Opini

Pencalonan Anggota DPD dan Disparitas Putusan

UNDANG-UNDANG No.7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Pemilu) telah berulang kali diuji ke Mahkamah Konstitusi

Pencalonan Anggota DPD dan Disparitas Putusan
Dok. Komite I DPD RI
Komite I DPD RI menggelar rapat kerja dengan Menteri Dalam Negeri, Tjahjo Kumolo dan Wakil Menteri Keuangan, Mardiasmo pada Senin (3/12/2018) di Kompleks Parlemen, Senayan. 

Pada akhirnya MK menerima permohonan pemohon. Hal ini berarti pengurus parpol dilarang mencalonkan diri sebagai anggota DPD, yang tertuang dalam putusan MK No.30/PUUXVI/2018. Selanjutnya, putusan ini langsung ditindaklanjuti oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) dengan menerbitkan Peraturan KPU No.26 Tahun 2018 tentang Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilu Anggota DPD (peraturan ini telah dua kali diubah). PKPU tersebut pada pokoknya menegaskan kembali amar putusan MK tentang larangan anggota DPD berasal dari pengurus parpol.

Konsekuensi hukum dari uji materi itu adalah lebih dari 200 calon anggota DPD yang berasal dari parpol dan telah mendaftar ke KPU mengundurkan diri dari kepengurusan parpol. Karena MK dalam putusannya memberikan solusi agar KPU memberikan kesempatan kepada para calon senator tersebut untuk mengajukan pengunduran diri secara tertulis dari parpol. Hal yang perlu digaris-bawahi putusan MK ini berlaku setelah selesai diucapkan (berlaku untuk Pemilu 2019 dan seterusnya). Artinya, anggota DPD yang berasal dari parpol (yang sedang menjabat) tidak terkena dampak dari putusan ini sampai selesai masa jabatan yang bersangkutan.

Permasalahan tersebut ternyata belum selesai sampai di sini. Dalam kenyataannya, tidak semua pihak dapat menerima putusan MK. Satu pihak yang merasa keberatan dengan putusan MK tersebut adalah Ketua Partai Hanura, Oesman Sapta Odang (OSO). OSO mempertanyakan putusan MK tersebut, karena berdampak pada dirinya yang juga mencalonkan diri sebagai anggota DPD. KPU mencoret dirinya dari Daftar Calon Tetap (DCT) yang merupakan konsekuensi logis dari putusan MK.

Langkah yang ditempuh OSO adalah dengan cara melakukan uji materi PKPU No.26 Tahun 2018 ke Mahkamah Agung (MA). Pengujian PKPU tersebut membuahkan hasil, MA dalam putusannya menerima permohonan yang diajukan oleh OSO. Ini artinya MA tidak tidak mempersoalkan calon anggota DPD berasal dari parpol. Di sinilah letak perbedaan (disparitas) antara putusan MK dan MA. Padahal sebelumnya MK menegaskan bahwa calon anggota DPD tidak boleh berasal dari parpol. Kemudian norma konkretnya dituangkan kembali oleh KPU dalam PKPU No.26 Tahun 2018. Singkat cerita; MK “melarang”, sedangkan MA “membolehkan”.

Selain melakukan uji materi PKPU, OSO juga menempuh jalur hukum yang lain dengan mengajukan gugatan terhadap keputusan KPU yang melarang dirinya ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). Alhasil Putusan PTUN secara mutatis mutandis bersesuaian dengan putusan MA yang membolehkan OSO mencalonkan diri sebagai senator walaupun berstatus sebagai pengurus partai politik. Dalam perkara ini ada dua putusan yang berbeda, yaitu putusan MK berbeda dengan putusan MA/PTUN.

Preseden buruk
Disparitas putusan tersebut merupakan preseden buruk dalam dunia peradilan kita. Bagaimana mungkin sesama lembaga kekuasaan kehakiman (MK dan MA/PTUN) memberikan putusan yang berbeda padahal secara substansi mengandung persoalan hukum yang sama. Hal ini sangatlah menciderai nilai-nilai keadilan yang pada akhirnya akan menimbulkan ketidakpastian hukum dalam penyelenggaraan pemilu nantinya.

Kondisi ini sempat menimbulkan kegamangan bagi KPU dalam bersikap. Putusan manakah yang harus diikuti? Apakah putusan MK atau MA/PTUN? Karena pada dasarnya putusan pengadilan apa pun hasilnya harus dianggap benar (res judicata pro veritate habetur). Akhirnya, setelah menerima masukan dari para ahli hukum tata negara, KPU menyarankan agar OSO mengundurkan diri dari kepengurusan parpol.

Ketidakpastian hukum ini setidaknya dapat kita berikan catatan bagi penyempurnaan sistem hukum kedepan, khususnya ketentuan UU dibidang kepemiluan. Karena memang pada kenyataannya sistem pemilu kita sangatlah rumit. Misalnya, soal kelembagaan di sana ada KPU, Bawaslu, dan DKPP yang masing-masing memiliki kewenangan tersendiri. Kemudian terkait dengan pengujian norma dapat diselesaikan oleh MK atau MA, lalu keputusan KPU juga dapat diuji melalui PTUN yang putusannya bersifat final, tanpa ada upaya hukum lain untuk mengujinya kembali.

Potensi ketidakpastian hukum ini sangat gamblang terlihat terkait dengan pengujian norma sebagaimana yang telah penulis sampaikan. Yaitu MK menguji norma UU, MA menguji norma PKPU, dan PTUN menguji Keputusan KPU. Padahal peraturan yang diterbitkan KPU merupakan tindak lanjut dari putusan MK dan kemudian “diadili kembali oleh MA dan PTUN”. Dan, yang lebih mengerikan lagi, disparitas putusan ini menyiratkan adanya potensi sengketa kewenangan antarlembaga negara (antara MK dan MA). Apabila sengketa ini benar-benar terjadi, maka menjadi kewenangan MK untuk mengadilinya.

Sebagai penutup, apabila UUD 1945 kembali diamandemen perlu dicarikan formula yang tepat dalam tata kelola peraturan perundang-undangan. Di mana metode pengujiannya haruslah berada pada satu lembaga (tidak memisahkan antara MK dan MA). Yang tujuan utamanya agar tercipta kepastian hukum dalam penerapannya. Karena, seperti kita ketahui bersama, pada praktiknya negara Indonesia adalah “negara peraturan”, bukan negara hukum. Hal ini pernah disampaikan oleh Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo. Karena begitu banyaknya aturan di Tanah Air ini, mulai dari tingkat pusat sampai kedaerah, yang dalam implementasinya terkadang saling bertentangan antara satu dan lainnya.

* Hesphynosa Risfa, S.H., M.H., Advokat dan praktisi hukum, tinggal di Banda ACEH. Email: hesphy_nosa@yahoo.co.id

Editor: bakri
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved