Wakil Ketua DPRK Walk-out dari Sidang

Wakil Ketua DPRK Subulussalam, Hj Mariani Harahap melakukan aksi walk-out (WO) atau keluar dari ruang sidang paripurna

Wakil Ketua DPRK Walk-out dari Sidang
SERAMBINEWS.COM/SUBUR DANI
Suasana sidang paripurna dalam rangka mendengarkan jawaban Gubernur Aceh terhadap hak interpelasi DPRA di Gedung DPRA, Senin (4/6/2018). 

* Protes Anggaran Semu Rp 12 Miliar

SUBULUSSALAM - Wakil Ketua DPRK Subulussalam, Hj Mariani Harahap melakukan aksi walk-out (WO) atau keluar dari ruang sidang paripurna persetujuan bersama rancangan Qanun tentang RAPBK 2019 di gedung dewan setempat, Jumat (30/11) malam. Aksi walk-out itu dipicu tidak diakomodirnya aspirasi mereka dalam penyampaian pandangan fraksi yang dibacakan koleganya Usman Kahar.

Pantauan Serambi, dua fraksi yang ada di DPRK Subulussalam yakni, Fraksi Sepakat Bersama dan Nurani Bangsa Berkeadilan menyampaikan pandangan umum mereka. Fraksi gabungan ini semuanya menerima RAPBK menjadi APBK 2019, meski dengan catatan dan saran usulan. Pandangan Fraksi Sepakat Bersama dibacakan Usman Kahar, anggota DPRK dari Partai Golkar, sedangkan Fraksi Bangsa Nurani Bangsa Berkeadilan disampaikan Ajo Irawan, wakil rakyat dari PKB.

Ternyata, pandangan Fraksi Sepakat Bersama diprotes Hj Mariani Harahap yang merupakan politisi Partai Hanura. Alasannya, ada tanggapan mereka yang tidak dibacakan Usman Kahar. Tanggapan itu antara lain menyangkut pendapatan sebesar Rp 12 miliar yang dinilai semu, bahkan dipastikan tidak ada. Dia memprotes dana Rp 12 miliar dari Dana Insentif Daerah (DID) itu lantaran berdasarkan data di portal Kemenkeu disebutkan bahwa pada tahun anggaran 2019, Kota Subulussalam tidak lagi memperoleh alokasi DID.

Istri Wali Kota Subulussalam terpilih, Affan Alfian Bintang itu pun meminta meminta agar alokasi DID yang dimasukkan di APBK tahun 2019 dihapus karena dikhawatirkan menimbulkan defisit. Hal lain yang dia sorot menyangkut Silpa senilai Rp 3,4 miliar. Juga perihal tidak ditampungnya usulan gaji honorer dan menyangkut anggaran penambahan gaji PNS.

Sederet catatan lain yang dipersoalkan Mariani termasuk TC PNS dan anggaran bansos atau hibah. Mariani pun menyatakan, sebagai bukti penolakannya tandatangan yang telah dia bubuhkan dalam RAPBK 2019 ditarik kembali. “Adapun tekenan saya yang sudah saya bubuhkan di dokumen SKPK, saya anulir dan tarik kembali. Saya menolak menandatangani dokumen ini dan saya juga menyatakan keluar dari sidang ini,” tukas Mariani sambil bangkit dari tempat duduknya dan berjalan ke luar ruang sidang.

Hanya asumsi
Wali Kota Subulussalam, H Merah Sakti SH yang ditanyai wartawan di terkait protes Wakil Ketua DPRK itu membantah, kalau anggaran Rp 12 miliar itu fiktif. Dia menjelaskan, dana DID memang belum tersedia, tapi diasumsikan akan turun ke Subulussalam. Alasannya, Subulussalam telah menerima predikat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) sehingga diyakini bakal mendapat tambahan anggaran sekitar Rp 12 miliar. “Bukan fiktif, kita asumsikan ada penambahan anggaran dari DID sebesar Rp 12 miliar,” terang Merah Sakti.

Hal senada disampaikan Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) Kota Subulussalam, T Riadi Hasmi. Diakuinya, dana Rp 12 miliar belum tersedia tapi diyakini bakal diterima Pemko dengan alasan daerah ini telah mendapat WTP tiga kali berturut-turut. “Kita ini diaudit, mana mungkin dana fiktif kita plot. Kita asumsi dan masukkan sekarang, nanti juga ada evaluasi di provinsi. Pun soal audit, ada BPK yang menjadi auditor kalau memang salah, tentu jadi temuan,” ujar Riadi.

APBK 2019 disahkan
Sementara itu, semua fraksi di DPRK Subulussalam menyetujui rancangan qanun tentang APBK 2019 menjadi APBK meski sempat diwarnai aksi walk-out dua orang anggota dewan dari Partai Hanura. Persetujuan tersebut dinyatakan pada rapat paripurna yang berlangsung pada Jumat (30/11) tengah malam, di gedung DPRK setempat. Rapat paripurna dipimpin Ketua DPRK Subulussalam, Hariansyah Munthe. rapat itu turut dihadiri Wali Kota H Merah Sakti dan unsur Forkopimda. Data yang diperoleh Serambi, pendapatan dalam APBK 2019 Pemko Subulussalam sebesar Rp 610 miliar lebih. Sementara anggaran belanja senilai Rp 612 miliar lebih.(lid)

Editor: hasyim
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved