Editor: bakri
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved