Normalisasi Sungai Butuh Rp 360 M

Normalisasi sungai atau Krueng Tukah, Pidie serta perbaikan daerah aliran sungai (DAS), dan drainase

Normalisasi Sungai Butuh Rp 360 M
SERAMBINEWS.COM/MUHAMMAD NAZAR
Banjir genangi pemukiman warga di Sigli. 

* Untuk Pencegahan Banjir di Pidie

SIGLI - Normalisasi sungai atau Krueng Tukah, Pidie serta perbaikan daerah aliran sungai (DAS), dan drainase, diperkirakan membutuhkan dana sebesar Rp 360 miliar. Pembangunan ini perlu dilakukan untuk mencegah kembali terjadinya banjir di Kota Sigli, Pidie, dan sekitarnya.

Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Permukiman Penduduk (Perkim) Pidie, Muhammad Adam ST MM kepada Serambi, Minggu (25/11), mengatakan, persoalan banjir di Sigli menjadi masalah yang berulang terus menerus. Solusinya, perlu dilakukan normalisasi sungai dan perbaikan saluran. “Untuk mengatasi masalah banjir ini, kita sudah mengusulkan proyek normalisasi sungai melalui Balai Besar Wilayah Sungai di Provinsi Aceh,” ujarnya.

Dia menjelaskan, besaran dana ini juga untuk perbaiki tebing DAS di Krueng Tukah. Oleh karena itu, ia berharap, usulan program normalisasi itu bisa segera disahuti untuk mengantisipasi banjir saat musim hujan.

Diberitakan sebelumnya, drainase (saluran air) buruk menjadi salah satu penyebab Gampong Asan dan Gampong Blang Asan, Kota Sigli, Pidie menjadi langganan banjir yang terjadi pada Sabtu (15/11). Bagi warga kedua desa itu, banjir seperti sudah menjadi rutinitas yang selalu terjadi setiap tahun.

Tak heran, setiap memasuki musim hujan, warga langsung bersiap-siap untuk menghadapi banjir. Bagi warga yang memiliki dana, mereka umumnya menaikkan lantai rumah sampai beberapa meter supaya terhindar banjir.

Sementara itu, tokoh masyarakat Gampong Asan, M Yusuf (50) menyorot buruknya drainase di kawasan Jalan Prof A Majid Ibrahim. Menurut dia, kondisi itu menjadi salah satu penyebab dua gampong itu sering digenangi banjir. “Drainase tidak jalan. Apalagi setelah dibangun pertokoan di seputaran depan SPBU. Maka aliran air jadi sempit, bahkan sering macet,” sebut Yusuf.

Dia berharap, Pemkab Pidei perlu meninjau ulang izin mendirikan bangunan (IMB) di kawasan itu, supaya pembangunan tidak menganggu drainase sudah ada. “Seharusnya, untuk mempercantik kota tidak mengganggu kenyamanan lingkungan,” ucapnya.

Secara terpisah, Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Pemukiman Pendudukan (Perkim) Pidie, Muhammad Adam MM ketika menjawab Serambi menyatakan, pihaknya akan mengecek keberadaan drainase itu. Dia mengaku belum tahu pasti apakah kondisi saluran air tersebut buruk atau tidak. “Jika benar demikian, maka kami akan mencarikan solusi agar masyarakat tidak dirugikan,” demikian Muhammad Adam.(aya)

Editor: bakri
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved