Majelis Tinggi WN Sepakat Malik Mahmud Jabat Kembali Wali Nanggroe Periode 2018-2023

Ditetapkannya Malik Mahmud sebagai WN, lanjut Waled, didasari atas jasanya terhadap perdamaian Aceh

Majelis Tinggi WN Sepakat Malik Mahmud Jabat Kembali Wali Nanggroe Periode 2018-2023
SERAMBINEWS.COM/EDDY FITRIADY
Perwakilan Majelis Tinggi Wali Nanggroe foto bersama seusai konferensi pers di Meuligoe WN, Rabu (12/12/2018). 

Laporan Eddy Fitriady | Banda Aceh

SERAMBINEWS.COM, BANDA ACEH - Majelis Tinggi Lembaga Wali Nanggroe (WN) yang terdiri atas Majelis Tuha Peut, Majelis Fatwa, dan Tuha Lapan sepakat menetapkan kembali Tgk Malik Mahmud Al-Haythar sebagai Wali Nanggroe Aceh periode 2018-2023.

Keputusan itu disampaikan Wakil Ketua Tuha Peut, Waled Marhaban Bakongan dalam konferensi pers di Meuligoe WN di Jalan Soekarno-Hatta, Aceh Besar, Rabu (12/12/2018).

Hadir pula Sekretaris Tuha Peut, Tgk Alibasyah Usman, Tgk Zulfanuddin dari Majelis Fatwa, dan Tgk HM Ali Usman dari tokoh masyarakat.

Baca: Malik Mahmud Diyakini Kembali Duduki Jabatan Wali Nanggroe X, DPRA Segera Bahas Jadwal Pengukuhannya

Waled Marhaban mengatakan, ketiga majelis itu telah bermusyawarah dan menyepakati Malik Mahmud sebagai WN ke depan.

"Kami menetapkan kembali Malik Mahmud Al-Haythar sebagai Wali Nanggroe periode 2018-2023," ujarnya.

Dia menjelaskan, proses pemilihan tak dapat dilaksanakan, sebab perwakilan ulama dari 23 kabupaten/kota, sebagai satu dari 4 unsur komisi pemilihan WN belum terbentuk.

"Sehingga kami, tiga majelis tinggi ini berinisiatif untuk menggelar musyawarah dan menetapkan Malik Mahmud kembali. Kami sudah memenuhi kuorum untuk melakukan musyawarah," tambah Waled Marhaban.

Baca: Komisi Pemilihan Belum Terbentuk, DPRA Agendakan Rapat Penetapan Jadwal Pengukuhan Wali Nanggroe

Ditetapkannya Malik Mahmud sebagai WN, lanjut Waled, didasari atas jasanya terhadap perdamaian Aceh.

Malik Mahmud dinilai sebagai sosok pencetus perdamaian, aktor dalam penandatanganan MoU Helsinki, serta bisa mengayom dan mempersatukan masyarakat Aceh.

Di samping itu, belum lengkapnya perwakilan ulama kabupaten/kota yang berujung pada tidak terbentuknya komisi pemilihan.

Sementara jabatan WN akan berakhir pada 16 Desember 2018, membuat majelis tinggi berinisiatif untuk menetapkan sesegera mungkin Wali Nanggroe Aceh.

Baca: Kata Irwandi Yusuf, Sosok Wali Nanggroe Harus Berilmu Dunia dan Akhirat

"Kita semua memiliki kekurangan, tak terkecuali Malik Mahmud. Namun kami menilai beliau lah yang paling paham soal bagaimana lembaga ini ke depan," jelasnya.

Waled Marhaban menambahkan, pihaknya sudah merekomendasikan penetapan tersebut kepada DPRA beberapa hari lalu.

"Kami minta DPRA meneliti dan menelaah sesuai ketentuan yang berlaku. Jika disetujui agar dikukuhkan sebagaimana mestinya," demikian Waled.(*)

Penulis: Eddy Fitriadi
Editor: Hadi Al Sumaterani
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved