Seleksi Calon Wali Nanggroe belum Dibuka, Abi Lampisang Mengadu ke Ombudsman Aceh

Disisi lain, masa jabatan Malik Mahmud Al-Haythar selaku Wali Nanggroe Aceh perdana akan berakhir pada 16 Desember 2018.

Seleksi Calon Wali Nanggroe belum Dibuka, Abi Lampisang Mengadu ke Ombudsman Aceh
Dok. Ombudsman Aceh
Ulama Aceh, Tgk H Ahmad Tajuddin atau yang akrab disapa Abi Lampisang bersama rombongan mendatangi Kantor Ombudsman Perwakilan Aceh, Banda Aceh, Senin (19/11/2018). 

Laporan Masrizal | Banda Aceh

SERAMBINEWS.COM, BANDA ACEH - Polemik belum terbentuknya panitia seleksi pemilihan calon Wali Nanggroe masih mengelinding dan terus dipertanyakan.

Disisi lain, masa jabatan Malik Mahmud Al-Haythar selaku Wali Nanggroe Aceh perdana akan berakhir pada 16 Desember 2018.

Banyak pihak mempertanyakan masalah itu, termasuk ulama Aceh, Tgk H Ahmad Tajuddin atau yang akrab disapa Abi Lampisang. Abi Lampisang bahkan mengadukan persoalan itu ke Ombudsman Perwakilan Aceh, Senin (19/11/2018).

"Kami datang kesini (Kantor Ombudsman Aceh) ingin berkonsultasi dan membuat pengaduan, yaitu terkait belum dibukanya seleksi calon Wali Nanggroe. Sebagaimana kita ketahui bersama masa jabatan Wali Nanggroe yang sekarang sudah mau habis," kata Abi Lampisang kepada Ketua Ombudsman Perwakilan Aceh, Taqwaddin Husin.

Baca: Aceh Masih Butuh Lembaga Wali Nanggroe

Informasi itu disampaikan kepada Serambinews.com oleh Taqwaddin.

Taqwaddin mengatakan, Abi Lampisang mempertanyakan hal itu karena ia mendukung kehadiran Lembaga Wali Nanggroe di Aceh.

"Kami sangat mendukung adanya Lembaga Wali Nanggroe, selain amanah Undang-Undang juga merupakan kekuatan pemersatu rakyat. Sehingga tugas dan fungsi Wali Nanggroe harus lebih aktif dan hal ini kedepannya juga harus disosialisasikan supaya masyarakat paham," kata Abi Lampisang.

Sementara Taqwaddin mengatakan akan menindaklanjuti laporan itu.

"Insyaallah laporan ini akan segera kita tindaklanjuti, apalagi mengingat masa jabatan yang sudah tidak lama lagi yang di emban oleh Wali Nanggroe yang sekarang," katanya.

Baca: Wali Nanggroe dalam Pandangan Konservatif

"Nanti kita akan minta klarifikasi atau langsung Rapat Koordinasi (Rakor) dengan pihak Katibul Wali dan para pihak lainnya, supaya hal ini segera diselesaikan," pungkasnya. (*)

Penulis: Masrizal Bin Zairi
Editor: Yusmadi
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved