Breaking News:

KIP: 76.432 Orang Terancam tak Memilih

Komisi Independen Pemilihan (KIP) Aceh menginformasikan, sebanyak 76.342 penduduk Aceh terancam

Editor: bakri
KIP: 76.432 Orang Terancam tak Memilih
AGUSNI AH,Komisioner KIP Aceh

* Karena belum Memiliki e-KTP

BANDA ACEH - Komisi Independen Pemilihan (KIP) Aceh menginformasikan, sebanyak 76.342 penduduk Aceh terancam tak bisa menggunakan hak pilihnya dalam Pemilu 2019.

“Kategori masyarakat tersebut tidak memenuhi syarat karena hingga saat ini belum memiliki KTP elektronik (e-KTP),” kata Ketua Divisi Perencanaan Data dan Informasi KIP Aceh, Agusni AH, kepada Serambi, Minggu (18/11).

“Sebagaimana amanah UU Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilu dan PKPU Nomor 11 tahun 2018 tentang Pemilih, salah satu syarat mutlak untuk bisa menggunakan hak pilihnya itu berbasis KPT-elektronik,” tambahnya.

Karena itu, untuk menghindari ancaman hak konstitusional tersebut, KIP Aceh kembali merilis data pemilih kategori AC (data kependudukan non-KTP elektronik) hasil pendataan 60 hari terakhir di 23 kabupaten/kota dalam wilayah Provinsi Aceh.

Agusni merincikan, sebanyak 76.342 jiwa yang tidak bisa memilih tersebut terdiri dari 40.051 laki-laki dan 36.291 perempuan. “Data AC tersebut merupakan angka pemilih di luar DPTHP2 (Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan 2) yang telah disahkan pada rapat pleno KIP Aceh di Hotel Hermes, Banda Aceh, beberapa hari lalu,” terangnya.

Untuk diketahui, jumlah pemilih Aceh atau DPTHP2 Pemilu 2019 di Provinsi Aceh sebanyak 3.515.121 jiwa sudah disahkan lewat rapat pleno tingkat nasional. Namun mengingat masih belum selesainya rekapitulasi enam provinsi lainnya sehingga rapat pleno yang dipusatkan di Hotel Borobudur, Jakarta pada Kamis tanggal 15 November 2018 akhirnya mendapatkan rekomendasi tambahan waktu selama 30 hari ke depan.

“Dengan penambahan waktu selama 30 hari ke depan, KIP Aceh bersama teman-teman KIP kabupaten/kota, PPK hingga PPS di semua gampong dalam wilayah Provinsi Aceh akan kembali melakukan finishing data tanpa mengutak-atik DPTHP2 yang sudah pengesahan itu,” papar Agusni AH.

Ketua Divisi Perencanaan Data dan Informasi KIP Aceh, Agusni AH, mengatakan, dalam tahapan finishing data selama penambahan waktu 30 hari ke depan, KIP Aceh dikatakannya hanya memfasilitasi masyarakat yang kategori data AC dengan Disdukcapil untuk melakukan perekaman dan penerbitan KTP elektronik bagi warga yang belum memilikinya.

Data AC ini diakui Agusni, tak lagi menjadi domainnya penyelenggara karena ranah perekaman KTP elektronik lebih kepada masyarakat itu sendiri dan sedianya Disdukcapil menerbitkan KTP elektronik.

“Sehingga, segenap masyarakat yang sudah didata pada 60 hari lalu saat penambahan waktu rekomendasi pleno DPTHP1 tingkat nasional pada tanggal 15 September, tidak kehilangan hak konstitusionalnya,” ujarnya.

Sebagaimana diketahui DPTHP1 KIP Aceh menetapkan sebanyak 3.441.039 setelah sebelumnya berkurang 12 ribu lebih pemilih di Aceh karena ditemukan data pemilih ganda.

Namun, setelah setelah adanya rekomendasi pleno nasional pada tanggal 15 September 2018 KIP Aceh kembali melakukan verifikasi faktual terhadap sejumlah kelompok data ganda 42.736, data invalid 28.942, data DP4 non DPT 390.690 dan hasil layanan Posko GMHP sebanyak 22.650 serta data aplikasi mobile 519 yang merupakan laporan masyarakat.

“Akhirnya data pemilih bertambah sebanyak 74.082 jiwa. Sehingga data pemilih di Aceh untuk Pemilu tahun 2019 nanti sebanyak 3.515.121, sebagaimana telah kita plenokan beberapa hari lalu,” demikian Agusni AH.(dan)

Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved