Komisi Pemilihan belum Ada

PEMILIHAN Wali Nanggroe X hingga saat ini belum diketahui kejelasan dan bagaimana pula mekanismenya

Komisi Pemilihan belum Ada
IST
SYAIBA IBRAHIM,Katibul Wali

PEMILIHAN Wali Nanggroe X hingga saat ini belum diketahui kejelasan dan bagaimana pula mekanismenya. Pasalnya, Komisi Pemilihan Wali Nanggroe yang seyogianya bertanggung jawab dalam pemilihan sebagaimana diamanahkan dalam Qanun Wali Nanggroe ternyata hingga saat ini belum terbentuk.

“Iya, hingga saat ini belum ada komisi pemilihan, kita tidak berwenang untuk membentuk ini. Komisi ini wewenangnya Wali, berdasarkan keputusan Wali Nanggroe sebagaimana disebut dalam Qanun Lembaga Wali Nanggroe,” kata Katibul Wali, Drs Syaiba Ibrahim, kepada Serambi kemarin.

Syaiba mengatakan, Komisi Pemilihan Wali Nanggroe sebagaimana disebut dalam qanun dibentuk berdasarkan keputusan Wali Nanggroe. Dalam Pasal 70 ayat (5) Qanun Nomor 8 Tahun 2012 disebutkan, pimpinan, dan anggota pemilihan Wali Nanggore ditetapkan dengan keputusan Wali Nanggroe. “Tapi setahu kami ini belum ada dan kita tidak berhak untuk itu,” katanya.

Syaiba menambahkan, untuk penetapan Wali Nanggroe X ini, menurutnya, harus melewati komisi pemilihan, hal itu sesuai dengan apa yang disebut dalam qanun.

Menurut Syaiba, Komisi Pemilihan Wali Nanggroe memang punya tugas yang kompleks, mulai dari pemilihan hingga penetapan.

Dalam Pasal 105 ayat (1) Qanun Nomor 8 Tahun 2012 disebutkan, calon terpilih berdasarkan musyawarah dan mufakat ditetapkan sebagai Wali Nanggroe dengan keputusan Komisi Pemilihan Wali Nanggroe. “Kemudian pada ayat (2) disebutkan, Wali Nanggroe yang telah ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Wali Nanggroe mengucapkan sumpah dalam sebuah upacara adat di hadapan Komisi Pemilihan Wali Nanggroe, tamu undangan, dan khalayak ramai,” sebutnya.

Artinya, kata Syaiba, mau dipilih atau ditetapkan langsung Wali Nanggroe X, tetap harus melalui Komisi Pemilihan Wali Nanggroe. Berbeda saat pengangkatan Wali Nanggroe IX, Tengku Malik Mahmud langsung ditetapkan sebagai Wali Nanggroe sebagaimana disebut pada Pasal 132 ayat (6) yang berbunyi: Sejak berpulang ke Rahmatullah Wali Nanggroe Dr Tengku Hasan Muhammad di Tiro, maka Waliyul’ahdi Tengku Malik Mahmud Al-Haythar ditetapkan sebagai Wali Nanggroe IX. “

Waliyul’ahdi pada masa Wali Nanggroe VIII(Dr Tengku Hasan Muhammad di Tiro) adalah Tengku Malik Mahmud Al-Haythar. “Jadi, saat itu Tengku Malik Mahmud langsung ditetapkan sebagai Wali Nanggroe IX sebagaimana disebut di dalam qanun. Soal komisi pemilihan kita tunggu keputusan Wali Nanggroe,” pungkas Syaiba. (dan)

Editor: bakri
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved