KIP Aceh Klarifikasi tentang Caleg Paket C

Sehubungan dengan berita di Serambi Indonesia edisi 3 Desember 2018, berjudul “Mayoritas Caleg DPRA Paket C”

KIP Aceh Klarifikasi tentang Caleg Paket C
IST

Sehubungan dengan berita di Serambi Indonesia edisi 3 Desember 2018, berjudul “Mayoritas Caleg DPRA Paket C” dapat kami sampaikan bahwa secara pribadi, saya Muhammad, Komisioner KIP Aceh, merasa keberatan dengan beberapa materi berikut;

a) Menariknya, pada jenjang SMA/sederajat, ditemukan banyak caleg yang mendaftar menggunakan ijazah pesantren dan paket C.

b) “Jika dilihat dari partai, caleg berijazah pesantren dan Paket C lebih banyak dari Partai Aceh. Sedangkan PDA lebih banyak dari pesantren, itu tergantung basic partai,” kata Ketua Divisi Umum Rumah Tangga dan Organisasi KIP Aceh ini.

c) Muhammad menjelaskan, banyaknya caleg Partai Aceh berijazah pesantren dan Paket C, karena partai pimpinan Muzakir Manaf alias Mualem itu mengajukan kuota penuh saat mendaftarkan calegnya, yaitu 120 persen di semua dapil. Sedangkan parlok lain tidak semua dapil ada calegnya.

Saya merasa tidak pernah mengatakan hal itu kepada wartawan Serambi Indonesia yang berbicara dengan saya antara tanggal 29 atau 30 November 2018. Secara khusus, wartawan tersebut tidak menyatakan mewawancarai saya dalam hal data tersebut. Antara saya dengan wartawan Serambi hanya berbicara biasa dan berdiskusi saja. Kalaupun pembicaraan tersebut direkam, wartawan tidak meminta izin dan memberi tahu saya bahwa sedang merekam pembicaraan.

Kekeliruan lainnya, sesuai data yang ada di lembaga kami, Komisi Independen Pemilihan (KIP) Aceh tidak ada pengelompokkan detail untuk ijazah paket C/pesantren. Saya hanya menyampaikan kepada Wartawan Serambi Indonesia, kelompok data SMA/sederajat termasuk di dalamnya berijazah paket C/pesantren. Saya sampaikan juga bahwa data tersebut belum pernah saya analisa, sehingga belum diketahui jumlah yang berijazah paket C/pesantren.

Saya merasa pernyataan tersebut keliru dan saya keberatan karenanya serta merasa dirugikan secara moril atas pemberitaan tersebut. Saya menilai, pemberitaan point tersebut bertentangan dengan Kode Etik Jurnalistik (KEJ) Pasal 1, Pasal 3, karena menuliskan laporan yang tidak pernah saya sampaikan.

Berdasarkan kondisi di atas, maka saya meminta Serambi Indonesia untuk melakukan koreksi sesuai Hak Jawab dan Hak Koreksi yang dijamin pada Pasal 5 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, dengan tuntutan sebagai berikut:

1. Meminta maaf secara terbuka melalui media Anda (Serambi Indonesia) kepada saya Muhammad dan harus melakukan koreksi dengan jelas pada bagian yang saya tidak pernah mengatakannya. Hal ini sesuai dengan Kode Etik Jurnalistik Pasal 10 dan 11.

2. Menerbitkan hak jawab ini di Serambi Indonesia, sebagai bentuk klarifikasi saya dalam pemberitaan sebelumnya.

Hormat saya,
Muhammad

Tanggapan Redaksi:
Kami punya rekaman hasil wawancara dan isinya seperti yang telah dimuat di Serambi Indonesia edisi 3 Desember 2018. Tak ada interpretasi.

Pernyataan off the record memang ada disampaikan narasumber. Bagian itu kami patuhi untuk tidak kami publikasi. Demikian, untuk dimaklumi, terima kasih.

Redaksi

Editor: bakri
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved