Aceh Harus Ada Sanctuari Satwa

Komisi II DPRA menilai jika Aceh harus memiliki sanctuari atau suaka marga satwa untuk menyelamatkan satwa

Aceh Harus Ada Sanctuari Satwa
SERAMBI/YOCERIZAL
Ketua Komisi II DPRA, Nurzahri dan Kepala Bappeda Aceh, Azhari, berdiri di atas jeep yang membawa rombongan ke dalam kawasan Kaziranga Natioanal Park, Minggu (26/11). 

* KEL akan Ditata Ulang
* Komisi II Ingin Persenjatai Polhut

KAZARINGA - Komisi II DPRA menilai jika Aceh harus memiliki sanctuari atau suaka marga satwa untuk menyelamatkan satwa yang sudah terancam punah. Untuk itu, Kawasan Ekosistem Leuser (KEL) akan ditata ulang. Kesimpulan itu didapat dari kunjungan Komisi II DPRA ke Kaziranga National Park dan Manas National Park di Assam, negara bagian India wilayah timur. Dalam kunjungan tersebut, rombongan melihat langsung pengelolaan taman nasional dan menggali berbagai informasi dari pihak terkait tentang upaya pengelolaan satwa.

Nurzahri menyebutkan, permasalahan yang selama ini terjadi di Aceh adalah, adanya konflik satwa terutama gajah dengan manusia, satwa yang terancam punah, dan habitatnya yang semakin sedikit. Karena itu, Kawasan Ekosistem Leuser (KEL) ia nilai perlu ditata ulang.

“Harus ada semacam sanctuari untuk satwa tertentu, misalnya sanctuari badak. Jadi nanti badak-badak yang tersisa akan ditangkap untuk ditempatkan di lokasi itu,” ujarnya kepada Serambi di Assam, negara bagian India, Selasa (27/10) waktu setempat.

Belajar pada pengalaman di Manas dan Kaziranga, penempatan satwa pada lokasi tertentu akan memudahkan dalam pengelolaan satwa tersebut. Namun sebelum lokasi Sanctuari ditetapkan, terlebih dahulu perlu dilakukan riset, seperti studi habitat, lahan, dan kesediaan pakannya.

“Data-data riset itu saya kira sudah ada pada teman-teman LSM, hanya saja belum terhimpun. Karena itu, sepulang dari India nanti kita akan undang semua teman-teman LSM untuk membahas masalah ini,” ucap Nurzahri.

Lebih lanjut, Ketua Komisi II DPRA ini memastikan, persoalan sanctuari ini akan menjadi salah satu poin di dalam Rancangan Qanun (Raqan) Perlindungan Satwa yang akan disahkan tahun 2019i. Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) Aceh, Sahrial, juga mendukung adanya sanctuari satwa di Aceh. Sahrial juga mendukung rencana Komisi II DPRA untuk mempersenjatai polhut, karena memang diatur dalam UU Kehutanan.

Dalam Raqan Perlindungan Satwa nanti, rencana juga akan memuat tentang upaya-upaya penguatan kapasitas ekonomi masyarakat sekitar hutan, khususnya wilayah sanctuari. “Ini yang paling penting. Sehingga masyarakat merasa ikut mendapatkan benefit dari upaya perlindungan satwa ini,” kata Ketua Komisi II DPRA, Nurzahri.

Manfaat ekonomi itu telah dirasakan oleh masyarakat sekitar kawasan Manas dan Kaziranga National Park, sehingga masyarakatnya memiliki kesadaran untuk mendukung pelestarian satwa.

Manfaat yang didapat antara lain dari tanaman barier atau tanaman pembatas antara kawasan satwa dengan perkebunan masyarakat. Tanaman yang ditanam adalah jenis lemon yang tidak disukai oleh gajah.(yos)

Editor: bakri
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved