Hari Ini, Banmus Bahas Jadwal Pengukuhan Wali Nanggroe

Di tengah ketidakpastian kapan akan dibentuknya Komisi Pemilihan dan kapan dilaksanakan pemilihan Wali Nanggroe X

Hari Ini, Banmus Bahas Jadwal Pengukuhan Wali Nanggroe
Irwan Djohan 

BANDA ACEH - Di tengah ketidakpastian kapan akan dibentuknya Komisi Pemilihan dan kapan dilaksanakan pemilihan Wali Nanggroe X, tiba-tiba Badan Musyawarah (Banmus) DPRA telah mengagendakan rapat pembahasan penetapan jadwal pengukuhan Wali Nanggroe X pada pukul 14.00 WIB hari ini (12/12/2018).

Disebut-sebut, Wali Nanggroe saat ini, Malik Mahmud Al-Haythar yang jabatannya akan berakhir pada 16 Desember 2018, kembali ditunjuk untuk memangku jabatan wali yang kedua kalinya. “Informasi yang berkembang, 80 persen mengarah ke Malik Mahmud,” ungkap Wakil Ketua DPRA, Irwan Djohan ST kepada Serambi di Banda Aceh, Selasa (11/12).

Irwan menyatakan, meski agenda utama rapat Banmus membahas jadwal pengukuhan wali, tapi bisa juga berkembang hal lain. “Mungkin bukan hanya membahas jadwal pengukuhan, tapi mungkin juga ada yang mempertanyakan soal penetapan apakah sudah sesuai dengan qanun, kita lihat di rapat Banmus,” ujarnya.

Politisi Partai NasDem ini mengaku tidak mengetahui apakah Komisi Pemilihan Wali Nanggroe sudah terbentuk atau belum. Yang dia tahu bahwa pemilihan akan dilakukan oleh unsur Tuha Peuet, Tuha Lapan, perwakilan ulama dari setiap kabupaten/kota, dan unsur lainnya yang terlibat dalam Komisi Pemilihan Wali Nanggroe.

Dia juga mengaku tidak mengetahui kapan secara pasti proses pemilihan wali dilaksanakan. Namun, berdasarkan informasi yang diperoleh Irwan Djohan dari orang-orang yang dapat dipercayanya menyatakan 80 persen berkeyakinan jabatan Wali Nanggroe X kembali kepada Malik Mahmud.

Hal ini dikuatkan oleh tidak adanya calon lain yang menyatakan maju sebagai Wali Nanggroe X. Dalam persoalan Wali Nanggroe, Irwan mengatakan, DPRA hanya memiliki kewenangan mengukuhkan saja. “Pengukuhannya dipastikan dalam bulan ini, saya kira tidak bergeser dari bulan Desember ini,” katanya.

Apabila ada calon lain yang juga ingin maju sebagai Wali Nanggroe X, Irwan Djohan menyarankan akan segera mendeklarasikan diri dan menyatakan secara terbuka keinginan untuk maju atau melaporkannya kepada Komisi Pemilihan, jika sudah terbentuk, sehingga pemilihan calon wali tidak tunggal.

Wali tertutup
Di sisi lain, Wakil Ketua DPRA, Irwan Djohan ini juga menyampaikan pendapatnya terkait polemik Wali Nanggroe yang memanas beberapa hari belakangan ini. Irwan mengaku, keberadaan Wali Nanggroe Malik Mahmud selama ini agak tertutup, sehingga masyarakat tidak mengetahui apa saja yang telah dilakukan wali.

“Menurut saya, wali harus membaca, mendengar, dan menampung kritikan publik yang selama ini masih mempertanyakan soal eksistensinya, tugasnya, fungsinya, dan sebagainya. Seharusnya wali membangun kedekatan dengan media sehingga kegiatan wali terpublikasi dengan baik,” katanya.

Selama ini, lanjutnya, mungkin masyarakat tidak mengetahui informasi tentang tugas dan fungsi wali atau apa yang sudah dilakukan wali selama ini karena memang tidak terekspos oleh media. Menurutnya, hal itu menjadi tugas kehumasan Lembaga Wali Nanggroe untuk memberi akses publikasi kepada media.

“Ini mungkin ada kendala di bagian kehumasan. Jadi, wali harus meningkatkan publikasinya, jangan seperti berada di ‘menara gading’ sehingga masyarakat tidak tahu apa yang dia lakukan. Tujuannya ini untuk menepis penilaian yang tidak tepat dari publik terhadap Wali Nanggroe,” ungkap dia.

Menurut Irwan, tertutupnya Wali Nanggroe selama ini mungkin disebabkan oleh pengaruh di lingkungannya. “Mungkin lingkungan wali yang membuat beliau agak tertutup, bukan keinginan beliau tapi orang-orang disekitar beliau yang terlalu membatasi beliau dengan media dan masyarakat,” demikian Irwan Djohan. (mas)

Editor: bakri
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved