DAS di Aceh Rusak Parah

Pelaksana Tugas (Plt) Ketua DPRA, Sulaiman Abda mengungkapkan, kerusakan daerah aliran sungai (DAS) di Aceh

DAS di Aceh Rusak Parah
Wakil Ketua DPRA Sulaiman Abda prihatin atas kondisi yang dialami masyarakat pesisir Gampong Lhok Pawoh, Kecamatan Sawang, Kabupaten Aceh Selatan terkait ancaman gelombang pasang 

* DPRA Gelar RDPU Raqan Pengelolaan DAS Terpadu

BANDA ACEH - Pelaksana Tugas (Plt) Ketua DPRA, Sulaiman Abda mengungkapkan, kerusakan daerah aliran sungai (DAS) di Aceh sudah tergolong parah. Karena itu, perlu regulasi atau qanun untuk mengatur pengelolaan pemanfaatan air sungai bagi irigasi, air baku PDAM, bahan galian C dan keperluan lainnya.

“Untuk mencegah kerusakan yang lebih parah lagi, Pemerintah Aceh bersama DPRA telah menyusun dan membahas rancangan qanun Aceh tentang Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Terpadu,” kata Sulaiman Abda dalam pembukaan Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) rancangan qanun Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Terpadu di Gedung Utama DPRA, Kamis (22/11). Turut hadir, Ketua Komisi IV, Tgk Anwar Ramli dan anggota dewan lainnya, serta Kepala Biro Hukum Setda Aceh, Amriza J Prang sebagai perwakilan pemerintah.

Sulaiman Abda mengatakan, RDPU itu untuk memberikan ruang bagi publik dan peserta yang hadir menyumbangkan pikirannya bagi penyempurnaan raqan tersebut. “Meski raqan ini sudah dibahas bersama antara legislatif dan eksekutif, tapi tetap saja ruang masukan dan kritikan dari publik harus dibuka selebar-lebarnya,” ucapnya.

Sebab, ujar dia, saat RDPU bisa saja ada masukan baru yang sebelumnya tidak terpikirkan oleh tim pembahas dari legislatif maupun eksekutif. Karena itu, tukas Sulaiman Abda, dalam RDPU raqan ini, DPRA sengaja mengundang berbagai pihak untuk memberikan masukan yang sifatnya konstruktif bagi penyempurnaan isi raqan.

Sementara itu, Ketua Komisi IV DPRA, Tgk Anwar Ramli menerangkan, sebelum pelaksanaan RDPU, pihaknya bersama tim pembahas dari Pemerintah Aceh sudah melakukan konsultasi ke pusat dan berkunjung ke berapa daerah di Indonesia yang sudah pernah membuat aturan tentang Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Terpadu.

“Kata terpadu kami gunakan supaya dalam pengelolaan DAS di Aceh, tidak hanya dari unsur pemerintah saja, tapi semua elemen dan unsur masyarakat, termasuk pencinta lingkungan hidup, ikut terlibat,” ujarnya.

Raqan pengelolaan DAS itu, ulas dia, seharusnya sudah dibuat 20 tahun lalu agar kerusakan tidak separah saat ini. Sebab, jika ada qanun, maka eksploitasi DAS akan terkendali, sehingga bencana alam seperti banjir bandang, tanah longsor, jebol tanggul irigasi, hingga waduk kekeringan, bisa diminimalisir.

“Kita harapkan, kehadiran raqan Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Terpadu ini, bisa menjadi dasar hukum bagi penataan, pengaturan, dan pemberian sanksi bagi pihak yang merusak DAS,” tandas Tgk Anwar Ramli.(her)

Editor: bakri
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved