Pemkab Abdya Raih Penghargaan dari Ombudsman

Pemerintah Kabupaten Aceh Barat Daya (Abdya) kembali memperoleh piagam penghargaan

Pemkab Abdya Raih Penghargaan dari Ombudsman
IST

BLANGPIDIE- Pemerintah Kabupaten Aceh Barat Daya (Abdya) kembali memperoleh piagam penghargaan. Kali ini mendapat anugerah Piagam Penghargaan Predikat Kapatuhan Tinggi 2018 Kategori Zona Hijau terhadap Standar Pelayanan Publik dari Ombudsman Republik Indonesia.

Anugerah tersebut diserahkan Ketua Ombudsman RI, Prof Amzulian Rifai SH LLM PhD kepada Bupati Abdya, Akmal Ibrahim SH di Auditorium TVRI Jakarta Pusat, Senin (10/12).

Itu juga berarti bahwa Bupati Abdya Akmal Ibrahim tiga kali menerima penghargaan sejak dua pekan terakhir. Pada 30 November lalu, Bupati Akmal menerima anugerah piagam dan penghargaan sebagai kepala daerah kabupaten terbaik dalam pelestarian dan pengembangan plasma nutfah padi lokal Aceh yang diserahkan Dekan Fakultas Pertanian Unsyiah.

Bupati Akmal Ibrahim juga menerima penghargaan dari Kementerian Keuangan RI atas prestasi pemkab Abdya yang berhasil menyusun dan menyajikan laporan keuangan tahun 2017 dengan capaian opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Penghargaan tersebut diserahkan Plt Gubernur Aceh, Nova Iriansyah pada acara rakor keuangan Provinsi Aceh di Gedung Amel Convention Center, 29 November lalu.

Prof Adrianus Meliala, penanggung jawab penilaian kepatuhan terhadap standar pelayanan publik mengatakan, Kabupaten Aceh Barat Daya meraih rapor hijau alias predikat dengan kepatuhan tinggi, karena telah terbukti melakukan banyak perubahan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, secara cepat dan berkelanjutan.

“Kita memberikan penghargaan kepada kementerian, lembaga, provinsi sampai dengan kota dan kabupaten yang berupaya memperbaiki kinerja dalam memberikan pelayanan publik. Dan untuk Pemkab Abdya, ini merupakan predikat Zona Hijau pertama yang diraih Abdya sejak Kabupaten itu dibentuk pada tahun 2002 silam,” sebut Prof Adrianus Meliala.

Dia tambahkan, untuk mendapat penghargaan sekaligus predikat kepatuhan tinggi, setiap lembaga, kementerian, provinsi, hingga pemerintah kota dan kabupaten harus memenuhi 8 variabel penilaian standar pelayanan publik yang sesuai dengan undang-undang, seperti standar pelayanan, maklumat pelayanan, sistem informasi pelayanan publik, sarana dan prasarana fasilitas, pelayanan khusus, pengelolaan pengaduan, penilaian kinerja, visi-misi dan moto pelayanan, serta atribut pelayanan terpadu.

“Sebelum memberikan penghargaan, kami sudah membentuk tim penilai yang kami terjunkan ke semua lembaga sampai dengan pemerintah daerah,” sebutnya.

Tim tersebut, katanya, sifatnya bisa terbilang sembunyi-sembunyi, dimana pihaknya harus menyamar sebagai masyarakat yang sedang melakukan kepengurusan kepentingan publik.

“Banyak sekali hal-hal yang kita cari tahu, dan itu kami dapatkan melalui tim kami. Atas dasar itulah Abdya mendapat penailaian tersebut,” katanya.

Sementara itu, Bupati Abdya Akmal Ibrahim SH mengatakan, selama ini Pemkab Aceh Barat Daya berkomitmen meningkatkan kualitas pelayanan publik yang sejalan dengan amanat Undang-undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.

Menurutnya, hal itu perlu diwujudkan dalam peningkatan kualitas pelayanan publik sebagai bagian dari proses penyempurnaan dan peningkatan kualitas Reformasi Birokrasi Nasional (RBN).

Upaya tersebut, sambungnya, tercermin dari beberapa hal yang telah diterapkan, antara lain transparansi, melalui pelayanan yang bersifat terbuka, mudah dan dapat diakses oleh semua pihak yang membutuhkan. “Anugerah ini adalah apresiasi kepada seluruh aparatur pemerintah dan PNS Abdya yang telah memberikan pelayanan publik yang baik kepada masyarakat, teruslah berinovasi dan tunjukkan dedikasi sebagai pelayan masyarakat, dengan 3 S yaitu senyum, salam, dan sapa,” pungkasnya.(nun)

Editor: bakri
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved