Opini

Quo Vadis Wali Nanggroe?

KALIMAT bijak di atas sejatinya cocok dijadikan sebagai bahan pengingat untuk kita semua dalam memahami masa transisi jabatan

Quo Vadis Wali Nanggroe?
SERAMBI/SENI HENDRI
MANTAN kombatan GAM Pereulak, Aceh Timur, Nasrul alias Tekong Nahon saat menyampaikan desakan agar Tgk Malik Mahmud Alhaytar mundur dari jabatannya sebagai wali nanggroe, Jumat (16/11). 

Tantangan lembaga WN
Menghadapi gelombang industri 4.0 yang serba digital juga secara tidak langsung berpotensi munculnya upaya kerapuhan jati diri masyarakat daerah. Dampak globalisasi masa kini terus membuka peluang terciptanya masyarakat Aceh bermental kebarat-baratan (westernisasi), tanpa paham karakter indentitas khas daerahnya. Tidak hanya itu, perilaku berpolitik juga menggrogoti semangat persatuan antarmasyarakat Aceh dewasa ini. Perpolitikan cenderung sebagai ajang pertempuran, bukan persaingan sehat. Kelompok-kelompok adat bukannya dirawat, melainkan dimanfaatkan demi kepentingan sesaat.

Bukan dilarang lembaga WN menghabiskan anggaran yang berlimpah bila efisiensi alokasi anggarannya bersifat rasional dan penuh tanggung jawab sosial. Harus diakui, tanpa anggaran, pembangunan moral publik akan lamban, dan peningkatan SDM pun akan tersendat. Namun demikian penggunaan anggaran tanpa kejelasan, masyarakat dipastikan bertambah melarat. Lembaga WN diharapkan harus mampu membaca dan menjembatani keinginan masyarakat dan para wakilnya guna mencapai persatuan dalam memajukan Aceh secara berkelanjutan.

Memahami kondisi perpolitikan menjelang pilpres 2019, tentunya prosesi pemilihan WN harus benar-benar bersih dan adil tanpa adanya benturan kepentingan politik para tim sukses yang ingin memenangkan calon presidennya mendatang. Netralitas dan independensi lembaga WN patut dijaga walau langit akan runtuh. Kepercayaan masyarakat Aceh terhadap lembaga WN terus dibuktikan, kecurigaan negatif terhahdap WN harus digantikan dengan apresiasi positif. Sebab lembaga WN terbentuk bukan untuk dicurigai atau dicaci-maki, melainkan lembaga WN tercipta untuk pemicu elemen-elemen Aceh agar saling mengasihi dan mencintai dalam meraih visi dan misi.

Dengan kehadiran kaum ulama dalam lembaga WN semestinya menjadikan lembaga WN penuh dengan misi kemaslahatan bagi seluruh rakyat Aceh tanpa memandang perbedaan sejarah dan darah keturunan. Spirit lembaga WN harus mampu menabur benih-benih politik moralitas dan kedaulatan adat-istiadat dalam menghadapi intervensi pengusaha “asing” atau “asong”. Hak-hak adat masyarakat di wilayah perusahaan seperti di Nagan Raya dan Aceh Singkil harus diperhatikan dan ditangani dengan bijak.

Tanggung jawab lembaga WN sejatinya mengontrol kedauatan kebudayaan Aceh dalam mencapai kesejahteraan dan kedamaian seluruh masyarakat Aceh. Jadi, sudah saatnya kita bahu-membahu untuk berkontribusi agar lokomotif lembaga WN tetap melaju pada relnya sendiri, tanpa bergeser ke rel lain, sehingga kedaulatan kebudayaan Aceh tak terjungkal atau bertabrakan dengan “lokomotif” lainnya. Quo vadis Wali Nanggroe? Nah!

* Zulfata, S.Ud,. M.Ag., Dosen luar biasa di Fakultas Ushuluddin dan Filsafat UIN Ar-Raniry, dan penulis buku Agama dan Politik di Aceh. Email: fatazul@gmail.com

Editor: bakri
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved