Tak Semua yang Sakit Jiwa Bisa Memilih

Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI untuk mendata penyandang gangguan jiwa guna dimasukkan

Tak Semua yang Sakit Jiwa Bisa Memilih
AGUSNI AH, Komisioner KIP Aceh

BANDA ACEH - Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI untuk mendata penyandang gangguan jiwa guna dimasukkan ke dalam daftar pemilih tetap (DPT) Pemilu 2019, menuai beragam komentar. Di satu sisi, kebijakan ini dimaksudkan untuk menghargai hak demokrasi kaum tunagrahita sebagai warga negara, namun di sisi lain kebijakan itu dianggap aneh, karena orang yang terganggu kejiwaan/mentalnya dianggap tidak cakap memilih.

Lalu, apakah orang yang terganggu jiwanya bisa memilih pada Pemilu 2019 nanti? Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinas Kesehatan Aceh, dr Wahyu Zulfansyah, saat ditanyai Serambi, Senin (26/11), memberi penjelasan terkait hal itu. Didampingi dr Siti Dara Safitri MKes selaku Kasi Bidang Penyakit Tidak Menular dan Kesehatan Jiwa, dr Wahyu Zulfansyah mengatakan, penyakit gangguan jiwa yang dialami masyarakat itu ada tingkatannya. Tingkatan paling tinggi disebut dengan skizofrenia, yaitu penyakit mental kronis yang menyebabkan gangguan proses berpikir.

Orang dengan skizofrenia tidak bisa membedakan mana khayalan dan mana kenyataan. “Yang jalan-jalan sendiri tidak mengenakan baju itu masuk dalam tingkatan skizofrenia. Kalau yang skizofrenia ini dia bahkan sampai tidak mengenal dirinya sendiri. Tapi mereka masih bisa sembuh, jika memang diobati,” kata dr Wahyu Zulfansyah yang dimintai pendapatnya terkait liputan eksklusif Serambi yang dipublikasi Senin (26/11) berjudul “Si Sakit Jiwa Bisa Memilih”.

Penelusuran Serambi, selain skizofrenia ada juga level penyakit kejiwaan yang disebut dengan bipolar disorder, yaitu gangguan otak yang menyebabkan perubahan yang tidak biasa dalam suasana hati, energi, tingkat aktivitas, dan memengaruhi kemampuan untuk melaksanakan aktivitas sehari-hari. Selain itu, ada juga psikopat, obsesif compulsif disorder, dan tingkatan-tingkatan lainnya.

Wahyu Zulfansyah mengatakan, yang berhak mendiagnosis tingakatan level penyakit kejiwaan seorang pasien adalah dokter spesialis penyakit jiwa di rumah sakit jiwa (RJS) atau perawat Community Mental Health Nursing (CMHN).

Saat ditanya apakah penyandang sakit jiwa bisa ikut memilih dalam Pemilu 2019? Wahyu Zulfansyah merasa tak layak menjawab. “Itu bukan ranah kami, ada dokter nanti yang akan memutuskan hal itu,” timpalnya.

Namun, dia mengatakan, tidak semua penyandang gangguan jiwa atau tunagrahita bisa memilih. Tentunya, dokter nanti akan melihat tingkatan diagnosis penyakit kejiwaan yang didera oleh pasien, baru kemudian diputuskan bisa atau tidak. “Misalnya yang seperti skizofrenia itu, yang jalan-jalan sendiri, apa mungkin memilih? Jadi, saya rasa tidak semua bisa memilih. Tapi itu dokter spesialis yang lebih tahu, bukan kami,” katanya.

Jika hanya gangguan biasa, seperti gangguan mental emosional, menurut Wahyu, pasien itu bisa memilih. “Kan pasien sakit jiwa itu banyak tingkatannya ya, tapi yang lebih spesifik tahu tentang ini ya di rumah sakit jiwanya. Dokter spesialis penyakit kejiwaan yang paling tahu dan yang berhak memutuskan,” katanya.

Sementara itu, Kasi Bidang Penyakit Tidak Menular dan Kesehatan Jiwa, dr Siti Dara Safitri MKes mengatakan, jumlah pasien penyakit jiwa atau orang dengan gangguan jiwa (ODGJ) di Aceh saat ini sebanyak 20.524 orang dan jumlah pasien yang dinyatakan pasien mandiri atau sudah sembuh total yang berhasil diobati sebanyak 10.416 orang.

“Ini jumlah ODGJ dari 23 kabupaten/kota yang kita rangkum, update bulan Oktober kemarin. Jumlah ini tidak melihat sedang atau berat tingkatan penyakit kejiwaannya, ini kasus yang kita jumpai di masyarakat dan juga rumah sakit jiwa,” kata Siti Dara Safitri.

Dia menjelaskan, tingkatan kesembuhan pasien penyakit kejiwaan juga terbagi dua, yaitu sembuh klinis dan mandiri. Sembuh klinis adalah sembuh yang dinyatakan oleh tim dokter namun pasien belum bisa berbaur ke masyarakat. Sedangkan pasien mandiri adalah pasien yang sudah dinyatakan sembuh total.

“Yang mandiri ini sudah bisa kembali ke masyarakat, bisa bersosialiasi kembali dengan masyarakat, beraktivitas. Biasanya yang mandiri ini juga dapat rehab dari dinas sosial, sudah diajarkan keterampilan. Tapi keduanya, sembuh klinis dan mandiri tetap masih dalam kontrol dan pengobatan,” demikian Dr Siti Dara Safitri.

Sebelumnya diberitakan, Komisioner KIP Aceh, saat ini sedang akan mendata penyandang orang dengan gangguan jiwa untuk dimasukkan dalam DPT Pemilu 2019 sesuai dengan surat edaran KPU Nomor 1401/PL.02.1-SD/01/KPU/CI/2018. Ketua Divisi Perencanaan Data dan Informasi Komisi Independen Pemilihan (KIP) Aceh, Agusni AH, mengatakan, pihaknya hanya bertugas mendata, sedangkan yang akan memutuskan penyandang gangguan jiwa bisa memilih atau tidak adalah dokter, berdasarkan surat rekomendasi. (dan)

Editor: bakri
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved