Aceh Susun Rencana Hadapi Konflik Gajah

Pemerintah Aceh berencana mengadopsi sistem perencanaan yang diterapkan oleh Pemerintah Assam

Aceh Susun Rencana Hadapi Konflik Gajah
SERAMBI/YOCERIZAL
SPESIES Koordinator WWF Aceh Program, Azhar, sedang menjelaskan tentang konflik gajah yang terjadi di Aceh kepada pihak WWF India.

* Akan Adopsi Sistem di Assam

NEW DELHI - Pemerintah Aceh berencana mengadopsi sistem perencanaan yang diterapkan oleh Pemerintah Assam dan distrik setempat dalam menghadapi konflik satwa, terutama konflik gajah dan manusia.

“Selama ini penyelesaian konflik gajah di Aceh bersifat reaktif dan parsial. Belum ada penyelesaian secara menyeluruh dari hulu hingga ke hilir,” kata Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Aceh, Azhari Hasan, kepada Serambi di New Delhi, Rabu (27/11).

Di Assam, negara bagian India, tempat dimana lokasi Manas National Parak dan Kaziranga National Park berada, pihaknya mengaku mendapat gambaran tentang perlunya sebuah perencanaan yang baik dalam menghadapi konflik satwa tersebut.

“Ternyata perlu master plant, perencanaan, inilah yang kita dapat. Jadi konsep ini kita siapkan, kita sesuaikan dengan kondisi di Aceh,” ujarnya.

Memang Azhari mengakui, persoalan konflik gajah ini tidak akan tuntas, tetapi paling tidak sudah ada solusi untuk menyelesaikannya. Selain itu yang paling penting, edukasi ke masyarakat yang tidak terputus. “Kita lihat di India, konflik satwa dan perburuan kan masih terjadi, tetapi trendnya terus menurun,” imbuh Azhari.

Untuk diketahui, di Assam, pemerintah dibantu WWF dan masyarakat setempat, menetapkan koridor satwa, sebagai jalur penghubung dari satu kawasan satwa ke kawasan lain. Di lintasan koridor tersebut dipasang pagar kejut atau jeruk lemon, tanaman barier yang tidak disukai gajah. Dengan demikian, gajah tidak masuk ke wilayah pemukiman penduduk maupun areal pertanian/perkebunan.

Sementara itu, Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) Aceh, Sahrial, mengatakan, pengelolaan kawasan konservasi flora dan fauna secara bertahap akan terus ditingkatkan. Dimulai dari pengelolaan fauna di luar kawasan dengan membentuk sanctuari area di daerah konflik satwa.

Oleh karena itu, dalam waktu dekat ini pihaknya akan mengundang semua pakar terkait untuk melakuan penelitian calon lokasi satwa kunci yang sesuai dengan kebutuhan pengembangannya. “Ini harus melibatkan pemerintah pusat, daerah, NGO, dan masyarakat setempat yang berada di sekitar kawasan,” tuturnya.

Pihaknya juga berharap dukungan pemerintah pusat terutama dalam kaitan Sumber Daya Manusia (SDM) dan pendanaan. Selama ini, sebut Sahrial, kewenangan yang diberikan kepada Pemerintah Aceh belum disertai dengan pendanaan, personel, peralatan dan dokumen (P3D).

Lantas bagaimana dengan data otonomi khusus (otsus)? Terkait hal itu, Sahrial menegaskan bahwa dana otsus tidak termasuk soal pelimpahan kewenangan. “Dana otsus itu dana pusat, sesuai dengan MoU Helsinki, tetapi bukan pelimpahan kewenangan,” tambah Kepala DLHK Aceh ini. (yos)

Editor: bakri
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved