Kekuatan Politik Lokal Harus Dibangkitkan

Gesekan politik antara Partai Aceh (PA) dan Partai Nanggroe Aceh (PNA) yang terjadi selama ini hanya

Kekuatan Politik Lokal Harus Dibangkitkan
IST
SEJUMLAH pengurus PNA memperingati HUT ke 7 secara sederhana di kantor partai itu, Banda Aceh, Selasa (4/12). 

* Peringatan HUT ke-7 Tahun PNA

BANDA ACEH - Gesekan politik antara Partai Aceh (PA) dan Partai Nanggroe Aceh (PNA) yang terjadi selama ini hanya menyisakan kerugian bagi kedua partai. Peringatan milad ke-42 tahun Gerakan Aceh Merdeka (GAM) harus menjadi momentum bagi partai lokal (parlok) untuk membangkitkan kembali kekuatan politik lokal.

“Kenapa rugi? Karena harapan kita, seandainya PA dan PNA tidak ada gesekan, maka orang yang mayoritas duduk di parlemen lebih banyak wakil dari parlok, yang secara kedekatan emosional lebih dekat dengan rakyat,” kata Sekretaris Jenderal PNA, Miswar Fuady kepada Serambi, Selasa (4/12).

Pernyataan itu juga disampaikan oleh Ketua DPP PNA, Tarmizi MSi, pada acara Hari Ulang Tahun (HUT) ke-7 PNA di kantor partai itu, di kawasan Pango, Banda Aceh, kemarin. HUT tanpa Irwandi Yusuf itu diikuti oleh seluruh pengurus partai.

Miswar mengungkapkan, bahwa saat ini ada kekhawatiran Pemerintah Pusat terhadap bangkitnya kekuatan baru dari parlok. Tepatnya ketika kepala daerah yang diusung PNA bisa memenangi Pilkada tanpa melemahkan kekuatan PA yang pada periode sebelumnya telah berjaya.

“Kekuatan inilah yang ingin dipatahkan dengan mencabut tokoh-tokoh sentral, salah satunya kasus politik ini (kasus DOKA yang menjerat Irwandi Yusuf). Ke depan akan ada tokoh-tokoh lain yang dijebak sehingga lama-kelamaan kekuatan parlok hanya tinggal nama,” ujar Miswar.

Padahal, parlok merupakan ruh dari MoU Helsinki dan amanah Undang-Undang Pemerintahan Aceh (UUPA). Parlok lahir sebagai transformasi dari berjuang dengan senjata ke berjuang dengan politik. “Jika parlok hilang, maka salah satu kewenangan Aceh juga tidak ada lagi,” ungkap dia.

Sekjen PNA ini melanjutkan, selama ini, Pemerintah Pusat terkesan masih tidak iklhas memberikan kewenangan penuh terhadap Aceh. Setiap kebijakan dan masalah Aceh selalu dikendalikan dari pusat. Padahal setiap persoalan di Aceh, terkadang bisa diselesaikan sendiri tanpa harus lapor ke Pusat dulu.

PNA (Partai Nanggroe Aceh) memperingati HUT ke-7 tanpa sosok ketua umum partai, yakni Irwandi Yusuf. Irwandi saat ini sedang menjalani proses hukum di KPK terkait dugaan suap proyek yang bersumber dari DOKA 2018.

Meskipun tanpa sosok ketua umum, kegiatan tersebut tetap berlangsung penuh suka cita. HUT PNA itu juga dirangkai dengan santunan anak yatim dan peringatan maulid Nabi Muhammad SAW serta doa bersama. Untuk ceramah maulid disampaikan oleh Tgk Ahmad Tajuddin atau akrab disapa Abi Lampisang. Kegiatan itu dihadiri seluruh pengurus teras DPP PNA, DPW PNA Banda Aceh, dan DPW PNA Aceh Besar.

Meski sedang menjalani proses hukum, namun Irwandi tetap mengirimkan pesan kepada pengurus partai. Dia meminta semua pengurus dan kader partai untuk tetap solid dan bersatu. “Tidak ada alasan bersikap lesu. Dan sebaliknya tidak ada alasan bersikap eforia. Yang utama kita harus tetap melakukan konsolidasi,” pesannya sebelum menjalani sidang di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta, Senin (3/12).(mas)

Editor: bakri
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved