RAPBK 2019 Bisa Diperbupkan

Sidang paripurna pembahasan Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Kabupaten (APBK) Bener Meriah tahun 2019

RAPBK 2019 Bisa Diperbupkan
SERAMBINEWS.COM/KHALIDIN
Wali Kota Subulussalam H Merah Sakti SH bersama dua pimpinan DPRK Subulussalam bersalaman seusai menandatangani Raqan RAPBK 2019 dalam rapat paripurna yang berlangsung Jumat (30/11/2018) malam di Gedung DPR Kota Subulussalam. 

* Legislatif dan Eksekutif Saling Jegal
* Tolak-Tarik Dana Aspirasi

REDELONG - Sidang paripurna pembahasan Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Kabupaten (APBK) Bener Meriah tahun 2019 digelar di ruang sidang DPRK setempat, Kamis (29/11). Namun, sidang ini tidak dihadiri pihak eksekutif. Diduga, eksekutif kecewa karena banyak program yang diajukan sesuai visi-misi bupati/wakil bupati terpilih dipangkas oleh legislatif.

Jika terus berlarut-larut dan timbul tolak-tarik dalam pembahasan, besar kemungkinan Bupati Bener Meriah akan menjalankan APBK 2019 dengan menjadikannya sebagai peraturan bupati (Perbup).

Ketua Tim Anggran Pemerintah Daerah (TPAD) Ismarissiska bersama sejumlah kepala SKPK memutuskan untuk meninggalkan pembahasan sidang APBK. Saat penutupan sidang sekira pukul 22.00 WIB, dewan memutuskan bahwa sidang paripurna APBK 2019 tanpa kesimpulan.

Menurut sumber serambi, dewan kecewa dengan eksekutif lantaran tak menyetujui plafon dana aspirasi senilai Rp 2,5 miliar per anggota dewan. Akibatnya, anggota dewan pun menjegal sejumlah program yang diajukan bupati/wakil bupati terpilih. Namun, tudingan ini dibantah dewan.

Sekda Bener Meriah Drs Ismarisiska MM kepada Serambi, Jumat (30/11) mengatakan, pada pembahasan KUA-PPS sebelumnya, pihak legislatif dan eksekutif bersepakat terkait pembahasan RKA, rancangan qanun, hingga pembahasan RAPBK tahun 2019. Namun, kata dia, saat sidang pembahasan, banyak program strategis yang sebelumnya telah dimasukkan dalam Rancangan Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) malah dicoret oleh pihak legislatif, termasuk program Pemerintahan Ahmadi-Sarkawi tentang Kartu Petani Mulia (KPM). Program ini pun dihapus oleh dewan.

“Ada visi dan misi pemerintah daerah yang telah dituangkan dalam RPJM, kan ini berdasarkan kesepakatan antara eksekutif dan legislatif. Yang dihapus ini salah satunya Kartu Petani Mulia (KPM), padahal program ini sudah diketahui oleh masyarakat Bener Meriah secara keseluruhan, karena tertuang dalam program utama pemerintahan saat ini, “ tandasnya. “Jika program ini dihapuskan, bagaimana kepala daerah menjalankan visi dan misinya yang telah termuat dalam RPJM,” timpal Sekda Bener Meriah ini lagi.

Dikatakan, APBK 2019 Bener Meriah harus diserahkan paling lambat 30 November, karena harus diajukan kepada pihak provinsi. “Terkait program yang telah dihapus oleh dewan, padahal sudah masuk dalam RPJM serta menjadi visi dari pemerintahan Ahmadi-Sarkawi, kita akan melakukan konsultasi dengan BPK dan BPKP dan tidak menutup kemungkinan kepada aparat penegak hukum. Karena, kita perlu mengetahui apa regulasi yang tepat untuk menyelesaikan masalah ini,” tuturnya.

Sekda menjelaskan, pihaknya tidak akan menghadiri persidangan jika berbagai program yang tercantum dalam visi-misi dihapus. “Kami tidak akan menghadiri persidangan jika program yang memberdayakan masyarakat seperti KPM dihapuskan, karena masuk dalam visi dan misi yang harus tetap dilaksanakan sesuai RPJM yang telah disepakati sebelumnya,” demikian Ismarissiska.

Sementara itu, Safri Kaharuddin yang juga Ketua Fraksi Musara Pakat dan anggota Banggar DPRK Bener Meriah menjelaskan, banyak program yang diajukan pihak eksekutif tidak ada penjelasan rinci. Kata dia, eksekutif bahkan tidka bisa menjelaskan apa tujuan program yang diajukan. Oleh karena itulah, pihaknya melakukan penghapusan beberapa item program Pemkab Bener Meriah.

“Dicoretnya beberapa usulan itu, dikarenakan pihak eksekutif kurang profesional, karena tidak bisa menjawab program mereka, yang tidak masuk akal dan tak logis itu,” katanya.

Disebutkannya, beberapa program yang diajukan itu dan dianggap tidak masuk yakni, perehapan rumah ketua DPRK Bener Meriah, pemasangan stiker di setiap mobil dinas, dan perbaikan rumah dinas pendopo satu dan pendopo dua. Sedangkan untuk program Kartu Petani Mulia, pihaknya beralasan mencoret program itu lantaran pada 2018 saja belum terealisasi, padahal anggaran yang digelontorkan Rp 12 milliar. Eh, tiba-tiba, eksekutif mengajukan lagi tahun 2019 sebesar Rp 7 milliar.

“Realisasi untuk 2018 saja juga belum kelar, kok sekarang malah diajukan kembali. Karena kita sempat menanyakan tentang siapa saja yang mendapat bantuan itu. Data-data juga kita minta, tapi mereka tidak memenuhi dan tidak bisa menjawab,” pungkasnya.

Terkait adanya permintaan dana aspirasi sebesar Rp 2,5 miliar, dia membantah dengan tegas. Dia menduga terjadi penggiringan opini oleh pihak tertentu, sehingga legislatif disalahkan.

“Tidak benar itu. Saya rasa itu salah besar. Kan pada sidang tersebut seluruh anggota dewan hadir. Saya minta eksekutif jangan egolah dan harus profesional,” tutupnya.(c51)

Editor: bakri
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved