Nelayan Keluhkan Solar Subsidi

Nelayan Lampulo, Banda Aceh, mengeluhkan sulitnya mendapatkan solar subsidi yang diperuntukkan bagi mereka

Nelayan Keluhkan Solar Subsidi
SERAMBINEWS.COM/DEDI ISKANDAR

* Klaim Sulit Peroleh Rekom

BANDA ACEH - Nelayan Lampulo, Banda Aceh, mengeluhkan sulitnya mendapatkan solar subsidi yang diperuntukkan bagi mereka yang menggunakan mesin boat tangkap ikan di bawah 30 GT (gross tonnage) dari Stasiun Pengisian Bahan Bakar Nelayan (SPBN) di Lampulo.

Pasalnya, para nelayan itu mengaku kesulitan mendapatkan surat rekomendasi dari UPTD Pelabuhan Perikanan Samudera (PPS) Kutaraja, karena tidak ada pejabat yang berwenang untuk mengeluarkan rekomendasi tersebut. Akibatnya, para nelayan itu terkendala berangkat melaut.

Hal tersebut diungkapkan sejumlah nelayan Lampulo kepada Serambi, Sabtu (8/12). Menurut seorang nelayan yang tidak mau disebutkan namanya, mereka sulit mendapatkan rekom dari UPTD PPS Kutaraja untuk mendapatkan solar subsidi dari SPBN Lampulo, karena pejabat yang berwenang sering tidak ada di kantor. “Harusnya itu dulu yang dibenahi, kalau memang aturannya boat 30 GT harus mendapatkan rekom terlebih dulu dari UPTD baru bisa membeli solar subsidi. Kalau itu belum beres, bagaimana nelayan ini bisa lancar melaut,” ujarnya.

Menurutnya, kondisi itu hampir setiap hari terjadi dan dialami para nelayan. Mulai pagi melengkapi persyaratan untuk mendapatkan rekom, begitu tiba di UPTD PPS Kutaraja ternyata pejabat yang berwenang tidak di kantor. “Staf di kantor itu sering bilang nggak ada pak kepala, sehingga tidak bisa dikeluarkan rekom dan kami diminta untuk menunggu. Kalau kondisi seperti ini terus, bagaimana para nelayan ini bisa lancar melaut,” ujarnya.

Kalau pun keluar rekom dari UPTD PPS Kutaraja, mereka menebus solar subsidi di SPBN sesuai yang tertera direkom, efektifitas mereka untuk melaut sudah berkurang. “Kadang rekomnya baru keluar siang. Kami kan nggak mungkin lagi ke laut. Terkadang esoknya hari Jumat, sehingga jadi hari pantang melaut. Kami harapkan yang masih kurang seperti ini segera dibenahi, mulai pejabat berwenangnya agar sering di kantor, sehingga para nelayan tidak lagi sulit dapatkan rekom,” pungkas nelayan tersebut.

Sementara pemilik SPBN Tuah Sejati Lampulo, Amiruddinsyah yang ditanyai Serambi mengatakan, proses untuk mendapatkan rekomendasi dari UPTD PPS Kutaraja masih menjadi kendala.

Menurutnya, untuk proses pengurusan dan mendapatkan surat dari satu kantor ke kantor lainnya. Masih terpencar-pencar. “Seharusnya melayani satu pintu. Bukan terpisah-pisah, sehingga tidak begitu merepotkan para nelayan,” ujarnya.

Ia menambahkan, selama pemberlakukan nelayan yang menggunakan mesin di bawah 30 GT itu, alokasi solar subsidi ke SPBN-nya 192 ton/bulan cukup banyak tersisa. Pasalnya nelayan kehabisan waktu hanya untuk mengurus surat-surat. Siang baru keluar rekom dari UPTD PPS Kutaraja. “Ini memprihatinkan. Kadang-kadang saat nelayan mau ambil rekom di UPTD, ternyata kepalanya sudah ngak ada. Sementara staf yang ada di kantor itu tidak berwenang mengeluarkan rekom. Belum lagi hari Sabtu dan Minggu kantor juga tutup. Sementara nelayan tidak kenal libur. Karena kondisinya begini, mau tidak mau mereka harus bersabar dan mengikuti aturan yang ada,” sebut Amiruddinsyah

Kepala UPTD PPS Kutaraja, T Nurmahdi membantah apa yang disampaikan nelayan. Menurutnya, jangankan hari kerja, hari libur kantor pun mereka melayani agar nelayan mendapatkan rekom. “Tadi siang (kemarin, red) saya ada di Lampulo. Tujuannya, agar para nelayan yang ingin mendapatkan rekom terlayani. Jadi, apa yang disampaikan itu sama sekali tidak benar,” katanya saat dihubungi Serambi, Minggu (9/12).

Malah, lanjut T Nurmahdi, dirinya sudah menginstruksikan ke semua stafnya, libur atau tidak libur tetap kerja. Semua nelayan yang ingin mengambil surat rekom harus terlayani. Karena, ungkapnya, posisi UPTD PPS Kutaraja untuk melayani. “Jadi, kalau ada yang bilang kami jarang ada di kantor, itu aneh dan patut dipertanyakan siapa nelayan itu,” ujarnya.

Bahkan, ujarnya, kalau kebetulan dirinya tidak ada di kantor, surat rekom yang diperlukan nelayan untuk bisa mendapatkan solar subsidi dari SPBN, dapat dikeluarkan oleh Seksi Pelayanan Kepelabunan atas nama Kepala PPS Kutaraja. Tidak ada kendala soal itu. Hanya saja, setiap rekom yang dikeluarkan harus sesuai peraturan.

“Kita harapkan rekom ini betul-betul untuk nelayan yang menggunakan mesin boat tangkap ikan 30 GT ke bawah. Bukan diperuntukan bagi orang-orang yang mengatasnamakan nelayan. Kami rasa selama ini tidak ada kendala sama sekali. Hanya saja untuk mengambil minyak subsidi ada persyaratan-persyaratannya,” tutup T Nurmahdi.(mir)

Editor: bakri
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved