Ajukan Protes, Wakil Ketua DPRK Subulussalam Keluar dari Sidang Paripurna APBK, Begini Alasannya

Saya menolak menandatangani dokumen ini, dan saya juga menyatakan keluar dari sidang ini.

Ajukan Protes, Wakil Ketua DPRK Subulussalam Keluar dari Sidang Paripurna APBK, Begini Alasannya
SERAMBINEWS.COM/KHALIDIN
Wakil Ketua DPRK Subulussalam, Hj Mariani Harahap, walkout atau keluar dari sidang paripurna persetujuan bersama Rancangan Qanun tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja (RAPBK) Kota Subulussalam 2019 yang digelar, Jumat (30/11/2018) sore di Gedung Sidang DPRK Subulussalam. 

Laporan Khalidin I Subulussalam

SERAMBINEWS.COM, SUBULUSSALAM - Wakil Ketua DPRK Subulussalam, Hj Mariani Harahap keluar (walkout) dari sidang paripurna persetujuan bersama Rancangan Qanun tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja (RAPBK) Kota Subulussalam 2019 yang digelar, Jumat (30/11/2018) sore ini di Gedung Sidang DPRK Subulussalam.

Aksi walkout itu dipicu karena tidak diakomodirnya aspirasi mereka dalam penyampaian pandangan fraksi yang dibacakan koleganya H Ajo Irawan.

Baca: Dirjen Pemasyarakatan: Lapas Lambaro Berkapasitas 800 Orang, Hanya Diisi 726 Orang Napi.

Pantauan Serambinews.com, dua fraksi yang ada di DPRK Subulussalam masing-masing Sepakat Bersama dan Nurani Bangsa Berkeadilan menyampaikan pandangan mereka.

Fraksi gabungan ini semuanya menerima RAPBK menjadi APBK 2019 mendatang meski ada catatan dan saaran usulan.

Fraksi Sepakat Bersama dibacakan Usman Kahar anggota DPRK dari Partai Golkar sedangkan Fraksi Bangsa Nurani Bangsa Berkeadilan disampaikan Ajo Irawan, wakil rakyat dari PKB.

Baca: Tagore Abubakar Bantah PETA Pernah Terima Bantuan Meugang dari Bupati Nonaktif Bener Meriah Ahmadi

Ternyata pada pandangan fraksi Nurani Bangsa Berkeadilan inilah yang diprotes Hj Mariani Harahap, politisi Partai Hati Nurani Rakyat. Alasannya, ada tanggapan mereka yang tidak dibacakan koleganya.

Tanggapan itu antara lain menyangkut pendapatan sebesar Rp 12 miliar yang dinilai semua bahkan dipastikan tidak ada.

Dikatakan pula dana Rp 12 miliar dari Dana Insentif Daerah atau DID itu diprotes lantaran menurut Hj Mariani setelah dia kroscek ke Kementerian Keuangan, anggaran terkait nihil.

Baca: 4 Fakta Pelaporan Habib Bahar ke Polisi, Begini Tanggapan Kepala Kantor Staf kepresidenan hingga MUI

Selain itu, Hj Mariani juga menyatakan adanya persoalan lain termasuk tidak ditampungnya usulan gaji honorer hingga 12 bulan.

Halaman
12
Penulis: Khalidin
Editor: Ansari Hasyim
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved