Opini

Kesadaran Kolektif dan Eksistensi Wali Nanggroe

TIDAK banyak dalam kasus para revolusioner, pejuang pembebasan atau gerakan pemberontak yang telah berhasil

Kesadaran Kolektif dan Eksistensi Wali Nanggroe
SERAMBI/SENI HENDRI
MANTAN kombatan GAM Pereulak, Aceh Timur, Nasrul alias Tekong Nahon saat menyampaikan desakan agar Tgk Malik Mahmud Alhaytar mundur dari jabatannya sebagai wali nanggroe, Jumat (16/11). 

Hipotesa awal, Malik Mahmud gagal membangun kesadaran kolektif masyarakat mengenai masih pentingnya kehadiran “para revolusioner” dalam mengawal perdamaian serta pembangunan Aceh pasca konflik. Sebuah kegagalan yang akan merembet jauh lagi, mengenai akan adanya penyangkalan terhadap eksistensi Partai Aceh sebagai partai berkumpulnya “para revolusioner”. Kondisi yang sangat berbahaya mengingat Pemilu 2019 telah di depan mata.

Perbaikan kinerja
Hasan Tiro bisa jadi memiliki ketokohan sekaliber José Mujica, bahkan bisa saja melebihi. Namun, Malik Mahmud Al Haytar belum sebanding dengan kedua personal tersebut. Satu hal yang wajib dilakukan, adalah perbaikan kinerja. Mungkin masih jauh dari ekspektasi memiliki seorang Wali Nanggroe yang seperti Mujica lakukan, mendapatkan reputasi internasional sebagai pembicara yang gegap gempita: Pidato-pidato yang menentang konsumerisme yang merajalela pada Rio+20 Conference di tahun 2012, dan pertanyaan retorisnya kepada audien, “Berapa banyak oksigen yang tersisa?” Mujica sadar jika nalar kritisnya sebagai mantan kombatan yang revolusioner masih ditunggu oleh banyak orang dan ia memenuhi ekspektasi dengan berteriak tentang, “Apa yang akan terjadi pada planet ini jika orang India memiliki jumlah mobil yang sama untuk setiap keluarga seperti di Jerman?”

Orang-orang masih punya imajinasi jika saja Hasan Tiro masih hidup dan menjadi Wali Nanggroe, maka ia akan mempunyai reputasi internasional dengan cara yang berbeda. Harapan yang sama sebenarnya pernah diharapkan kepada pemangku jabatan Wali Nanggroe saat ini, tapi publik belum melihat sesuatu yang berarti. Atau minimal Malik Mahmud memenuhi sebagian segmentasi rakyat Aceh yang ingin mendengar penjabaran pokok pikiran, “Konsep Kesejahteraan dan Kemakmuran” bagi petani dan nelayan; Perbaikan kualitas pendidikan bagi generasi pasca konflik; Strategi pembangunan ekonomi kerakyatan dan mengurangi pembangunan; atau, selemah-lemah iman mengarahkan mantan kombatan yang terjun dilegislatif dan eksekutif untuk tetap terarah dalam memperjuangkan kepentingan rakyat bukan keuntungan pribadi.

Yang terdengar dari suara kekecewaan sebagaian besar masyarakat Aceh terhadap Wali Nanggroe adalah ketidakhadirannya di pelbagai kesempatan dalam peristiwa penting di tengah masyarakat, sosoknya yang jarang tampak menyentuh langsung kehidupan pedesaan, terlihat elitis jarang sekali berbaur dengan warga diperkotaan, bahkan terkesan tidak acuh dengan beberapa kali konflik besar antarsesama mantan kombatan yang sedang mengelola politik dan pemerintahan Aceh. Masih banyak tanggapan negatif lainnya yang cukup panjang untuk diurai satu persatu.

Menjadi wajar jika kemudian mayoritas masyarakat berargumen apa gunanya memiliki sesuatu yang belum jelas fungsi kegunaannya. Dan terlalu naif menyerang balik bahwa “mereka” adalah orang yang tidak paham MoU Helsinki. Mereka masyarakat hanya perlu penjelasan yang tentu saja jawaban yang paling baik adalah dengan menunjukkan tindakan, kehadiran dan sentuhan secara nyata.

Lembaga Wali Nanggroe masih sangat dibutuhkan sebagai bentuk dari kekhususan dan keistimewaan yang dimiliki oleh Aceh. Sebagai penanda, sesuatu bentuk tanda “kasih sayang” dari Republik yang tidak dimiliki oleh daerah lainnya, selain partai politik lokal. Tetapi, pembenahan mutlak diperlukan. Masyarakat Aceh wajib merasakan dampak dan manfaat, sebagai upaya dari membangun kesadaran kolektif masyarakat akan pentingnya lembaga ini. Wali Nanggroe secara wujud kelembagaannya harus tetap dijaga, dibenahi secara serius dengan apapun upayanya. Karena kepentingan institusi lebih penting daripada urusan pribadi.

* Iqbal Ahmady M. Daud, Dosen Ilmu Pemerintahan FISIP Universitas Syiah Kuala (Unsyiah), Direktur Parameter Institute. Email: iqbal.ahmady@gmail.com

Editor: bakri
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved