Ahmadi Dituntut Empat Tahun

Tim Jaksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang dikoordinir Ali Fikri, menuntut Bupati nonaktif Bener Meriah

Ahmadi Dituntut Empat Tahun
TRIBUNNEWS/IRWAN RISMAWAN
BUPATI nonaktif Bener Meriah, Ahmadi menjalani sidang tuntutan di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Kamis (22/11). 

* Plus Denda Rp 250 Juta
* Hak untuk Dipilih juga Dicabut

JAKARTA - Tim Jaksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang dikoordinir Ali Fikri, menuntut Bupati nonaktif Bener Meriah, Ahmadi SE, dengan pidana empat tahun penjara dan denda Rp 250 juta subsider enam bulan kurungan. Selain itu, Ahmadi dituntut menerima hukuman tambahan berupa dicabutnya hak untuk dipilih selama tiga tahun sejak masa menjalani hukuman berakhir.

Jaksa juga meminta majelis hakim agar menyatakan Ahmadi secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama seperti diatur dalam Pasal 5 ayat (1) huruf (a) dan Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 64 ayat (1) KUHPidana.

Tuntutan setebal 464 halaman tersebut dibacakan jaksa KPK secara bergantian dalam sidang lanjutan perkara tersebut di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta, Kamis (22/11).

Ahmadi yang mengenakan baju batik lengan panjang, selama pembacaan tuntutan tampak menyimak betul pertimbangan-pertimbangan jaksa. Sesekali ia mengubah posisi duduknya.

Dalam uraiannya, jaksa menyatakan, Ahmadi sudah menyerahkan uang Rp 1,050 miliar kepada Irwandi Yusuf, gubernur nonaktif Aceh dengan melibatkan Teuku Saiful Bahri dan Hendri Yuzal. Uang diserahkan oleh ajudan Ahmadi, Muyassir. Uang diantar oleh saksi Dailami bersama Salman. Muyasir menginformasikan setiap penyerahan uang itu kepada Hendri Yuzal, ajudan Irwandi. Uang diberikan tiga kali, masing-masing Rp 120 juta, Rp 430 juta, dan Rp 500 juta.

Irwandi Yusuf, Hendri Yuzal, dan T Saiful Bahri yang juga ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara terpisah akan mulai disidangkan di Pengadilan Tipikor Jakarta, Senin (26/11) mendatang.

Menurut jaksa, pemberian uang itu agar Irwandi Yusuf mengarahkan Unit Layanan Pengadaan (ULP) Aceh menyetujui usulan Ahmadi. Ahmadi ingin kontraktor dari Bener Meriah dapat mengerjakan program pembangunan yang bersumber dari Dana Otonomi Khusus Aceh (DOKA) Tahun 2018 di kabupaten itu.

Masih menurut jaksa, pada Mei 2018, Hendri menemui Irwandi Yusuf dan menanyakan kepastian permintaan Ahmadi. Irwandi mengarahkan agar Hendri membantu Ahmadi mengenai pengaturan pemenang lelang.

Jaksa menjelaskan, sejak awal Ahmadi mengetahui bahwa uang yang diserahkan untuk saksi Irwandi Yusuf melalui T Saiful Bahri, Hendri Yuzal terkait dengan paket proyek di Bener Meriah yang bersumber dari Dana Otonomi Khusus Aceh atau DOKA. “Pemberian uang itu masih merupakan satu rangkaian dalam pengerjaan program pembangunan di Bener Meriah dari sumber DOKA,” ujar jaksa.

Halaman
12
Editor: bakri
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved