Breaking News:

Opini

Menguatnya Pengaruh Politik Ulama

SURVEI terbaru yang dirilis Lingkaran Survei Indonesia (LSI) Denny JA menyebutkan, pengaruh tokoh agama

Editor: bakri
Dok. Tim media pasangan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno
Sejumlah kiai dan warga Nahdlatul Ulama (NU) yang tergabung dalam Barisan Kiai dan Santri Nahdliyin mendeklarasikan dukungan terhadap pasangan capres-cawapres nomor urut 02 Prabowo Subianto-Sandiaga Uno di Rumah Djoeang, Jakarta Pusat, Sabtu (1/12/2018).(Dok. Tim media pasangan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno) 

Apakah pandangan yang disampaikan oleh Tu Sop ini dapat dikategorikan sebagai varian baru atau varian alternatif di luar varian Islam politik dan Islam kultural, yaitu varian sosial demokrasi Islam, atau masuk dalam salah satu pandangan kelompok akomodatif atau idealis moderat dalam spektrum politik Islam, seperti yang dipetakan dalam studi Fachry Ali, Bakhtiar Effendi, dan Zifirdaus Adnandan dibahas Masykuri Abdillah (2015)? Atau merupakan sikap politik khas ulama Aceh melihat politik nasional? Hal ini juga masih memerlukan penelitian lebih lanjut.

Diskursus lama
Dalam masyarakat berpenduduk mayoritas muslim, kehadiran demokrasi liberal menuai perdebatan panjang. Demokrasi liberal tidak membolehkan agama menjadi kekuatan penentu dalam kehidupan politik. Agama dipindahkan ke ruang pribadi dan komunitas yang tidak boleh mengintervensi arena publik. Prinsip demokrasi liberal tersebut menjadi persoalan mendasar bagi umat Islam dalam menerima demokrasi. Belum lagi kalau hal ini dikaitkan dengan pandangan teori modernisasi yang melihat nilai-nilai primordial dan tradisional sebagai hambatan dalam proses modernisasi, termasuk modernisasi politik.

Menyadari hal itu, Nader Hashemi (2011) seorang profesor politik dari Denver University mengemukakan jalan tengah untuk mendamaikan Islam dan demokrasi. Pertama, menurutnya, dalam masyarakat di mana agama menjadi simbol identitas, jalan demokrasi liberal harus melalui pintu politik agama. Kedua, sementara demokrasi liberal membutuhkan sekularisme, tradisi agama tidak dilahirkan inheren sekuler dan memiliki konsepsi khusus tentang demokrasi politik. Ketiga, Hashemi berpendapat bahwa ada hubungan yang intim antara reformasi agama dengan perkembangan politik, di mana demokrasi liberal membutuhkan agama dengan cara “reinterpretasi ide-ide keagamaan yang lebih kondusif bagi demokrasi liberal”.

Pandangan Hashemi ini tidak dapat diterima secara bulat, walaupun faktanya jalan ini dianut oleh aktivis demokrat muslim yang berjuang untuk mempertemukan Islam dan demokrasi secara cepat. Namun, tanpa disadari hal itu telah mendorong lahirnya tekanan terhadap agama oleh liberalisme. Satu bentuk tekanan tersebut ialah mendorong munculnya Islam liberal yang konsepsinya telah ditolak oleh kalangan modernis maupun tradisionalis muslim di Indonesia.

Bahkan, kelompok Islam washatiyah (moderat) yang memandang demokrasi sebagai mekanisme yang faktual untuk memilih pemimpin juga turut terdesak oleh agenda liberalisasi agama, karena kalangan pendukung demokrasi liberal memilih jalan yang ditawarkan Hashemi tadi, yaitumenjadikan agama sebagai pintu bagi demokrasi liberal. Akibatnya, teks-teks agama diinterpretasikan secara gegabah dalam frame liberalisme, atau dalam teks-teks Islam klasik disebut sebagai tindakan tafrit (serba melonggarkan masalah agama).

Pandangan Hashemi juga memuat kekaburan ontologis antara agama dengan sekularisme. Dalam bahasa Hashemi tadi, “demokratisasi tidak mengharuskan privatisasi agama, tetapi membutuhkan reinterpretasi ide-ide keagamaan yang lebih kondusif bagi demokrasi liberal.” Titik bahaya ontologis di sini adalah bahwa gagasan reinterpretasi ide-ide keagamaan tanpa disadari pada akhirnya nanti akan membawa kepada sekularisasi agama itu sendiri.

Namun, terlepas dari setuju atau tidak dengan kompatibilitas antara Islam dan demokrasi, faktanya Islam telah menjadi kekuatan yang terus diperebutkan di setiap even politik berlangsung. Terpulang kepada kesadaran umat Islam untuk memilih, meminjam pernyataan dalam ceramah Tu Sop, apakah akan menjadi “kelompok yang direncanakan oleh orang lain” atau menjadi “kelompok yang merencanakan masa depan politiknya sendiri.” Umat Islam tentu tahu jawabannya di benak masing-masing. Wallahu a’lam bish-shawab.

* M. Rizwan Haji Ali, M.A., pengajar Prodi Ilmu Politik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Malikussaleh (Unimal), alumni Dayah MUDI Mesra, dan Ketua Tanfidziah PCNU Kota Lhokseumawe. Email: rizwxn@gmail.com.

Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved